RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) SUMBAWA (HABIS)

oleh -23 views

SUMBAWA BESAR, SR (09/10/2016)

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

5.1. Kerjasama Antardaerah

5.1.1. Kebijakan dan Kegiatan

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 195, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Tata cara pelaksanaan kerjasama daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Pada pasal 1 PP 50/2007 disebutkan bahwa kerjasama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ke tiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

5.1.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2014, kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah didasarkan atas :

  1. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang peningkatan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman dan penyediaan rumah susun, rumah pegawai negeri sipil serta bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Sumbawa  Nomor : 2 Tahun 2014  Tanggal 13 Februari 2014;
  2. Perjanjian kerjasama Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan dengan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Mataram tentang Pengembangan Teknologi Penggemukan Sapi Potong Tanggal 14 Mei 2014

Hasil yang dicapai dari kerjasama tersebut adalah :

  1. Penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang peningkatan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman dan penyediaan rumah susun, rumah pegawai negeri sipil serta bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Sumbawa, sedangkan pelaksanaannya pada tahun 2015 dengan sasaran 830 unit rumah;
  2. Kerjasama Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa dengan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah dilaksanakan penanaman pohon lamtoro pada lahan seluas 51,5 Ha di 11 (sebelas) kecamatan.

5.1.3 Permasalahan dan Solusi

Terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah, beberapa masalah yang mengemuka antara lain :

  1. Dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, masalah yang masih dihadapi adalah masih kurang komprehensif dan mutakhirnya database yang tersedia yang menjadi dasar penentuan calon penerima
  2. Dalam kegiatan penanaman pohon lamtoro, peternak di Kabupaten Sumbawa sebagian besar belum terbiasa melakukan penanaman sumber pakan yang cukup untuk kebutuhan ternaknya.

Solusi sebagai upaya tindak lanjut yang perlu ditempuh, diantaranya:

  1. Diperlukan koordinasi dan integrasi yang lebih intensif semua pemangku kepentingan terkait dengan proses pengumpulan informasi dan pendataan agar diperoleh informasi yang valid dan mutakhir
  2. Diperlukan penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan dalam penanaman legume pohon sebagai sumber pakan tinggi protein dan tahan tumbuh di tanah kering.

5.2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

5.2.1. Kebijakan dan Kegiatan

Selain melaksanakan kerjasama antar daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang dimaksud dengan pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ini adalah Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa  tahun 2011-2015 yaitu pada misi ke-2, 3 dan 4 maka kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga lebih difokuskan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi berbagai pihak termasuk pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah baik dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia, pengembangan daya dukung infrastruktur daerah/wilayah, pengembangan investasi serta sumber daya lokal.

Pola kerjasama ini diharapkan dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terutama dalam memperoleh akses terhadap lembaga keuangan untuk bantuan permodalan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha yang dimiliki masyarakat, maupun peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat..

5.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjalin kerjasama dengan beberapa pihak sebagai berikut  :

  1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Universitas Hamzanwadi tentang Penyelenggaraan kursus Bahasa Inggris bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang tertuang pada Nomor: 3/358.a/BKPP/2014 tanggal 21 Maret 2014.
  2. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Indonesia Marine and Climate Support (IMACS) ProjectUnited States Agency for International Development (USAID) tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Kelautan dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Sumbawa yang tertuang pada Nomor: 3/2283/11/2012 dan Nomor : 06/MTR/IMACS/XI/2012 tanggal 1 November 2012.
  3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan OXFAM GB SECURE PROJECT Nomor : 367/415/BAPPEDA/2013 dan Nomor: 005/OXEI-MoU/X/2013 tanggal 20 Oktober
  4. Perjanjian Kerjasama Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa dengan Universitas Queensland Australia tentang pengembangan teknologi penggemukan sapi potong berbasis pakan legume pohon, yang tertuang pada tanggal 14 Mei 2014.
  5. Perjanjian Kerjasama Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa dengan International Buffalo Federation (IBF) tentang pengembangan ternak kerbau Sumbawa yang tertuang pada Nomor : 1635/Disnakwan/2014 tanggal 29 September 2014.
  6. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Iwan Susanto tentang sewa hatchery dan mess karyawan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Meno yang tertuang pada Nomor : 35 tahun 2014 tanggal 4 Agustus 201
  7. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan UD Bintang Jaya tentang kerjasama pengembangan budidaya dan pemasaran rumput laut Grassilaria di Kabupaten Sumbawa yang tertuang pada Nomor : 16 tahun 2014 dan Nomor : 1/BJ-MoU/VI/2014 tanggal 16 Juni 201

5.2.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga khususnya :

