RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) SUMBAWA (5)

oleh -1 views

SUMBAWA BESAR, SR (09/10/2016)

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

4.1.1.Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

  1. Dasar Hukum

1). DIPA Nomor : 018.03.4.239093/2015

  1. Instansi Pemberi Tugas

Kementerian Pertanian (Ditjen Tanaman Pangan)

  1. Program dan Kegiatan

1). Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan, yang dialokasikan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa :

  1. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;
  2. Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia;
  3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.
  4. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Instansi yang melaksanakan Tugas Pembantuan pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumbawa.

  1. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

1). DIPA Nomor :018.03.4.239093/2015, dengan alokasi anggaran      Rp. 26.719.700.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) diperuntukkan pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan yang ditunjang oleh 3 kegiatan utama. Adapun realisasi anggaran untuk program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 26.707.427.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau sebesar 99,95%

  1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1). Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan, dengan realisasi pelaksanaannya, sebagai   berikut :

  1. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, berupa Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) komoditas aneka kacang dan umbi seluas 2.000 Hapada 160 lokasi dan 1 laporan pelaksanaan SL-PTT kacang dan umbi;
  2. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, berupa pelaksanaan GP-PTT komoditas padi seluas 2.500 Hadan GP-PTT Komoditas Jagung seluas 1.500 Ha dan laporan pengelolaan serealia sebanyak 7 laporan;
  3. Kegiatan Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, berupa penyusunan dokumen perencanaan kegiatan anggaran tanaman pangan dan kegiatan administrasi 12 bulan, 3 buah laporan manajemen pelaksanaan kegiatan;

4.1.2. Bidang Kesehatan

  1. Dasar Hukum

1). DIPA Nomor : 024.03.4.239269/2015

2). DIPA Nomor : 024.05.4.230575/2015

  1. Instansi Pemberi Tugas

Kementerian Kesehatan (Ditjen  Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Ditjen Bina Upaya Kesehatan)

  1. Program dan Kegiatan

1). Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan  berupa :

  1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
  2. Perencanaan BOK;
  3. Monitoring dan Evaluasi BOK;
  4. Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan.

2). Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan  berupa :

  1. Konstruksi sarana air minum;
  2. Fasilitas Penyusunan RKM;
  3. Pelaksanaan STBM;
  4. Sosialisasi dan Evaluasi;
  5. Survelians kualitas air minum;
  6. Pelaporan;
  7. SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan

Berdasarkan teknis tugas yang dibebankan maka SKPD pelaksana program tersebut adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.

  1. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan

1). DIPA Nomor :024.03.4.239269/2015dengan jumlah anggaran sebesar    Rp. 4.755.010.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Sepuluh Ribu Rupiah) yang dialokasi untuk membiayai program Bina Gizi dan Anak serta 4 kegiatan pendukung, dengan realisasi anggaran untuk seluruh program dan kegiatan tersebut Rp. 4.636.879.206,- (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah) atau sebesar 98,31%.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

  1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
  2. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada 25 Puskesmas;
  3. Perencanaan BOK, berupa menyusun 1 unit laporan perencanaan kegiatan BOK;
  4. Monitoring dan Evaluasi BOK, berupa 1 unit laporan Monev;
  5. Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan,berupa pembinaan serta penyusunan 1 unit laporan kegiatan.
  6. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa,dengan kegiatan berupa Konstruksi Sarana Air Minum sebanyak 4 unit, terlaksananya fasilitasi penyusunan RKM, terbangunnya sarana dan prasarana, terlaksananya Sosialisasi dan Evaluasi, terlaksananya Survelians Kualitas Air Minum dan Pelaporan.

4.1.3. Bidang Sosial

  1. Dasar Hukum

DIPA Nomor : 027.03.4.230574/2015

  1. Instansi Pemberi Tugas

Kementerian Sosial (Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan);

  1. Program dan Kegiatan
    1. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), yang dialokasikan pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa :
      1. Rumah warga KAT yang mendapat bantuan bahan bangunan;
      2. Warga KAT yang mendapat bantuan jaminan hidup;
      3. Warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan;
      4. Laporan Keuangan kinerja/monitoring/evaluasi/publikasi/sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT.
    2. SKPD yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi maka 4 kegiatan tersebut di atas dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.

