RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) SUMBAWA (2)

oleh -12 views

SUMBAWA BESAR, SR (09/10/2016)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2011-2015 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 16a Tahun 2011dimana pada tahun 2012 akan diadakan penyesuaian regulasi dengan Peraturan Daerah serta diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana arah kebijakan dan program pembangunan di daerah diklasifikasikan menurut bidang urusan pemerintahan yakni 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015 adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBAWA BERDAYASAING DALAM MEMANTAPKAN SAMAWA MAMPIS RUNGAN”. Agar visi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tersebut dapat diwujudkan serta mampu mendorong efektifitas dan efisiensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki. Misi pertama: Mengembangkan masyarakat yang religius/beriman, berbudaya, menghargai pluralitas, kesetaraan gender dan berkesadaran hukum. Misi kedua : Menyelenggarakan pelayanan dasar yang lebih berkualitas dan terjangkau dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social. Misi ketiga : Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik (good local governance). Misi keempat : Mempercepat pengembangan ekonomi daerah berbasis agrobisnis melalui percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, penguatan kelembagaan ekonomi lokal dan peningkatan investasi. Misi kelima : Memastikan pengelolaan sumberdaya alam  dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015, Kondisi perekonomian Kabupaten Sumbawa berdasarkan indikator PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan PDRB ADHB dalam kurun waktu 2011-2014 rata-rata tumbuh 10,28%. Adapun pertumbuhan PDRB ADHK untuk kurun waktu 2011-2014 tumbuh rata-rata sebesar 6,69%. Fenomena transformasi struktur perekonomian Kabupaten Sumbawa diperkirakan masih terus berlanjut pada tahun 2015. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015. Pertumbuhan PDRB menjadi indikator perkembangan perekonomian daerah, sehingga maju mundurnya perkembangan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya laju pertumbuhan PDRB daerah bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan ekonomi terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa tahun 2015 diperkirakan tetap tumbuh pada kisaran 5 – 6 persen. Hal-hal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan tahun 2015 adalah peningkatan inflasi sebagai dampak dari rencana Pemerintah Pusat untuk menaikkan kenaikan Tarif Dasar Listrik, krisis harga pangan dan perubahan ikilm. PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2014 diperkirakan dapat mencapai Rp. 8.001.095,- dan PDRB atas dasar harga berlaku diperkirakan dapat mencapai Rp. 9.129.448,-. Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat tumbuh sebesar 6,66%. perkiraan laju pertumbuhan PDRB ADHB tahun 2014 sebesar 13,38% dan laju pertumbuhan PDRB ADHK 6,66%. Untuk Kabupaten Sumbawa karena tidak ada aktivitas di bidang migas, maka PDRB Migas dan Non Migas tidak ada perbedaan.

Salah satu indikator makro ekonomi yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi adalah tingkat perubahan harga atau inflasi. Inflasi dalam PDRB tercermin dari Indeks Harga Implisit (IHI). IHI diperoleh dari pembagian nilai PDRB ADHB dengan PDRB ADHK dikalikan 100 untuk masing-masing sektor dalam kurun waktu satu tahun. IHI menggambarkan tingkat perubahan harga umum seluruh komoditi baik barang maupun jasa. Asumsi laju inflasi tahun 2014 dan beberapa tahun sebelumnya disajikan dalam tabel 2.6. Laju inflasi tahun 2006-2011 yang ditunjukkan oleh angka perubahan IHI sebagaimana terlihat pada kolom (5) tabel 2.6 memperlihatkan laju yang berfluktuatif. Dengan menggunakan PDRB hasil forecast tahun 2006- 2013 diperoleh asumsi laju inflasi tahun 2014 diperkirakan sebesar 6,65%.

