RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) SUMBAWA (3)

oleh -24 views

SUMBAWA BESAR, SR (09/10/2016)

URUSAN DESENTRALISASI

Besar Anggaran dan Realisasi Anggaran Urusan Wajib

lppd-diagram-4rpjmdrpjmd-1rpjmd-2

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Sumbawa (data diolah)
Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Sumbawa (data diolah)

rpjmd-4-22rpjmd-5rpjmd-5-22

Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumbawa (SPM) sampai Semester II tahun 2015, adalah sebagai berikut:

  • Penilaian SPM Award yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Tim Konsultan AIPD bekerjasama dengan LPPM Universitas Brawijaya Malang, bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendapat apresiasi sebagai berikut:
  • Peringkat I Penerapan SPM untuk Kategori SPM Bidang Pendidikan Dasar.
  • Peringkat I Penerapan SPM untuk Kategori semua bidang SPM.
    • Capaian SPM Kabupaten Sumbawa antar bidang SPM secara rata-rata sampai Semester II tahun 2015 bervariasi antar bidang SPM. Secara rinci capaian masing-masing bidang SPM di Kabupaten Sumbawa tampak pada profil pelayanan dasar masing-masing bidang SPM adalah sebagai berikut:

SPM Bidang Urusan Pemerintahan Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Pemerintah kabupaten Sumbawa telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumbawa. Pada Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri disesuaikan kembali dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di  Kabupaten Sumbawa. Adapun capaian SPM Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Tahun 2015

rpjmd-6

 

SPM Bidang Urusan Pendidikan Dasar

Capaian masing-masing indikator SPM Bidang Pendidikan Dasar dijelaskan sebagai berikut:

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 1

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 2

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebih 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 3

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 4

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staff kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 5

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.

  1. INDIKATOR PENCAPAI (IP) 6

Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 7

IP.7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 8
  2. 8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.
  3. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 9

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 10

Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 11

 Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 12

Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 13

Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan   pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 14

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 15

Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 16

Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 17

Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 judul buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 18

Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 19

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 21

Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum – sesuai ketentuan yang berlaku.

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 22

Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 23

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 24

Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 25

Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.

  1. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 26

Kepala sekolah/madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester.

  1. Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008  tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 40 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Sumbawa, ditetapkan 4 (empat) jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan, yaitu :

  1. Pelayanan Kesehatan Dasar
  2. Pelayanan Kesehatan Rujukan
  3. Penyelidikan Epidemologi dan Penanggulangan KLB
  4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  5. Bidang Ketahanan Pangan

Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670) dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Sumbawa.

Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut diatas maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar  yaitu:

  1. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
  2. Bidang distribusi dan Akses Pangan;
  3. Bidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
  4. Bidang Penanganan Kerawanan Pangan.
  5. Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sumbawa, disebutkan Jenis Pelayanan Dasar pada Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga  Sejahtera (Bidang KB & KS), yaitu :

  1. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)
  2. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi:
  3. Penyediaan Informasi Data Mikro.
  4. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
  • Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyakat setiap tahun
  1. Penyediaan Informasi Data Mikro
  • Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan
  1. Bidang Kesenian

Jenis Pelayanan Dasar bidang Kesenian ditetapkan dalam Peraturan  Bupati Sumbawa  Nomor  35 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor  PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian  yaitu :

  1. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian
  2. Sarana dan Prasarana
  3. Bidang Komunikasi dan Informatika

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sumbawa, jenis pelayanan dasar SPM terdiri dari :

  1. Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Nasional
  2. Pengembangan dan Pemberdayaan KIM
  1. Bidang Lingkungan Hidup

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 pasal 3, dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor  37 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumbawa yaitu :

  1. Pelayanan pencegahan pencemaran air
  2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
  3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
  4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa indikator, nilai dan batas waktu capaian SPM Bidang Lingkungan Hidup secara Nasional untuk masing – masing pelayanan dasar

  1. Bidang Ketenagakerjaan

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 04/MEN/IV/2011 Dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa yaitu :