  1. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

DIPA Nomor :027.03.4.230574/2015, dengan alokasi anggaran                  Rp. 4.929.950.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diperuntukkan pada Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan ditunjang oleh 4 kegiatan utama. Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 4.761.741.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) atau 96,59%.

  1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) direalisasikan untuk berbagai kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

  1. Rumah warga KAT yang mendapat bantuan bahan bangunan melalui penyaluran sebanyak134 unit.
  2. Warga KAT yang mendapat bantuan jaminan hidup melalui penyaluran kepada 269 KK.
  3. Warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan melalui penyaluran kepada 134 KK.
  4. Laporan Keuangan kinerja/monitoring/evaluasi/publikasi/sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT sebanyak 1 laporan.
    • Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  1. Dasar Hukum

1).  DIPA Nomor : 026.04.4.239270/2015

  1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi).

  1. Program dan Kegiatan
  2. Program Pengembangan Masyarakat dan  Kawasan Transmigrasi
  3. Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi
  4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya
  5. Pengembangan Sosial Budaya
  6. Promosi dan Kemitraan
  7. SKPD yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Berdasarkan tujuan dan teknis pelaksanaan program dan kegiatan maka SKPD yang melaksanakan seluruh program dan kegiatan tersebut di atas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

  1. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
  2. Berdasarkan DIPA Nomor : 026.04.4.239270/2015 untuk membiayai Program Pengembangan Masyarakat dan  Kawasan Transmigrasi melalui 4 kegiatan utama dengan anggaran sebesar                   Rp. 1.028.351.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.010.147.900,- (Satu Milyar Sepuluh Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan ratus Rupiah) atau 98,23% dari total anggaran.
  3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
    1. Program Pengembangan Masyarakat  dan  Kawasan Transmigrasi
  4. Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi berupa pengembangan luasan lahan usaha produktif di kawasan transmigrasi seluas 100Ha, layanan penerapan teknologi 1 unit, dan kelembagaan ekonomi di Kimtrans/KTM 1 lembaga;
  5. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2MKT: layanan perkantoran selama 12 bulan, Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran sebanyak 2 dokumen, laporan kegiatan dan pembinaan sebanyak 2 laporan dan pengadaan kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit.
  6. Pengembangan Sosial Budaya, berupa layanan sosial budaya di satuan pemukiman 1 SP, dan terbentuknya lembaga layanan sosial budaya sebanyak 3 lembaga.
  7. Promosi dan Kemitraan
Baca Juga  Ribuan Anggota DPRD Kota Se-Indonesia akan Ramaikan NTB

4.1.5  Bidang Kelautan dan Perikanan

  1. Dasar Hukum
    1. DIPA Nomor : 032-06.7.239055/2015
    2. DIPA Nomor : 032-06.4.239093/2015
    3. DIPA Nomor : 032-06.4.239373/2015
  2. Instansi pemberi tugas pembantuan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/ KP3K, Ditjen Perikanan budidaya).

  1. Program dan Kegiatan
  2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa :
  3. Pengembangan Sistem Kesehatan ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan;
  4. Pengembangan Sistem Prasana dan Sarana Pembudidaya Ikan;
  5. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan;
  6. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya.
  7. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa :
  8. Sarana dan prasarana Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan
  9. Sosialisasi korporatisasi petambak garam
  10. Rembuq daerah
  11. Pendampingan Masyarakat
  12. Reviuw
  13. Pengembangan Garam Rakyat
  14. Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan, yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan berupa :
    1. Pengembangan produk dan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan
  15. SKPD pelaksanan tugas pembantuan

Berdasarkan jenis tugas dan instansi pemberi tugas pembantuan, maka program dan kegiatan tersebut di atas dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