  1. Masih terbatasnya ruangan atau tempat yang representatif guna mendukung proses belajar mengajar
  2. Pertemuan/sosialisasi dengan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan rencana, dikarenakan masih belum sinkronnya rencana jadwal sosialisasi dengan jadwal aktiftas masyarakat

Solusi sebagai upaya tindak lanjut yang perlu ditempuh, diantaranya:

  1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar.
  2. Penyesuaian jadwal sosialisasi dengan jadwal aktifitas masyarakat, misalnya diupayakan sosialisasi dilaksanakan sebelum musim penghujan datang, sehingga tidak mengganggu rutinitas masyarakat agar kegiatan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

5.3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

5.3.1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 27 huruf (j) tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan perangkat daerah. Disebutkan juga bahwa terdapat 6 (enam) urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional. Dalam penyelenggaraan keenam urusan tersebut, pemerintah pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dapat ditingkatkan.

5.3.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sebagai implementasi dari kerjasama tersebut diperoleh hasil-hasil sebagai berikut.

  1. Realisasi dari kerjasama dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, telah terbangun 2 unit gedung TK/SD di 2 (dua) kecamatan, terbangunnya 936 meter jalan lingkungan di 11 (sebelas) kecamatan, terbangunnya 1 buah jembatan, terbangunnya 8.180 meter jaringan drainase di 8 (delapan) kecamatan, terbangunnya 16 (enam belas) bangunan MCK di 3 (tiga) kecamatan, terbangunnya 6 (enam) gedung posyandu di 2 (dua) kecamatan, terbangunnya bronjong sepanjang 2.668 meter di 7 (tujuh) kecamatan, terbangunnya 5.525 meter saluran irigasi pada 2 (dua) kecamatan, terbangunnya 13.396 meter jaringan perpipaan di 4 (empat) kecamatan dan tersalurnya bantuan simpan pinjam ke 104 kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di 7 (tujuh) kecamatan.
  2. Realisasi dari kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, telah terbangun 1 unit gedung belajar di Desa Merente Kecamatan Alas, terbangunnya 117 meter jalan beton di 6 (enam) kelurahan di Kecamatan Sumbawa, terbangunnya 859 meter jalan sirtu di 3 (tiga) desa di Kecamatan Alas, terlaksananya pembuatan saluran pembuangan air limbah sepanjang 219 meter di 2 (dua) Desa di Kecamatan Alas dan di 2 (dua) Kelurahan di Kecamatan Sumbawa, terbangunnya 582 meter jaringan drainase di 4 (empat) desa di Kecamatan Alas, terbangunnya talud sepanjang 515 meter di 3 (tiga) desa di Kecamatan Alas dan 4 (empat) kelurahan di Kecamatan Sumbawa, terbangunnya 3 (tiga) bangunan MCK di 2 (dua) desa di Kecamatan Alas, terbangunnya jamban di Desa Luar  Kecamatan Alas, terlaksana pemasangan paving block  sepanjang 2.806 meter di 7 (tujuh) desa di Kecamatan Alas dan 3 Kelurahan di Kecamatan Sumbawa dan tersalurnya bantuan simpan pinjam ke 308 orang di 6 (enam) desa di kecamatan Alas (tujuh) dan 7 (tujuh) kelurahan di kecamatan Sumbawa.
  3. Realisasi dari kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, telah terlaksana kegiatan di bidang Kesehatan diantaranya kegiatan penyuluhan bayi dan balita pada 12 (dua belas), penyuluhan terhadap ibu hamil di 12 (dua belas) kecamatan, pelatihan kader-kader posyandu di 12 (dua belas) kecamatan dan di bidang pendidikan diantanya Pakaian seragam anak usia SD putus Sekolah dan pakaian seragam anak usia SMP putus sekolah di 12 (dua belas) kecamatan.
Baca Juga  Dua Tahun Menunggu, Akhirnya 346 Tenaga P3K di Sumbawa Resmi Terima SK

5.4.    Pembinaan Batas Wilayah

5.4.1. Kebijakan dan Kegiatan

Pembinaan batas wilayah diarahkan untuk terwujudnya kepastian batas wilayah antardaerah maupun antarwilayah kecamatan dan desa/kelurahan serta pengamanan tanda batas wilayah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan batas wilayah dilakukan dengan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan fasilitasi persoalan-persoalan batas antarkecamatan, antardesa/kelurahan.

5.4.2.  Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Koordinasi batas wilayah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terus dilakukan, sampai dengan saat ini sudah dalam tahap mediasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan penyelesaian oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Menyangkut batas desa pada tahun 2014 telah dilakukan koordinasi penetapan wilayah perbatasan dan telah dihasilkan dokumen peta desa.

