Hindari Politik Uang, Jadilah Pemilih Kritis dan Cerdas

SUMBAWA BESAR, SR (02/10/2016)

Rakyat harus sadar bahwa merekalah yang memberikan tiket bagi para politisi untuk duduk di kursi kekuasaan. Tak ada tiket yang gratis. Para politisi itu harus memberikan imbalan berupa komitmen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang memilihnya. Untuk terwujudnya hal ini, masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Salah satunya menghindari adanya politik uang (money politic). Praktek ini dapat berupa pembagian uang kepada pemilih dengan tujuan membeli suara. Hal ini akan menghilangkan sikap kritis pemilih ketika politisi itu sudah terpilih dan tidak lagi memperdulikan siapa yang memilihnya. Padahal mereka lupa bahwa yang dipilih dan yang memilihnya harus saling mendukung dan mengawasi agar kesejahteraan yang menjadi cita-cita bersama bisa tercapai.

Menjadi pemilih cerdas, kritis dan anti money politic inilah yang menjadi salah satu materi Sosialisasi Pendidikan Pemilu dan Demokrasi kepada Petani Kopi di Desa Batu Dulang Kecamatan Batu Lanteh, yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa, Sabtu (1/10) kemarin. Hadir dalam kesempatan itu ketua dan semua komisioner serta Sekretaris KPU Sumbawa sekaligus menjadi narasumber.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbawa, Sudirman S.Ip mengatakan, bahwa keberhasilan proses pemilu tergantung dari keterlibatan masyarakat khususnya pemilih. Dan kebijakan politik dan pembangunan juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Untuk itu sudah saatnya masyarakat tidak hanya menjadi pemilih yang procedural dengan datang ke TPS lalu mencoblos, tapi harus menjadi pemilih yang cerdas, kritis dan substantive. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi obyek bagi kepentingan calon saja, tapi bagaimana keberadaan calon itu mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satu caranya membuat komitmen kontrak dengan calon, bagaimana dia mampu meretas semua permasalahan yang ada. “Seperti di Batu Dulang ini. Kalau ada calon apakah calon legislative maupun calon kepala daerah, ketika datang ‘meminta’ suara, harus dibuat komitmen kontrak tanpa harus memeras calon tapi bagaimana kepentingan calon dan masyarakat di sini sama-sama terakomodir,” kata Sudirman.

Ditambahkan Aryati S.Pd.I—Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan SDM KPU Sumbawa, bahwa politik uang masih terjadi dalam proses pemilu meski sangat sulit dibuktikan. Ini bisa terjadi karena masyarakat tergiur dengan pemberian yang bersifat sesaat. Padahal jauh lebih penting bagaimana kehidupan masyarakat pasca pemilu bisa lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu KPU akan terus mendorong prilaku pemilih dari transaksi materi (politik uang), bergeser kepada transaksi kebijakan. “Kita tidak ingin harga suara kita ditukar dengan uang ratusan ribu, jilbab, baju koko, supermi, sabun dan lainnya. Tapi kita ingin agar permasalahan di desa ini dapat diretas dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” kata Aryati.

Tentunya masyarakat Batu Dulang harus mengetahui apa persoalan yang dihadapinya. Sebagaimana yang dikemukakan Rasyidi—mantan Kades setempat ungkap Aryati, yang menginginkan adanya investor yang mengambil hasil bumi masyarakat seperti kopi dan kemiri dengan harga yang pantas. Selain itu berharap adanya bantuan alat pemecah kemiri sebab kemiri tanpa kulit harganya jauh lebih mahal. “Inilah pentingnya menjadi pemilih cerdas dan kritis. Memilih calon yang mengetahui dan siap membantu menyelesaikan masalah itu. Jadi jangan tergiur dengan kepentingan sesaat dengan menerima uang dari calon sebelum dan saat pencoblosan. Tapi bagaimana calon itu mampu mewujudkan kesejahteraan di desa itu dengan merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tandas Aryati.

Karenanya KPU tidak hanya mendorong tingkat partisipasi pemilih, tapi juga memotivasi masyarakat untuk mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas. Bagaimana masyarakat memiliki kemampuan dalam menilai kandidat dalam pemilu, dan memiliki pertimbangan yang jelas dan rasional. Selain itu bagaimana wakil yang akan dipilih dapat menghadirkan tatanan pemerintahan yang memberikan rasa keadilan bagi semua. (JEN/SR/*)