Proyek Fisik Hampir Berakhir, DPRD Minta Aparat Turun Tangan

oleh -4 views

SUMBAWA BESAR, SR (30/10/2016)

Masa kontrak pengerjaan program fisik di Kabupaten Sumbawa tinggal dua bulan. Mengingat masa kontraknya hampir habis, muncul kekhawatiran penyelesaian pelaksanaan program tersebut tidak tepat waktu. Kekhawatiran ini disampaikan pihak DPRD Kabupaten Sumbawa. Karena itu DPRD meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP yang ditemui, Sabtu (29/10), mengakui kekhawatiran itu. Saat ini tengah berlangsung banyak proyek fisik baik yang ditender ataupun penunjukan langsung. Namun, pembangunannya sangat mengkhawatirkan terutama dari sisi kualitas dan secara kuantitas (volume) dikhawatirkan tidak tuntas hingga masa kontrak berakhir. ‘’Salah satu contohnya adalah pembangunan ruang rawat anak RSUD Sumbawa. Itu sangat terlambat dan perlu koreksi yang lebih tajam terhadap penyelenggaranya. Sebab dalam pengamatan kami tidak ada perkembangan padahal masa pelaksanaannya akan berakhir,” ujar politisi PDIP ini.

BERBAHAYA, Jembatan Selingar di Tolo Oi, Kecamatan Tarano, nyaris roboh
BERBAHAYA, Jembatan Selingar di Tolo Oi, Kecamatan Tarano, nyaris roboh

Selain ruang rawat anak RSUD, Budi Suryata juga menyoroti pelaksanaan pembangunan Jembatan Selingar di Tolo Oi, Kecamatan Tarano. Tanggul jembatan itu roboh, padahal baru selesai dibangun. Kuat dugaan pengerjaan proyek itu menggunakan pasir laut. Ia mempertanyakan kinerja pengawas proyek, konsultan dan pihak terkait yang membiarkan persoalan itu terjadi. Ia mengkhawatirkan proyek-proyek di tempat yang lain diduga bermasalah. Karena itu, semua pihak dan lapisan masyrakat harus ikut melakukan pemantauan. Paling utama aparat kejaksaan dan kepolisian segera menindaklanjutinya untuk mengantisipasi terjadinya gagalnya pembangunan di daerah ini.

Baca Juga  Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin, ST., M.Si. Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan proyek ini perlu dikritisi dan diawasi. Pengawasan ini bukan hanya untuk proyek yang baru dilaksanakan tapi juga yang telah dilaksanakan. Pertanyaannya, mengapa program fisik ini baru dilaksanakan pada triwulan ketiga, padahal dari segi anggaran, seharusnya November sudah selesai.

Untuk diketahui, ungkap Kamal—sapaan politisi santun ini, program pembangunan tahun depan sudah mulai dilaksanakan sejak Januari 2017. Sedangkan perencanaannya harus sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. “Ini yang perlu dievaluasi, kenapa setiap tahun pelaksanaan pembangunan fisik baru dilaksanakan pada triwulan ketiga. Pasti ini berdampak pada hasilnya, karena limit waktunya sampai 23 Desember,” imbuhnya, seraya menambahkan bahwa lambatnya pelaksanaan proyek ini menjadi salah satu factor pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU). Karenanya, pengawasan pembangunan, menjadi tugas semua pihak, kecuali tekhnis yang menjadi bagian tugas konsultan. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.