  1. Pelayanan Pelatihan Kerja
  2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
  3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
  5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
  6. Bidang Penanaman Modal
Baca Juga  Tembus Rarak Rongis--Matemega, Gubernur Jelajah Hutan Hingga Tidur di Masjid

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Penanaman Modal adalah

  1. Kebijakan penanaman modal ;
  2. Kerjasama penanaman modal ;
  3. Promosi penanaman modal ;
  4. Pelayanan penanaman modal ;
  5. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal ;
  6. Pengelolaan data dan system informasi penanaman modal ;
  7. Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.
  8. Bidang Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Kabupaten Sumbawa

  1. Bidang Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sumbawa. Jenis pelayanan dasar skala Kabupaten/Kota, yaitu : a) Rumah layak huni dan terjangkau; b) Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

  1. Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang PU dan Penataan Ruang di Kabupaten Sumbawa adalah : Sumber Daya Air : Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan, Jalan, Jaringan              : Aksesibilitas, Mobilitas dan Keselamatan, Ruas             : Kondisi Jalan dan Kecepatan, Air Minum, Penyehatan lingkungan permukiman (Sanitasi lingkungan dan persampahan), Air limbah permukiman, Pengelolaan sampah, Drainase, Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN), Jasa Konstruksi.

  1. Bidang Sosial

Jenis pelayanan dasar untuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Sumbawa, yaitu: Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial, Penyediaan sarana dan prasarana sosial, Penanggulangan korban bencana, Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.

  1. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah serta antar Pemerintah Daerah dalam rangka Pengembangan Otonomi Daerah.
  2. Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah
    • Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2010 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, bahwa LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, LPPD Kabupaten Sumbawa disampaikan tepat waktu kepada Pemerintah yaitu pada Bulan Maret.

  1. Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja

Capaian Kinerja IKK terkait fokus ini adalah sebagai berikut:

  • Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8 Tahun 2006

Sedangkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat Kabupaten Sumbawa untuk pelaporan LAKIP Tahun 2015 sudah disampaikan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 29 Maret 2015.

  1. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  • Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Dalam penerapan SPM pada setiap unit kerja (SKPD) terkait, tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD tersebut menggambarkan cakupan kegiatan yang dijalankan dengan pendanaan yang tertuang dalam APBD. Sehingga kegiatan SPM bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit Kerja tetapi merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu SKPD/unit kerja yang dibiayai melalui APBD/APBN.

  1. Hubungan Antar Daerah

Capaian Kinerja IKK terkait fokus ini adalah Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang ditindaklanjuti dengan MoU tahun 2015 meliputi:

