Pansus DPRD NTB Setuju Ranperda PD BPR Menjadi PT

oleh -6 views

MATARAM, SR (28/10/2016)

Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyelesaikan tugasnya untuk menyikapi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat NTB menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat NTB. Sebelumnya Pansus yang diketuai Johan Rosihan ST ini telah mengunjungi BPR NTB Bima, BPR NTB Sumbawa, BPR NTB Lombok Timur, dan BPR NTB Lombok Tengah. Kini Pansus menyampaikan laporannya.

Pada sidang paripurna, kemarin, melalui juru bicara Pansus, Drs. H. Muzihir mengatakan, bahwa pembangunan sektor keuangan, khususnya perubahan struktur perbankan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian. Sebab, lembaga keuangan, khususnya perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menggerakaan roda perekonomian. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu jenis bank yang fokus melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang dekat dengan masyarakat yang membutuhkan.

Fungsi BPR di samping meyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil, menengah dan para petani nelayan, juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, BPR menggunakan prinsip “3T” yaitu tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan yang lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah.

Pertumbuhan BPR milik pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat sangat bagus namun perlu adanya penguatan kelembagaan, modal, dan sumber daya manusianya. Di samping perlunya dukungan dana murah dan efisiensi dari pemerintah. Termasuk dukungan penyertaan modal dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Ini dikarenakan masyarakat Nusa Tenggara Barat sudah mempercayai keberadaan dan kenyamanan menabung dan mengambil kredit melalui bank BPR NTB. Hingga akhir Desember 2015, kinerja dari BPR NTB meningkat. Hal ini terlihat dari total aset berjumlah Rp 584,8 miliar–tumbuh rata-rata 15 persen dalam tiga tahun terakhir. Dana pihak ketiga Rp 309,1 miliar (tumbuh rata-rata 15,89 persen), jumlah kredit yang disalurkan berjumlah Rp 480,2 miliar (tumbuh rata-rata 13,98 persen). Persentase penyaluran kredit 63,29 persen untuk kredit produktif (jauh diatas rata-rata penyaluran kredit produktif lembaga keuangan bank di NTB yang hanya sekitar 48 persen). Laba bersih mencapai Rp 37,8 miliar (tumbuh rata-rata 16,20 persen), deviden yang diperoleh pemerintah provinsi tahun buku 2015 sebesar 11,4 miliar rupiah (meningkat sebesar 40,06 persen dibanding tahun buku 2014).

Baca Juga  Demokrat NTB Siap Menerima Demo Tolak PAW Baijuri

Dengan melihat peranan, pertumbuhan dan kinerja BPR NTB yang cukup siginifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi NTB, maka Pansus I berpendapat bahwa penguatan kelembagaan BPR NTB melalui penggabungan dan peningkatan status badan hkum merupakan suatu kebutuhan. Melalui penguatan kelembagaan menjadi perseroan terbatas Bank BPR NTB serta penguatan struktur permodalan akan meningkatkan daya saing BPR NTB dalam industri keuangan di daerah. Di samping memperkuat perannya dalam melindungi kepentingan masyarakat khususnya di perdesaan dari pelepas uang (renteneir), memperkuat jangkauan pelayanannya sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara optimal oleh pelaku usaha mikro kecil menengah dan kelompok tani nelayan di daerah ini.

Dengan penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah BPR menjadi PT Bank BPR NTB, maka BPR NTB diharapkan lebih berperan meningkatkan daya dukungnya terhadap program strategis pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota se Nusa Tenggara Barat dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui deviden yang dibagikan setiap tahun. Pansus menilai Ranperda ini benar-benar dapat mendukung kemajuan Bank Perkreditan Rakyat NTB dan memberi manfaat yang seoptimal mungkin bagi seluruh masyarakat NTB. “Kami dari Pansus I menyetujui rancangan peraturan daerah tentang penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat NTB menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat NTB,” ungkapnya.

Baca Juga  Maghrib Mengaji Jarot-Mokhlis Dinilai Gagasan Cerdas untuk Sumbawa

Jika Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat NTB ini dikelola dengan baik dan benar dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), Pansus optimis Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat NTB akan menjadi lembaga keuangan bank yang berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB. (NA/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.