5.4.3. Permasalahan dan Solusi

Batas wilayah desa dan kecamatan di Kabupaten Sumbawa masih belum terselesaikan secara keseluruhan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengambil langkah-langkah antara lain penegasan batas teknis dengan instrument yang dapat dipertanggungjawabkan misalnya dengan patok pilar/pal (tidak lagi menggunakan batas-batas alam), pemetaan wilayah desa dan kecamatan secara sistematis dengan bersandar pada peta dasar Bakosurtanal, serta mengakumulasi data dan informasi kewilayahan yang berbasis Geografis Information System (GIS) melalui Pusat Informasi Spasial Kabupaten (PISK) dan peningkatan kualitas SDM bidang GIS-Remote Sensing.

5.5.    Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

5.5.1. Bencana yang Terjadi dan Penggulangannya

Bencana yang terjadi pada tahun 2014, diantaranya kebakaran sebanyak 13 kasus, banjir sebanyak 13 kasus, puting beliung sebanyak 11 kasus. Bencana kebakaran yang melanda beberapa kecamatan di antaranya Kecamatan Sumbawa mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan kehilangan harta benda.

Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara langsung oleh perbuatan manusia. Penanganan dan penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah dengan pemetaan kawasan rawan bencana, pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara, rekonstruksi dan rehabilitasi korban bencana.

5.5.3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran yang dipergunakan untuk penanggulangan bencana Kabupaten Sumbawa tahun 2014 adalah APBD Kabupaten Sumbawa. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan ini dalam APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2014 sebesar Rp. 5.154.901.275,- (lima millyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah).

5.5.4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Langkah antisipasi dan kesiapsiagaan aparat pemerintah, masyarakat terhadap bencana perlu selalu disiapkan. Langkah-langkah antisipasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa antara lain sebagai berikut:

  1. Memaksimalkan koordinasi antar anggota Satlak BPBD Kabupaten Sumbawa.
  2. Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana serta memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya terjadinya bencana.
  3. Meningkatkan intensitas pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  4. Melakukan kegitan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan guna meminimalisir terjadinya banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh pengrusakan dan penggundulan hutan.
  5. Pembuatan peta kawasan rawan bencana dan peta rencana evakuasi.
  6. Pembuatan Regu Tanggap Darurat, maupun pelatihan penanggulangan bencana/ Gladi Posko / Lapang Bencana.
  7. Mengoptimalkan potensi masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.
  8. Memantau dan mengantisipasi seluruh kejadian bencana di Kabupaten Sumbawa.
  9. Realiasi kerjasama dengan OXFAM khusus butir-butir tentang pengurangan resiko bencana adalah pemasangan sistem peringatan dini di wilayah kerjasama.

 5.6. Pengelolaan Kawasan Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan kawasan khusus meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumberdaya buatan, kawasan pariwisata, perdagangan dan otoritas, kawasan kelautan dan kedirgantaraan dan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pada dasarnya di dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan tentang kawasan khusus, melainkan kawasan strategis.

5.7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

5.7.1. Gangguan yang Terjadi

Pada tahun 2014, gangguan yang disebabkan oleh konflik berbasis SARA, anarkisme bahkan separatis tidak terjadi di Wilayah Kabupaten Sumbawa. Beberapa gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum antara lain terjadi dalam kasus-kasus pembebasan tanah warga/pembongkaran pagar/bangunan yang terkena proyek jalan, jembatan dan lain-lain, serta kasus pencurian ternak, miras dan kasus-kasus amoral yang meskipun frekwensinya tidak terlalu menonjol.

5.7.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani

SKPD yang menangani Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pemerintahan, dan Kecamatan. Selain itu, terdapat instansi lain yang tidak termasuk dalam kelompok SKPD yaitu instansi vertikal di daerah sebagai pilar kekuatan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu TNI dan Polri.

5.7.5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum selalu berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan jajaran terkait termasuk aparat keamanan di antaranya Kepolisian Resort Sumbawa dan Komando Distrik Militer (KODIM) Kabupaten Sumbawa. Dengan terjalinnya komunikasi dan kerjasama tersebut dapat diciptakan situasi aman dan tertib di Kabupaten Sumbawa, hal tersebut tidak terlepas dari peran aktif dari aparat keamanan selaku mitra Pemerintah Daerah dalam menciptakan Kabupaten Sumbawa yang kondusif.