Dengan asumsi kondisi ekonomi global dan nasional yang kondusif serta kondisi ekonomi makro Kabupaten Sumbawa tetap stabil yang didukung dengan kebijakan struktural seperti perbaikan iklim investasi, upaya peningkatan daya saing dan produktifitas, serta perbaikan kualitas sumberdaya manusia, maka prospek perekonomian tahun 2013 diperkirakan tetap tumbuh pada kisaran 6% – 6,7%. Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan tidak hanya terjadi pada peningkatan konsumsi melainkan juga terjadi peningkatan investasi dan ekspor. Hal tersebut dapat menjawab permbangunan ekonomi Kabupaten Sumbawa yaitu tingkat pengangguran yang masih tinggi serta membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Struktur APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2015menggambarkan kenaikan pada pendapatan sebesar 15,42% dibanding tahun 2014, sedangkan belanja APBD 2015mengalami kenaikan sebesar 20,78% dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2014 APBD Kabupaten Sumbawa mengalami defisit masing-masing sebesar Rp. 61,69Milyar (2,63%) dan pada tahun 2015 mengalami defisit sebesar Rp. 135,62 Milyar (4,90%). Karena prinsip anggaran yang kita anut adalah anggaran berimbang, maka defisit anggaran tersebut ditutupi melalui pembiayaan daerah dengan mengupayakan kondisi pembiayaan netto dalam keadaan surplus.

lppd-diagram-3lppd-diagram-4-222

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Adapun target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2013 – 2015 secara rinci disajikan pada tabel berikut. realisasi pendapatan daerah terus meningkat dari Rp.837,08 Milyar (2011) hingga mencapai Rp. 1.297.8 Milyar (2015) dengan rata-rata tingkat realisasi pendapatan 99,24% (2013-2015). Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkisar dari Rp. 89,06 Milyar (2011) menjadi Rp. 127.36 Milyar (2015) dengan rata-rata tingkat realisasi PAD 95,45%.  Dari keempat komponen PAD, secara persentase kontribusi masing-masing komponen pembentuk PAD berbeda-beda yakni pada tahun 2011 komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memberikan kontribusi tertinggi sebesar 56.41 Milyar (63,34%).Pada tahun 2012terjadi pergeseran dimana komponen retribusi daerah memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar Rp. 27.34 Milyar (44,86%) dan berlanjut hingga 2013 sebesar Rp. 28.84 Milyar (42.58%) dan 2014 sebesar Rp. 61.50 Milyar (48.76%). Sementara untuk tahun 2015 terjadi komponen yang memberi sumbangan terbesar terhadap PAD adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu sebesar Rp. 71.99 Milyar (56,52%).

Baca Juga  Tim Kejagung Uji Kelayakan Pembangunan Kejari di KSB

Realisasi Dana Perimbangan berkisar dari Rp. 770,93 Milyar (2013) hingga Rp. 916.58 Milyar (2015) dengan tingkat realisasi rata-rata 99.58%. Secara persentase Dana Alokasi Umum (DAU) masih memberikan kontribusi terbesar yakni berkisar dari Rp. 647.64 (84,01%) tahun 2013 dan Rp. 757.53 Milyar (82,65%) pada tahun 2015. Demikian pula dengan tingkat realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah berkisar antara Rp. 96,44 Milyar (2013) hingga Rp. 212,46 Milyar (2015) dengan rata-rata realisasi 99.40%. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah kurun waktu 2011-2015 adalah 11,81% per tahun dengan peningkatan realisasi PAD rata-rata 16,69% per tahun, Dana Perimbangan rata- rata 11,86% per tahun dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata mencapai 21,72%.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa adalah bahwa pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya yang meliputi:

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  2. Dana Perimbangan
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal- hal sebagai berikut. 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH), 
2). Penganggaran DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). 3) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) minyak/gas/pertambangan lainnya 4). Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2015. 5). Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah.
  3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1) Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2015. 2). Penganggaran pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2015. 3). Bila terdapat pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. 4). Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Gambaran tentang belanja daerah menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun. Berdasarkan data pada tabel 2.10 bahwa realisasi belanja daerah terus meningkat dari Rp. 944,77 Milyar (2013) hingga mencapai Rp. 1.064.75 Milyar (2014), dengan rata-rata tingkat realisasi belanja daerah mencapai 90,08%.

Adapun target dan realisasi belanja daerah 2013, 2014 dan 2015 tergambar pada penjelasan berikut : Belanja Tidak Langsung yang merupakan komponen terbesar dari belanja daerah, realisasi dari Rp. 581,50 Milyar (2013) meningkat menjadi Rp. 624,86 Milyar (2014), dengan rata-rata realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai 91,58%. Dari tujuh komponen Belanja Tidak Langsun Belanja Pegawai merupakan merupakan komponen terbesar dengan tingkat realisasi mencapai 93,79%, sedangkan Belanja Tidak Terduga memiliki tingkat realisasi terendah yaitu 32,33 %. Untuk Belanja Langsung yang terealisasi berkisar antara Rp. 363,14 Milyar (2013) mengalami peningkatan pada tahun 2014 pada angka Rp. 439,90 Milyar. Tingkat realisasi Belanja Langsung dalam kurun waktu 2013-2014 mencapai rata-rata 87,89% yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai dengan tingkat rata-rata realisasi 92,01%, Belanja Barang dan Jasa rata-rata 85,59% dan Belanja Modal 89,77%. (sumber DPPK Kabupaten Sumbawa)

