DPD RI Kembali Perjuangkan PPS dan KSR

oleh
Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc

SUMBAWA BESAR, SR (09/10/2016)

Informasi mengenai Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali mengemuka. Hal ini setelah sejumlah kepala daerah termasuk bupati dan walikota se-Pulau Sumbawa diundang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta belum lama ini. Undangan itu untuk dilakukan pertemuan terkait dengan kelanjutan usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). “Ya kami diundang DPD RI untuk membicarakan soal DOB termasuk mengenai usulan Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan Kota Samawa Rea (KSR),” kata Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc kepada SAMAWAREA.

Dalam pertemuan itu, ungkap Haji Husni—akrab Bupati disapa, menyebutkan ada 65 DOB yang hampir final salah satunya PPS. Bahkan PPS telah memenuhi semua persyaratan, tinggal mengetok palu. Selain itu pertemuan juga membahas adanya tambahan 22 DOB baru. Di dalam 22 DOB ini ada Kota Samawa Rea. Menurut pihak DPD RI, semua DOB ini akan dibawa dan diperjuangkan ke DPR RI. Mengenai setuju dan tidaknya tergantung hasil rapat DPR RI.

Untuk diketahui, pertemuan itu dihadiri semua kepala daerah di Pulau Sumbawa kecuali Bupati Dompu yang berhalangan hadir. Sedangkan kepala daerah dari Pulau Lombok tak satupun yang terlihat batang hidungnya. “Dalam pertemuan itu kami dari Pulau Sumbawa mendesak agar PPS segera terbentuk, karena semua persyaratan sudah lengkap dan sangat layak untuk diperjuangkan,” ujar Haji Husni.

Baca Juga  Wagub Optimis 2020 Target Kunjungan 4,5 Juta Wisatawan Terwujud

Ia menyatakan bahwa DPD RI sangat serius memperjuangkan PPS dan DOB lainnya. Sikap itu dibuktikan dengan mengundang semua kepala daerah terutama yang di wilayah akan terbentuk daerah otonomi baru. Ini menunjukkan ada angin segar bagi terbentuknya PPS dan KSR. Selain itu perjuangan untuk mewujudkannya tak pernah berhenti. “Sudah ada persetujuan kabupaten, dan Gubernur, tinggal penetapan DPR RI yang diusulkan melalui DPD,” tandasnya. (JEN/SR)

Amman Mineral Amman Mineral

2 thoughts on “DPD RI Kembali Perjuangkan PPS dan KSR

  1. Pemekaran wilayah NTB harus dilakukan agar pelayanan dan fasilitas serta peningkatan kualitas pemerataan segera dpt direalisasikan yg jauh dari tidak berimbangnya antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa selama ini disegala bidang kehidupan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.