PK Asli Tak Diundang, PK Abal-abal Susupi Musda Golkar Sumbawa

oleh -3 views
Protes: Boy Saputra, SH Sekretaris PK Kecamatan Alas Barat

MATARAM, (02/10/2016)

Setelah sempat deadlock beberapa waktu lalu, Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Sumbawa IX tahun ini kembali digelar, Minggu (2/10) tadi. Sejumlah keganjilan mewarnai pelaksanaan musda partai berlambang pohon beringin ini. Keganjilan yang terlihat di antaranya tidak adanya undangan ke sejumlah Pimpinan Kecamatan (PK) di Kabupaten Sumbawa.

Boy Saputra, SH Sekretaris PK Kecamatan Alas Barat yang dikonfirmasi SAMAWAREA, menyayangkan sikap DPD I Partai Golkar yang tidak memberikan informasi resmi terkait Musda yang berlangsung di Mataram, hari ini. “Memang benar kami juga mengetahui informasi Musda ini tidak secara resmi. Karena kami tidak mendapatkan undangan,” aku Boy.

Menurutnya, sikap yang ditunjukkan DPD I sangat tidak dewasa. Selain itu, Ia menilai bahwa pelaksanaan Musda terkesan sangat-sangat tertutup. Bahkan sambung Boy, dari 24 PK yang ada di Kabupaten Sumbawa sekitar 20 PK tidak mendapatkan undangan resmi soal Musda. Padahal PK tersebut adalah anggota yang memiliki SK jelas. “Inikan aneh. Ada apa?,” tanyanya.

Boy Saputra SH dan pengurus PK Golkar lainnya protes DPD I Golkar NTB
Boy Saputra SH dan pengurus PK Golkar lainnya protes DPD I Golkar NTB

Sebenarnya kata Boy, Musda ini tidak perlu dilaksanakan di tingkat DPD I atau Mataram, tapi cukup di Sumbawa saja. Menurutnya, persoalan ini sangat sepele dengan catatan DPD I memberikan kewenangan kepada pihak PK menggelar Musda di Sumbawa sekaligus menentukan siapa nahkoda Partai Golkar Sumbawa ini.

Di bagian lain Boy mendengar informasi pihak DPD I telah membentuk PK lain yang tidak masuk dalam SK yang ditetapkan sebelumnya (SK DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa dengan No: KEP.019/GOLKAR-SBW/XII/2010 tertanggal 29 Desember 2010). Untuk itu, Boy meminta kepada pihak DPD I untuk tidak menambah polemik baru dengan mengangkat PK abal-abal yang tidak memiliki kejelasan. “Ini sama saja menjurus persoalan baru bahkan rumit dan bisa dikatakan nantinya menjadi PK tandingan. Padahal yang resmi dan legal jelas sudah ada mengapa harus membentuk PK yang abal-abal,” sesalnya.

Baca Juga  Majukan Peternakan NTB, Gubernur akan Hadirkan Pabrik Pakan Ternak  

Boy menilai DPD I sudah melampaui batasan mengurus persoalan Golkar Kabupaten Sumbawa terlebih membentuk PK tanpa melalui mekanisme yang jelas. “Musda tidak akan berlangsung efektif ketika PK saja ada dua. Sementara PK yang asli dan palsu jelas terlihat. Untuk apa seperti ini, mari kita besarkan Golkar ini dengan sehat dan jelas tanpa harus ada yang abal-abal atau palsu,” tambahnya seraya mengajak pihak DPD I Golkar bersikap transparan sekaligus melakukan verifikasi ulang terkait anggota atau pengurus PK yang legal. Bila hal itu tidak digubris juga, Ia menyatakan akan mengundurkan diri dari Golkar. (NA/SR)

bankntb DPRD DPRD