Wabup KSB Murka, Ancam Persulit PT Trakindo

oleh -4 views
Kepala Disnakertrans KSB, Abdul Hamid

Buntut Sikap Perusahaan yang Tidak Hargai Pemda

SUMBAWA BARAT, SR (12/10/2016)

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, murka. Pasalnya PT. Trakindo tidak menggubris dan menghargai pemerintah daerah yang ingin mempertahankan keberadaan karyawan lokal untuk tetap bekerja di daerahnya sendiri. Sikap tak bersahabat yang ditunjukkan perusahaan subkon PTNNT ini dengan mengeluarkan surat No. 053.SJ/HCDH/IX/2016 prihal kebutuhan tenaga kerja di Batu Hijau. Surat itu sebagai penegasan sikap PT Trakindo yang akan mentransfer 19 orang tenaga kerja lokal ke daerah lain. Terhadap sikap itu, Pemerintah Daerah KSB akan mengambil langkah tegas menutup ruang bagi Trakindo.

Ditemui SAMAWAREA, Rabu (12/10), Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB, Abdul Hamid menyesalkan sikap Trakindo yang tidak menggubris dan menghargai pemerintah daerah sebagai penguasa wilayah. Padahal pihaknya sudah melakukan berkali-kali pertemuan sebagai langkah persuasif wujud saling menghargai. “Coba dibayangkan pertemuan dengan HRD-nya di ruangan saya sudah berkali-kali, di ruang Pak Wabup sudah tiga kali, sampai pertemuan di Jakarta khusus membicarakan masalah ini sudah dilakukan. Jadi sangat wajar jika Pak Wabup selaku orang nomor dua di KSB marah besar,” kata Abdul Hamid.

Permintaan Pemda tidak banyak dan sebenarnya mudah untuk direalisasikan yaitu tidak mengganggu karyawan local. Jika PT Trakindo melakukan PHK atau transfer karyawan ke luar daerah masih banyak karyawannya yang berasal dari luar daerah. “Kalau orang lokal disingkirkan terus apa yang bisa kami banggakan dari keberadaan Trakindo di tanah Pariri Lema Bariri ini,” sesalnya.

Baca Juga  Sakit, Pemda Segera Sehatkan Perusda Sabalong Samawa 

Menyikapi persoalan ini lanjut Hamid, pihaknya akan mengambil langkah pertama mengidentifikasi semua karyawan di Trakindo yang tidak memiliki Antar Karyawan Antar Daerah (AKAD) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. “Kami mengetahui ada ratusan tenaga kerja asal luar derah yang ditransfer ke sini tidak memiliki AKAD sehingga kita berhak untuk memberhentikan karyawan itu sampai mereka mengurus kelengkapannya,” tukasnya.

Pemda juga akan menegakkan aturan tentang 50% karyawan harus dari masyarakat local. Sebab kenyataannya karyawan local hanya 90-an orang dari total 400 lebih karyawan. Bukan hanya itu lanjut Hamid, pihaknya akan menutup ruang bagi PT Trakindo untuk mengurus ijin sesuai kewenangan daerah, dan mengancam akan mencabut ijin perpanjangan tenaga kerja asing. “Wakil Bupati sudah menjadwalkan akan menggelar pertemuan dengan PTNNT khusus membicarakan masalah Trakindo ini,” tandasnya. (HEN/SR)

bankntb DPRD DPRD