  1. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
  2. Berdasarkan DIPA Nomor : 032-06.7.239055./2015 dengan jumlah anggaran yang dialokasi untuk membiayai program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan 4kegiatan utama adalah sebesar 728.488.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), dan terealisasi sebesar Rp. 693.086.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) atau 95,15% dari total anggaran.
  3. Berdasarkan DIPA Nomor : 032-06.4.239093/2015 dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan 2 kegiatan utama adalah sebesar 1.075.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dan jumlah anggaran yang direalisasikan adalah sebesar Rp. 1.003.152.000,- (Satu Milyar Tiga Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 93,32% dari total anggaran.
  4. Berdasarkan DIPA Nomor : 032-06.4.239373/2015 dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan dengan 1 kegiatan utama adalah sebesar 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dan jumlah anggaran yang direalisasikan adalah sebesar Rp. 721.816.170,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) atau 35,85% dari total anggaran.
  1. Realisasi program dan kegiatan
  2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
  3. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan berupa terbangunnya Lab. Uji Kualitas Air 1 unit.
  4. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan berupa koordinasi Tim Pokja Minapolitan dan terlaksananya rapat Tim;
  5. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan berupa pengembangan Denfarm di 5 kelompok, terlaksananya sosialisasi pengembangan Denfarm, temu lapang Denfarm dan dilaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data dan informasi.
  6. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya : direalisasikan untuk perencanaan dan penyusunan program, Monitoring kegiatan dan pengelolaan keuangan dan aset milik negara.
  7. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau-pulau Kecil
    1. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan Pengembangan Usaha : direalisasikan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan dunia usaha bagi masyarakat selama 12 bulan. Kegiatannya berupa : Koorporatisasi petambak garam sarana dan prasarana melalui publikasi Pugar dan terbangunnya Unit Pengelola Garam, sosialisasi program di masyarakat, tersedianya tenaga pendamping dan terlaksananya lokakarya.
  8. Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk kelautan Perikanan.
    1. Pengembangan produk dan usaha pengelolaan hasil kelautan dan perikanan melalui coldstrorage yang dibangun/dioperasikan disentra perikanan terpadu sebanyak 1 paket.

4.1.6  Bidang Pemberdayaan Masyarakat – Pemerintahan Desa

  1. Dasar Hukum

DIPA Nomor : 067.03.350339/2015

  1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa)

  1. Program dan Kegiatan
  2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
  3. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
  4. Cakupan Penerapan PNPM Generasi.
  5. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

Berdasarkan jenis tugas dan instansi pemberi tugas urusan bersama, maka program dan kegiatan tersebut di atas dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeritahan Desa (BPM-PD).

  1. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
  2. Berdasarkan DIPA Nomor : 03.350339/2015 jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melalui 2 kegiatan utama adalah sebesar Rp. 11.537.126.000,-(Sebelas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiiah) dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 11.534.062.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 99,97% dari total anggaran.
  3. Realisasi Program dan Kegiatan
  4. Program Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa
  5. Fasilitasi Pemberdayaan adat dan Sosial Budaya masyarakat : Jumlah kabupaten yang difasilitasi dalam pelaksanaan pembinaan budaya nusantara melalui KAT, pelestarian adat dan budaya nusantara dengan pemberian stimulan kepada pemerhati adat dan budaya di 12 Kecamatan atau 80 desa;
  6. Cakupan penerapan PNPM Generasi:Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa /kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis di 12 Kecamatan atau 80 desa.

4.1.7  Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

  1. Dasar Hukum

DIPA Nomor : 018.06.23.230051/2015

  1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Pertanian (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan)

  1. Program dan Kegiatan

Program Pemulihan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan kegiatan peningkatan produksi ternak, peningkatan produksi pakan ternak, peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit, penjaminan produk hewan yang ASUH dan berdaya saing serta dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

  1. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

Berdasarkan jenis tugas dan instansi pemberi tugas urusan bersama, maka SKPD pelaksana adalah Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan.

  1. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Berdasarkan DIPA Nomor : 018.06.23.230051/2015jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai program Pemulihan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan dengan5 kegiatan utama adalah sebesar Rp. 9.294.330.000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Sembiilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.597.147.984,- (Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atau 92,50%.

  1. Realisasi Program dan Kegiatan
  1. Program Pemulihan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.
    1. Peningkatan Produksi ternak, melalui pengembangan budidaya sapi potong, penyebaran pejantan sapi potong, penyebaran pejantan kerbau dan pengembangan budidaya kambing.
    2. Peningkatan Produksi Pakan Ternak, melalui pengembangan integrasi ternak tanaman pangan, penanaman dan pengembangan tanaman pakan berkualitas, pengembangan unit pengolah pakan ruminansia, pengembangan lumbung pakan ruminansia, penguatan pakan sapi potong penggemukan.
    3. Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit, melalui penguatan pembibitan kerbau di kabupaten/kota terpilih, perangkat pengolah data dan komunikasi.
    4. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan berdaya saing, melalui fasilitasi peralatan RTH ruminansia.
    5. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya
Baca Juga  BAKTI Alokasikan 7 BTS di Sumbawa, Bupati Minta Diskominfotik Lebih Akseleratif

