Dikbudpora KSB Optimis Mampu Penuhi SPM

oleh -8 views
Kadis Dikbudpora KSB Mukhlis M.Si

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS DIKBUDPORA SUMBAWABARAT

SUMBAWA BARAT, SR (16/11/2016)

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) optimis akan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Tahun 2017 mendatang. Saat ini instansi tersebut terus menyediakan dan mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang dengan melakukan perbaikan sejumlah sekolah yang mengalami rusak ringan, sedang, maupun rusak berat.

Kepala Dinas Dikbudpora Sumbawa Barat, Drs. H. Mukhlis M.Si, Rabu (16/11) menyatakan, berdasarkan hasil pendataan, sejumlah sekolah dasar (SD) tengah diperbaiki menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016. Perbaikan diprioritaskan untuk penambahan Ruangan Kelas Baru (RKB), rehab gedung sekolah, perbaikan atap bocor, plafon rusak dan perbaikan lantai ruangan kelas. “Untuk RKB diprioritaskan bagi sekolah yang benar-benar kekurangan ruangan. Baik itu ruangan guru, ruang kelas, perpustakaan, termasuk pembangunan WC,” bebernya.

Ia menjelaskan terdapat 27 indikator SPM berkaitan dengan infrastruktur dan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan. Untuk infrastruktur, Mukhlis menyebutkan meliputi ketersediaan ruang guru, perpustakaan, serta laboratorium IPA untuk SMP. Sementara untuk tenaga kependidikan meliputi peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.

Diakui Mukhlis, jumlah tenaga guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih kurang. Sesuai ketentuan setiap sekolah minimal harus memiliki 6 orang guru dan minimal 4 guru untuk sekolah di daerah terpencil. Tetapi kekurangan itu bisa ditutupi dengan keberadaan tenaga pengajar non PNS. “Sesuai ketentuan SPM, jumlah peserta didik maksimal 32 orang untuk SD dan maksimal 36 untuk SMP, sedangkan jumlah minimal 20 orang peserta didik. Kalau tenaga pengajar relatif sudah memadai jika dilihat dari jumlah sekolah dan murid, karena ada tenaga pengajar dari tenaga kontrak maupun tenaga sukarela,” sebutnya.

Baca Juga  Malaysia Pelajari Pengalaman Indonesia Merawat Kebebasan Pers 

Pihaknya, kata Mukhlis, telah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan guru dan kekurangan infrastruktur di setiap sekolah. Ia menyatakan selain dari APBD, anggaran untuk pemenuhan SPM itu juga dialokasikan dari APBN. “Untuk tahun 2017 kita mendapat alokasi DAK SPM sekitar Rp 2 miliyar. Sedangkan dari APBD kita lihat dulu pagu anggaran yang akan dialokasikan Pemda. Yang jelas ini program prioritas dengan tujuan tidak ada lagi SD dan SMP yang belum memenuhi SPM pada tahun 2017,” demikian Mukhlis. (HEN/SR)

No More Posts Available.

No more pages to load.