  1. MOU Tanggal 13 Januari 2015 tentang Kesepakatan bersama Pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa  antara H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa) dengan Sudiono, SH ( Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB);
  2. MOU Tanggal 24 Februari 2015 Kesepakatan bersama tentang Komitmen dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  3. MOU Tanggal 21 April 2015 tentang Perjanjian Kerjasama Pengembangan Ternak Sapi di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
  4. MOU Tanggal 3 Juli 2015 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada Satuan Brimob Polda NTB antara Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa dengan Kasat Brimob Polda NTB;
  5. MOU Tanggal 23 Juli 2015 tentang Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada Badan Narkotika Nasional antara Drs. H. Arasy Muhkan (Wakil Bupati Sumbawa) dengan Dr. Anang Iskandar,SH.,MH (Kepala BNN Republik Indonesia);
  6. MOU Tanggal 25 Juli 2015 tentang Kesepakatan bersama Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Sultan Muhammad kaharuddin di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat antara Suprasetyo (Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa);
  7. MOU Tanggal 21 Agustus 2015 tentang Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemisikinan pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas antara Prof. Ahmad Erni Yustika SE,M.Sc,Ph.d (Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyrakat Desa,Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi);
  8. MOU Tanggal 21 September 2015 tentang Kesepakatan bersama Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan kabupaten Sumbawa secara Online antara Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa) dengan Deni Rakhmat Darajat, SE (Kepala Pos Indonesia (Persero) Regional VIII Denpasar 80004);
  9. MOU Tanggal 30 September 2015 tentang Penyedia akses internet bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat antara kalamullah Ramli (Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa);
  10. MOU Tanggal 12 Nopember 2015 tentang Hibah Tanah berlokasi di Simpang Moyo Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia antara Drs. H. Rasyidi ( Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa) dengan Brigadir Jenderal Polisi Drs. Umar Septono,SH.,MH (Kepala Kepolisian Daerah NTB);
  11. MOU Tanggal 2 Desember 2015, Kesepakatan bersama Pemerintah kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Provinsi NTB dan LP6KN tentang Bimbingan Teknis dan Pendamping Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah antara Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa) dengan Drs. Partono (Manajer LP6KN);
  12. MOU Tanggal 16 Desember 2015 tentang Perjanjian Hibah Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Kementerian Hukum dan HAM RI antara Drs. H. Rasyidi (Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa) dengan Ir. Maruahal Simanjutak,SH,MH (Kepala Kantor Wilayah kementrian Hukum dan HAM NTB) .
  13. Perubahan Ketiga Atas Kerjasama Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2014 antara Martiono Hadianto (Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa).
  14. MOU Tanggal 2 Januari Tahun 2014 tentang Urusan bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan antara Tarmizi A. Karim ( Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik ( Bupati Sumbawa).
  15. MOU Tanggal 2 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Sumbawa antara dr. Phindo Bagus Dharmawan,M. Kes AAK (Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa).
  16. MOU Tanggal 28 Januari Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) NTB bagi Masyrakat Provinsi Nusa Tenggara Barat antara Dr. TGH. M.Zainul Majdi (Gubernur Nusa Tenggara Barat), H. Ahyar Abduh (Walikota Mataram), Dr. H. Zaini Arony (Bupati Lombok Barat), H. M. Suhaili FT, SH ( Bupati Lombok Tengah), Moch. Ali Bin Dachlan, SH (Bupati Lombok Timur), DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH.MM (Bupati Sumbawa Barat), Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa), H. Syafruddin HM. Nur, M.pd (Bupati Bima), H. Bambang M Yasin (Bupati Dompu), M. Qurais H. Abidin (Walikota Bima) dengan Dr. dr. Ni Mas Ratna Sudewi, MM, AKK (Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Divisi Regional XI).
  17. MOU Tanggal 15 April 2014 tentang Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Berupa Taman Permanen yang Berlokasi di Lapangan Kerato – Sumbawa Kabupaten Sumbawa antara Lalu Syakhruzali Supriyadi, ST (Kasatker DInas Pekerjaan Umum Provinsi NTB) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa).
  18. MOU Tanggal 15 April 2014 tentang Perjanjian HIbah Barang Milik Negara (BMN) antara Dr. Dadang Rukmana, SH, CES, DEA (Direktur Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum RI) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa).
  19. MOU Tanggal 2 Juni 2014 tentang Penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa antara Bambang Gunadi, SE ( Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa).
  20. MOU Tanggal 1 Juli 2014 tentang Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa antara Kiagus Ahmad badaruddin (Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan RI) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa) .
  21. MOU Tanggal 3 Juli 2014 tentang Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa antara Drs. H. Rasyidi (Sekretaris Daerah kab. Sumbawa) dengan Timbul Sugianto (Direktur PT. Aria Jaya Raya).
  22. MOU Tanggal 4 Juli 2014 tentang Bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkugan Berupa Penerangan Jalan Umum Solar Cell antara Ir. Andi Lakipadadah (General Manager PT. PLN (Persero)) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa).
  23. MOU Tanggal 15 Juli 2014 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2014 antara Ir. Adjar Prajudi, MCM.,MCE (Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan,Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI) dengan Drs H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa).
  24. MOU Tanggal 18 Agustus 2014 tentang Sewa Hatchery dan Mess Karyawan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Meno Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa antara Drs. H. Rasyidi (Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa) dengan Iwan Sutanto (Wiraswasta).
  25. MOU Tanggal 31 Oktober 2014 tentang Kesepakatan Bersama Pertukaran Data Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah antara Supriyono (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi nusa Tenggara Barat) dengan Drs. H. Rasyidi (Sekretaris Daerah kabupaten Sumbawa)
    1. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintahan Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah
    2. Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
Baca Juga  Blusukan Keliling Kampung, Bunda Niken Ajak Masyarakat Pakai Masker

