Komisi I DPRD KSB Dukung Pemenuhan SPM Dikdas

oleh -7 views

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SUMBAWA BARAT, SR (25/11/2016)

Komisi I DPRD Sumbawa Barat mendukung sepenuhnya upaya Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) setempat untuk memenuhi SPM Dikdas Tahun 2017 mendatang.

Ketua Komisi I DPRD, Drs. H. M.Tamsil yang ditemui Kamis kemarin menyatakan, SMP Dikdas ditekankan untuk pengembangan dan kemajuan pendidikan jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Pihaknya mendukung itu karena kata kunci menuju daerah maju adalah peningkatan mutu pendidikan dari berbagai aspek, baik melalui program dan formula tepat yang dilakukan para pegiat pendidikan. “Pemerintah daerah dan pegiat pendidikan tidak sekedar mensinergikan, melainkan juga harus kreatif dan memiliki cara dalam mendukung pemenuhan SPM Dikdas itu,” ungkapnya.

Ketua Komisi I DPRD, Drs. H. M.Tamsil
Ketua Komisi I DPRD, Drs. H. M.Tamsil

Karenanya, Thamsil menyarankan, para pegiat pendidikan termasuk kepala sekolah harus memiliki terobosan. Terlebih karena karakteristik warga sekolah dan masyarakat di daerah yang berbeda. “Hanya saja, terobosan tidak boleh bertentangan dengan program pemerintah atau lembaga tertentu yang membantu pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan,” timpalnya.

SPM Dikdas sendiri digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Dari program SPM Dikdas ini, pihaknya siap memberikan dukungan sarana prasarana dan anggaran. Dukungan ini agar apa yang dilakukan pegiat pendidikan dan sekolah tidak berada di bawah standar minimal sesuai yang sudah ditentukan. “Kita siap mendukung penganggarannya. Meski demikian, harus pula ada inovasi dari masing-masing  sekolah untuk mendapatkan lebih dari yang distandarkan,” imbuhnya.

Baca Juga  Siswanya ‘Terjebak’ di Merauke, SMKN Lopok Disegel Wali Murid

Seperti diketahui, program SPM Dikdas ini didukung Uni Eropa melalui Asian Development Bank (ADB) untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Sementara Kabupaten Sumbawa Barat terpilih sebagai salah satu daerah sasaran bantuan ADB karena komitmen kepala daerah (Bupati) dalam mendukung pengembangan pendidikan. Salah satunya, Pemkab siap menyiapkan dana pendamping. Harapannya, tambah Thamsil, adanya standarisasi dalam pengelolaan pendidikan dasar (9 tahun), sehingga tidak ada kesenjangan karena memiliki acuan yang sama.

Ada 27 indikator instrumen dalam SPM Dikdas yang harus dipenuhi, mencakup apa saja yang menjadi kewajiban lembaga, pemda dan pemerintah pusat. Di antaranya, kualifikasi guru pengajar minimal S1 atau setara D4 dan sudah tersertifikasi. “Begitu juga, gedung SD yang minimal memiliki enam kelas, sehingga tidak ada kelas yang disekat dan dipakai secara bergantian,” demikian Thamsil. (HEN/SR)

No More Posts Available.

No more pages to load.