Baca Juga  Hj. Niken Apresiasi Kegiatan yang Memupuk Bakat dan Kreativitas Anak

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Uraian yang disampaikan mulai dari Bab Pendahuluan, Visi Misi dan Program Kerja RPJMD, Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Penyelenggaraan Urusan Tugas Pembantuan, hingga Penyelenggaraan Urusan Tugas Umum Pemerintahan telah disusun berdasarkan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD, Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/7504/OTDA Tanggal 31 Desember  2015 Perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2015.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

  1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 69 ayat (1) yang merupakan salah satu tugas konstitusional Kepala Daerah.
  2. Berdasarkan substansi dan muatan materinya, LPPD Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016 yang dilaporkan oleh Bupati Sumbawa telah memuat :
  3. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
  4. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
  5. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

 

  1. LPPD yang disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah disusun berdasarkan RKPD yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka proses implementasinya. Kerangka implementasi disini berhubungan erat dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai landasan pokok untuk pengukuran kinerja masing-masing kegiatan sebagai bahan pokok evaluasi semua pihak. Oleh karena itu, LPPD Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan Kabupaten Sumbawa kepada Pemerintah sebagai acuan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sebagai unsur pelaksana urusan wajib dan pilihan di Kabupaten Sumbawa.

Capaian kinerja tampak pada hasil pengukuran dan penilaian serta analisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan pemaparan analisis kinerja dan keuangan, maka dapat digambarkan postur kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2015 sebagai berikut :

  1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis
  2. Secara simultan, capaian kinerja dari indikator kinerja masing-masing sasaran strategis berada pada angka rata-rata 96,87 persen (Kategori Baik Sekali).
  3. Secara parsial, capaian kinerja dari indikator kinerja masing-masing sasaran strategis adalah:
  • Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 341 indikator yang diukur, bahwa 75 persen indikator sasaran strategis tercapai dengan kategori Cukup Baik sampai Baik Sekali (257 indikator) dan 25 persen pada kategori Kurang (84 indikator).
  • Terdapat beberapa capaian indikator kinerja berada di atas 100 atau melebihi target yang direncanakan dan terdapat pula yang tingkat capaiananya di bawah 50 persen dari target yang ditetapkan atau tidak mencapai target secara baik bahkan kurang baik.
  1. Capaian Kinerja Keuangan
  2. Secara simultan, rata-rata realisasi anggaran pada pos belanja tahun 2015 adalah sebesar 99,21 persen dan pada pos pendapatan sebesar 91,53 persen.
  3. Secara parsial, bahwa tingkat realisasi anggaran belanja menurut entitas perangkat daerah (SKPD) berada pada rentang 77,18 sampai 99,21 persen.
  4. Kinerja lainnya
  5. Hasil evaluasi LPPD Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa berada pada tren meningkat yaitu peringkat I di Provinsi NTB dan peringkat 16 secara nasional.
  6. Kabupaten Sumbawa memperoleh apresiasi dari Pemerintah berupa Penghargaan-penghargaan regional maupun nasional.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara keseluruhan berjalan sangat baik, atas sinergitas, komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat, dunia usaha dan civil society.

Meskipun demikian, keberhasilan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus melakukan langkah-langkah dalam penguatan kinerja yaitu :

  • Melakukan pembinaan kinerja pada semua entitas akuntabilitas dan mensinergikan dalam semua tahapan pembangunan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan
  • Melakukan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dengan prinsip kinerja dengan menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan membuat perjanjian kinerja semua SKPD dan Kepala Daerah dengan berlandas pada RPJMD dan Renstra.
  • Mensinergikan antara laporan kinerja, laporan keuangan, LPPD, LPJ/LKPJ sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap SKPD dapat benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
  • Penguatan pola pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa mekanisme penyusunan program kerja/anggaran yang mencerminkan kebutuhan organisasi yaitu penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah pemerintah daerah.
  • Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan.
  • Melakukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal yang telah dilaporkan dalam keseluruhan materi LPPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016 ini, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa di masa yang akan datang, maka perkenankan untuk menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

  1. Bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB, LPPD Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016 dapat dijadikan landasan dalam melakukan koordinasi, singkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan khususnya di Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian LPPD diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas penyenyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun ke tahun.
  2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, LPPD menjadi instrumen melakukan evaluasi, apresiasi, koreksi guna peningkatan penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maupun dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan Daerah.
  3. Bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa, LPPD ini akan menjadi bahan penyusunan LPPD sebagai instrumen pertanggungjawaban publik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  4. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data dan informasi memegang peranan yang sangat strategis dalam penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Salah satu sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016, yang memuat gambaran wilayah Kabupaten Sumbawa, baik kondisi fisik, sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial budaya, ekonomi, pemerintahan, dan infrastruktur yang dapat menjadi acuan dasar perencanaan pembangunan daerah, sekaligus sebagai sarana publikasi hasil-hasil penyelenggaraan pembangunan dan potensi yang masih dapat dikembangkan di Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016  ini dapat bermanfaat.

Sumbawa Besar,  28  Maret 2016

BUPATI SUMBAWA,

 

M. HUSNI DJIBRIL, B.Sc

bankntb DPRD DPRD