4.1.8  BidangKependudukan dan Pencatatan Sipil

  1. Dasar Hukum

DIPA Nomor : 010-84.4.230578/2015

  1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

  1. Program dan Kegiatan

Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatanPengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

  1. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

Berdasarkan jenis tugas dan instansi pemberi tugas pembantuan, maka SKPD pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  1. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Berdasarkan DIPA Nomor :010-84.4.230578/2015 jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai Penataan Administrasi Kependudukan dengan 1 kegiatan utama adalah sebesar                   Rp. 1.608.620.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Juta Enam ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi penggunaan anggaran sebesar  Rp. 1.311.519.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) atau 81,53%.

  1. Realisasi Program dan Kegiatan
  1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu : direalisasikan untuk tertibnya database kependudukan berbasis NIK dan pelayanan dokumen kependudukan serta terwujudnya pemberian NIK kepada setiap penduduk serta tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan.

4.2. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang timbul dalam penerimaan bantuan/Dana Tugas Pembantuan yaitu :

  1. Permasalahan :
  2. Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk kelautan Perikanan dengan realisasi anggaran sebesar 36,09%. Penyebab rendahnya realisasi adalah karena Keterlambatan DIPA, dimana DIPA tersebut diterima oleh Satker pada akhir triwulan III tahun 2015. Keterlambatan tersebut berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan yang tersisa mulai dari tender sampai dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan. Kondisi yang sama juga terjadi pada Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meski  realisasi anggrannya relatif tinggi yaitu mencapai 81,53%.
  3. Revisi DIPA (Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) juga menjadi hambatan. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran pada Kementerian/Lembaga terkait.
  4. Belum optimalnya sistem pelaporan berbasis web (e-Monev) dari Kementerian PPN/Bappenas, karena sebagian program yang DIPAnya terbit di pertengahan tahun belum semuanya dapat ditampilkan pada aplikasi tersebut, seperti pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan dan Program Penataan Administrasi Kependudukan diDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Program Peningkatan daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga sistem pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan masih bersifat manual.
  5. Pemanfaatan mekanisme pengadaan barang melalui e-catalogue belum maksimal, karena belum semua barang yang dibutuhkan tercantum dalam liste-catalogue.
  6. Solusi
    1. Koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga pemberi bantuan, agar DIPA dapat turun pada awal tahun, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan guna menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Demikian pula dengan SKPD pengelola Tugas Pembantuan tersebut, untuk dapat mempersiapkan sedini mungkin kelengkapan administrasi guna berjalannya pelaksanaan kegiatan dilapangan.
    2. Mengecek kesesuaian POK dengan DIPA dan peraturan perbendaharaan, sehingga revisi dapat segera terealisasi sesuai kebutuhan, dengan tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagai langkah percepatan serapan anggaran sesuai dengan yang telah ditargetkan, guna menghindari terjadinya penumpukan realisasi di akhir tahun.
    3. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berjenjang ke Provinsi dan ke Pusat mengenai program-program yang DIPAnya terbit di pertengahan tahun untuk dapat diakses secara online, sehingga realisasi anggaran dan realisasi kinerja dapat dimonitor melalui sistem e-Monev. Selain itu, penyempurnaan terhadap sistem aplikasi ini perlu terus dilaksanakan melalui penyederhanaan format yang ada, sehingga sistem pelaporan yang dilaksanakanan dapat berjalan optimal.

4.3. Tugas Pembantuan yang Diberikan

4.3.1. Dasar Hukum

Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa ke desa sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam  Pasal 94 Undang Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Lebih lanjut diturunkan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada Bab VII tentang penyelenggaraan tugas pembantuan.

  • Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan Kepada Desa

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 pada pasal 212 dan  ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah  nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 perihal keuangan Desa, dijelaskan bahwa keuangan desa hak dan kwajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolahan Keuangan Negara dan Daerah dalam mendanai penyelenggaraan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolahan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan, keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Alokasi dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pemberian Alokasi dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

  • Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan penugasan pemerintah daerah kepada pemerintah desa adalah APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2015. Jumlah Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan dari dari Rp. 33.621.758.000,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 84.406.070.360,50 pada tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebesar 151,04%. (BERSAMBUNG)

bankntb DPRD DPRD