Dalam hal proporsi penggunaan anggaran, alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai di Kabupaten Sumbawa dalam empat tahun terakhir secara detail bahwa pada tahun 2011 sampai tahun 2014 alokasi belanja pegawai mencapai lebih dari 50% dari total belanja daerah. Besarnya alokasi belanja pegawai ini mengurangi kemampuan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk membiayai pembangunan daerah.

Pada tahun 2015 belanja langsung diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan tujuan dan target sasaran yang jelas. Sedangkan untuk belanja tidak langsung, pengalokasian anggaran dalam bentuk bantuan diarahkan secara selektif dan tidak terus-menerus, utamanya pada kondisi kritis yang benar-benar memerlukan. Selain itu juga diperlukan keterpaduan alokasi anggaran dengan penganggaran dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut.

  • Belanja daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan pada upaya peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
  • Belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai Pemilukada yang dilaksanakan antara bulan Juni dan Juli tahun 2015.
  • Belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai kewajiban Pemerintah Daerah terkait dengan kesepakatan dengan pihak lain dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah antara lain dukungan untuk persiapan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Baca Juga  Bank NTB Syariah Borong Tiga Penghargaan Top BUMD Awards 2020

Secara teknis penganggaran, kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut.

  1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1)  Belanja Pegawai 2)  Belanja Bunga
3)  Belanja Subsidi 4)  Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 5)  Belanja Bagi Hasil. 6)  Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Tidak Terduga

  1. Kebijakan Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1). Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. 2). Belanja Pegawai, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dan Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi 3). Belanja Barang dan Jasa : a) Penganggaran belanja barang pakai habis. b). Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. c). Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. d) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. e). Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbang-kan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh. f). Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah. 4)  Belanja Modal : a). Jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 30 persen dari belanja daerah b). Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

  • Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah dari tahun ke tahun didominasi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2014-2015 diperoleh gambaran bahwa tingkat realisasi penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan tren meningkat. Tahun 2014 tingkat realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 68,19 Milyar,mengalami peningkatan sebesar Rp. 151,05 Milyar pada tahun 2015.

Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dari tahun ke tahun didominasi oleh komponen penyertaan modal Pemerintah Daerah. Tingkat realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berkisar antara Rp. 6,60 Milyar (2014) hingga Rp. 15,88 Milyar (2015) . Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran pokok utang yang telah jatuh tempo (bila ada). Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan pada penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang akan dilakukan diharapkan dapat menghasilkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

Prioritas Daerah                                                                                         

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan tahun ke-empat pelaksanaan RPJMD tahun 2011-2015 serta realisasi pembangunan tahun 2013 dan perkiraan pencapaian tahun 2015, maka tema pembangunan daerah tahun 2015 adalah: Perluasan Aksesibilitas Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah tahun 2015. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa diarahkan pada penyelesaian isu strategis dan permasalahan yang muncul dari hasil evaluasi pembangunan tahun 2013 serta melihat fakta permasalahan dan tantangan tahun 2014. Fokus Pembangunan Tahun Rencana (RPJMD) “Mempercepat Pembangunan ekonomi daerah berbasis agrobisnis melalui percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, penguatan kelembagaan ekonomi lokal dan peningkatan investasi”.

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)

  1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan Tau Samawa berimtaq tinggi;
  2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, melanjutkan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi;
  3. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan terjangkau dari tingkat SD hingga SMA (wajib belajar 12 tahun);
  4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau;
  5. Mendekatkan pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Pertanahan dan Pelayanan Perizinan hingga di tingkat Desa;
  6. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, terutama penanganan kerusakan jalan dan jembatan, air bersih dan krisis listrik;
  7. Mengembangkan usaha ekonomi lokal masyarakat Desa;
  8. Mengembangkan program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  9. Mengembangkan pembinaan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat;
  10. Mengembangkan kebudayaan, kepariwisataan, generasi muda, peranan perempuan dan olah raga;
  11. Menjaga keserasiaan pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. (BERSAMBUNG)
BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.