Tersangka Kabur, Kasus ADD Bukit Damai Tetap Disidang

oleh -6 views
Kades Bukit Damai Maluk KSB,saat dieksekusi Kejaksaan Negeri Sumbawa, 23 Agustus 2014 lalu.

SUMBAWA BESAR, SR (18/10/2016)

Kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini belum tuntas. Dalam kasus ADD Tahun 2011 ini, Kejaksaan Negeri Sumbawa telah menetapkan dua orang tersangka yaitu AM dan MH—Kepala Desa dan Sekretaris desa setempat. AM telah ditahan dua tahun yang lalu dan telah menjalani masa hukuman. Sedangkan MH sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Oknum Sekdes itu telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Paryono SH MH yang dikonfirmasi SAMAWAREA, Selasa (17/10), menyatakan bahwa kasus ADD itu harus tuntas dalam waktu dekat ini. Memang diakuinya, oknum Sekdes yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak diketahui rimbanya, namun bukan berarti menjadi hambatan dalam menyelesaikan kasus yang cukup lama ini. Pihaknya akan segera melimpahkan kasus ADD itu secara inabsensia (tanpa kehadiran terdakwa) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram. “Berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap tinggal dilimpahkan saja, dan segera kami limpahkan pekan depan. Keberadaan tersangka juga tetap dicari,” kata Paryono—akrab Kajari disapa.

Jika sudah dilimpahkan ke pengadilan statusnya berubah menjadi terdsakwa. Tanpa kehadiran terdakwa di persidangan ungkap Kajari, membuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) lebih mudah membuktikan perbuatannya dan tidak ada perlawanan atau pembelaan dari terdakwa. Selanjutnya ketika terdakwa ini ditangkap pasca putusan pengadilan, lanjut Paryono, langsung dieksekusi sesuai dengan masa hukuman.

Baca Juga  Ungkap Keterlibatan Oknum Pejabat, Mantan Anggota DPRD Datangi Kejaksaan  

Seperti diberitakan, kasus dugaan korupsi ADD Bukit Damai terjadi pada 2011 lalu. Jumlah dana yang diduga diselewengkan sekitar Rp 100 juta lebih. Saat itu dilakukan pengadaan alat tulis kantor, meubleur, pembangunan gudang kantor dan tempat parkir. Namun pengerjaannya banyak yang tidak dilaksanakan. Bukti-bukti berupa kwitansi juga diduga dipalsukan. Bahkan tanda tangan dan stempel juga diduga dipalsukan oleh kedua tersangka. (JEN/SR)

 

 

bankntb DPRD DPRD