Capaian Kinerja IKK terkait fokus ini adalah sebagai berikut:

  • Kesesuaian prioritas pembangunan

Prioritas pembangunan daerah tahun 2015 mengacu pada prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015. Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2015 adalah:

  • Meningkatkan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan Tau Samawa Berimtaq tinggi;
  • Menciptakan pemerintahan yang bersih, melanjutkan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi;
  • Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan terjangkau dari tingkat SD hingga SMA (Wajib Belajar 12 tahun);
  • Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau.
  • Mendekatkan pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Pertanahan dan Pelayanan Perizinan hingga di tingkat Desa;
  • Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah terutama penanganan kerusakan jalan dan jembatan, air bersih dan krisis listrik;
  • Mengembangkan usaha ekonomi lokal masyarakat desa;
  • Mengembangkan program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  • Mengembangkan pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
  • Mengembangkan kebudayaan, kepariwisataan, generasi muda, peranan perempuan dan olah raga;
  • Menjaga keserasian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
    1. Kewenangan
  • Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dan Kabupaten Sumbawa mengimplementasikannya dengan penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.

  1. Keuangan

Capaian IKK fokus ini adalah sebagai berikut:

  • Waktu penetapan PERDA 

Capaian IKK adalah bahwa Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten Sumbawa secara konsisten ditetapkan secara tepat waktu (paling lambat bulan Desember tahun bersangkutan)

  • Perda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini sudah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

  • Belanja Pelayanan Dasar

Proporsi belanja pelayanan dasar (rasio jumlah belanja layanan dasar) sebesar 56,21 persen. Total belanja urusan pelayanan dasar tahun 2015 adalah Rp 747.595.440.354 dan total belanja APBD sebesar Rp 1.329.968.305.103,51.

 

  • Belanja Urusan Pendidikan dan Kesehatan

Anggaran belanja urusan pendidikan dan kesehatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mencapai 47,64 persen.

  1. Pelayanan Publik

Capaian kinerja IKK fokus ini yaitu Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah adanya standar pelayanan publik. Dalam hal pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerapkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentnag Pelayanan Publik dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik. Implementasinya adalah melalui penetapan regulasi Standar Pelayanan dan Standar Operasional prosedur.

Penerapan Standar Pelayanan di Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

  1. Standar Pelayanan bidang perizinan: Peraturan Bupati Sumbawa No. 18 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa.
  2. Standar Pelayanan RSUD: Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pada RSUD Kabupaten Sumbawa.
  3. Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa.
  4. Standar Pelayanan Dinas Kesehatan: Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
  5. Standar Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan: Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
  6. Standar Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup: Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pada Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa.
  7. Standar Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika: Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa.
  8. Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum: Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa.
  9. Standar Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura: Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumbawa.
  10. Standar Pelayanan Dinas Pendidikan Nasional: Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa.
  11. Standar Pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja: Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
  12. Standar Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan: Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.
  13. Standar Pelayanan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan: Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.
  14. Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa.
  15. Standar Pelayanan Badan Penyuluh Pertanian Kehutanan dan Kelautan: Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pada Badan Penyuluh Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa.
  16. Standar Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan: Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumbawa.
  1. Kepegawaian

Capaian IKK fokus ini adalah sebagai berikut:

  • Ratio PNS terhadap penduduk

Capaian kinerja IKK ini adalah 1,55 persen. Aparatur negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Good Governance bersama dengan dua pilar lainnya, yaitu dunia usaha (corporate governance) dan masyarakat (civil society). Aparatur sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bertanggungjawab untuk merumuskan sekaligus melaksanakan langkah strategis dan upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat.

