Kapolres Perintahkan Bhabinkamtibmas Awasi Penggunaan Dana Desa

oleh -5 views
Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad SIK

SUMBAWA BESAR, SR (13/11/2016)

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad SIK mengumpulkan seluruh Babhinkamtibmas yang tersebar di semua desa wilayah Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini. Sebelumnya KPK menggelar pertemuan dengan seluruh Kapolres dan Kajari di wilayah NTB. KPK berharap kedua institusi tersebut mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. “Kami telah memerintahkan seluruh petugas Babhinkamtibmas untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa oleh para kades,” kata Kapolres AKBP Muhammad SIK kepada SAMAWAREA, Sabtu (12/11) kemarin.

Seperti diketahui, masing-masing desa memperoleh dana cukup besar dari pemerintah pusat. Diharapkan dengan peran babhinkamtibmas, penggunaan dana desa itu sesuai peruntukkan. Untuk di Kabupaten Sumbawa, sebut Kapolres, satu desa sudah memiliki satu babhinkamtibmas. Dan babhinkamtibmas merupakan representasi pengawasan yang ada di desa, di samping menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Babhinkamtibmas akan menjadi pengawas yang akan mendampingi kades agar tidak salah melangkah dalam menggunakan dana desa. Babhinkamtibmas akan selalu mengingatkan kades mengenai transparansi dan peruntukan dana yang dialokasikan untuk masyarakat dan pembangunan di desa setempat. “Kalau bisa berapa besar dananya dan peruntukkannya untuk apa saja, dipaparkan dalam spanduk atau baliho besar dan dipasang di depan kantor desa, agar selain kami melalui babhinkamtibmas dapat mengetahui, masyarakat juga bisa ikut mengawasi,” ujarnya.

Baca Juga  21 Pelanggar Terjaring Operasi Zebra Rinjani di Hari Pertama

Ketika transparansi diterapkan, kepala desa tidak bisa bermain-main dalam menggunakan dana desa. Sebab dana desa itu tidak melalui pemerintah daerah dan kecamatan, melainkan langsung masuk ke rekening desa. “Kalau tidak diawasi, dikhawatirkan penggunaannya tidak sesuai peruntukannya. Kepala desa merasa dana itu miliki pribadi sehingga bisa seenaknya menggunakannya tanpa dasar,” tukasnya.

Karenanya Ia menghimbau kepala desa untuk mempelajari dan menanyakan dasar maupun aturan penggunaan dana desa, karena kesalahan administrasi menjadi embrio munculnya tindak pidana korupsi. “Jangan sampai kasus kades masuk penjara gara-gara dana desa di daerah lain, terjadi di Kabupaten Sumbawa. Inilah peran kami melalui babhinkamtibmas untuk mengantisipasinya,” pungkasnya. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.