Bupati Firin: DAK 2012 Sudah Tidak Ada Persoalan

oleh -9 views
Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H.W. Musyafirin MM

SUMBAWA BESAR, SR (20/10/2016)

Gencarnya GMAK (Gerakan Masyarakat Anti Korupsi) untuk tetap berupaya mengungkap dugaan penyimpangan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Tahun 2012/2013 senilai Rp 14 Milyar, ditanggapi dingin Bupati KSB.

Ditemui usai tatap muka dengan Pangdam Udayana di Wisma Daerah Sumbawa belum lama ini, Bupati KSB, Dr. Ir. HW. Musyafirin MM kembali menegaskan jika DAK tersebut sudah tidak ada persoalan. Dari hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Sumbawa termasuk BPK, dinyatakan tidak ada penyimpangan atau kerugian negara dalam persoalan itu. Ini dibuktikan dengan dihentikannya penyelidikan kasus tersebut oleh pihak kejaksaan. Bupati mengaku tidak mengerti apa yang diinginkan GMAK untuk terus mempersoalkan hal yang tidak ada persoalan. Dan sepertinya GMAK tidak mau paham .

Sebenarnya ungkap Firin—akrab Bupati disapa, Ia tidak ada kaitannya dengan DAK 2012 tersebut, sebab saat itu sudah menjabat sebagai Sekda. Yang bertanggung jawab terhadap DAK tersebut adalah kepala DPPKD selaku Bendahara Umum Daerah. Namun jika pun Ia saat itu menjabat sebagai Bendahara Umum Daerah, pasti akan menempuh prosedur yang sudah dilakukan bendahara tersebut. “DAK inikan hanya soal keterlambatan saja, karena target pendapatan tidak masuk kas daerah,” ujar Firin.

Ia mengungkapkan, dari PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) yang semestinya masuk Rp 35 Milyar pada 27 Desember 2012 dan dana bagi hasil dari Propinsi Rp 14 M paling lambat 31 Desember, ternyata terlambat masuk. Sementara dalam pengelolaan kas, semua tagihan dibayar melalui satu pintu termasuk uang DAK tersebut dengan harapan Silpa nanti akan tertutupi dari dana Newmont dan bagi hasil Propinsi itu. Ternyata dana dari Newmont dan Propinsi masuk tanggal 4 dan 14 Januari tahun berikutnya sehingga uang DAK itu tidak terlihat di dalam Silpa. “Ini yang harus mereka (GMAK) pahami. Tapi sepertinya mereka tidak mau paham,” tukas Firin.

Baca Juga  Polres Sumbawa Perketat Pengamanan Jelang Rapat Pleno KPU

Demikian dengan program jambanisasi yang kembali dipermasalahkan GMAK. Bupati Firin tidak paham dari sisi mana yang dianggap menyimpang. Dalam pelaksanaan kegiatan, semua mengacu pada aturan salahsatunya Perda. Ia sudah mengundang semua pemeriksa dari BPKP, BPK, polisi, dan kejaksaan untuk membedah saat itu masih menjadi Raperda yang akhirnya ditetapkan menjadi Perda. Karena sudah menjadi Perda, harus menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan. Jika pemerintah tidak mengeksekusi menurut Perda, maka pemerintah tersebut salah besar. Tetapi jika pihaknya konsisten melaksanakan Perda, tentunya tidak ada persoalan lagi.

Bupati Firin menilai lucu pihak-pihak yang terus mempersoalkan hal-hal yang memang sudah tidak menjadi persoalan. Ia memberi contoh seekor hewan akan tetap menggonggong orang yang tidak dikenalnya. Sebab tidak mungkin hewan itu menggonggong tuan atau majikannya. “Sepanjang tidak mengenal kita pasti akan terus menggonggong. Jadi, biarkan saja terus menggonggong,” pungkasnya. (JEN/SR)

No More Posts Available.

No more pages to load.