Keadaan aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang tersebar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara kumulatif sampai tahun 2015 adalah berjumlah 8328 Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdiri dari 928 PNS struktural, 4708 PNS fungsional, 2692 PNS fungsional umum.

  • Sistem Informasi Kepegawaian

Dalam hal tata kelola sistem informasi data kepegawaian di Kabupaten Sumbawa sudah diimplementasikan Sistem database Kepegawaian antara lain:

  • SIMPEG Tahun 2003 (Sisitem Informasi Manajemen Kepegawaian)
  • SAPK Tahun 2009 (Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian On Line)
    1. Kelembagaan

Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diimplementasikan sejak tahun 2008. Organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa meliputi Sekretariat, Lembaga teknis daerah, Dinas, Kecamatan dan Lembaga teknis lainnya.

  1. Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dengan DPRD
  1. Produk Peraturan Perundangan

Capaian IKK fokus ini adalah sebagai berikut:

  • PERDA yang ditetapkan

Produk legislasi peraturan perundang undangan Kabupaten Sumbawa tahun 2014 adalah terdapat 10 Perda. Sumber : Bagian Hukum, Setda Kab. Sumbawa

  1. Raperda Yang Diajukan Tahun Berjalan

Capaian IKK fokus ini yaitu RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015 adalah 100 persen. Peraturan Daerah yang yang disetujui DPRD adalah sebanyak 13 perda.

  1. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.
    1. Tindaklanjut Keputusan Bupati

Capaian kinerja IKK fokus ini yaitu Keputusan Bupati yang  ditindaklanjuti adalah 100%. Jumlah Keputusan Bupati Sumbawa tahun 2015 adalah sebanyak 1.519 keputusan.

  1. Tindaklanjut Peraturan Bupati

Capaian kinerja IKK fokus ini yaitu Keputusan Bupati yang  ditindaklanjuti adalah 100%. Peraturan Bupati Sumbawa dalam tahun 2015 adalah sebanyak 66.

  1. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Peraturan Perundang-Undangan
    1. PERDA yang dibatalkan

Capaian kinerja IKK fokus ini yaitu Jumlah PERDA yang dibatalkan adalah 0 persen. Artinya bahwa tidak ada Perda Kabupaten Sumbawa yang batalkan oleh pemerintahan atasan.

  1. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan untuk Daerah.
    1. Perda Tentang Konsultasi Publik

Secara faktual, setiap penerbitan produk hukum dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan. Terkait keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Perda Nomor 9 Tahun 2013,Tanggal 15 Juli 2013 Tentang : Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik.

  1. Media Informasi Pemda Yang Dapat Diakses Oleh Publik

`Dalam rangka memberikan pelayanan informasi secara terpadu kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa membengun Radio Pemerintah Daerah (RPD) yang dioperasikan dibawah Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumbawa. Selain itu, dengan adanya pengembangan teknologi informasi, interaksi antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan lainnya diharapkan dapat berfungsi sebagai akselerator upaya peningkatan taraf hidup dan daya saing. Media informasi yang dapat diakses oleh publik/masyarakat di Kabupaten Sumbawa adalah http://sumbawakab.go.id, berdasarkan Surat Bupati Nomor 043/137/PDE/2003  tahun  2003 Tentang Pengelolaan Domain.

  1. Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil
    1. Serapan Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari dana transfer Pemerintah Pusat meliputi: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

  1. Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

Alokasi belanja APBD dari DAU Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2015 sebesar Rp 757.530.420.000,00.

  1. Alokasi Belanja pada APBD

Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, alokasi pemerintah daerah, menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam kurun waktu empat terakhir pemerintahan periode 2011-2015, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menempuh berbagai kebijakan di bidang belanja pemerintah daerah beserta penyediaan anggarannya dalam APBD. Kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah daerah tersebut diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan (baik secara absolut maupun persentase). (BERSAMBUNG)

bankntb DPRD DPRD