Sempat “Ruwet” Akhirnya APBD-P NTB Disahkan

oleh -4 views

MATARAM, SR (30/09/2016)

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2016, bisa dikatakan sempat berlangsung ruwet, menyita waktu dan perdebatan a lot hingga 2 x 24 jam. Padahal, Sekretariat Dewan menjadwalkan rapat paripurna penetapan APBD-P pada Kamis (29/9) itu langsung menetapkan Perda APBD-P tersebut. Namun harapan itu terganjal karena Komisi DPRD setempat masih bertahan agar usulan DPRD hasil serapan aspirasi di masyarakat harus diakomodir. Setelah melalui dinamika dan proses yang melelahkan, akhirnya APBD-P NTB 2016 itu disahkan, Jumat (30/9) sekitar pukul 11.45 Wita. “Memang banyak dinamika termasuk perdebatan dalam pembahasan anggaran, namun semua itu bisa direda pada ujungnya disepakati,” ungkap Wakil Ketua DPRD NTB Bidang Keuangan, H. Mori Hanafi, Jumat (30/9).

Dikatakan politisi Gerindra itu, alasan Komisi belum menyepakati beberapa postur anggaran pada setiap SKPD agar program yang diusulkan DPRD berdasarkan hasil serapan di masyarakat khususnya menyangkut hajat hidup masyarakat dalam hal mengentaskan kemiskinan mestinya masuk dan disinkronkan dengan program eksekutif. “Ada program arahan khusus entaskan kemiskinan dianggap sejumlah Komisi, tidak mau dilaksanakan eksekutif sehingga berdampak rasionalisasi anggaran pada SKPD,” katanya.

Mori mengaku, dalam APBD, jelas tertuang anggaran mengentaskan kemiskinan, termasuk pembangunan infrastruktur yang dihajatkan bagi rakyat. Bahkan, angka kemiskinan NTB cukup tinggi, karena tidak singkronnya data by name dan by addres masyarakat miskin yang disampaikan SKPD dengan temuan legislatif di lapangan. Hasil reses para anggota Dewan sedikit menemukan angka di lapangan, kemudian diusulkan ke eksekutif. Namun eksekutif tetap bersikeras pada versi program entaskan kemiskinan tersebut sudah valid tinggal pelaksanaan pasca penetapan APBD-P. “Versi eksekutif beda dengan legeslatif atau tidak sinkron. Itu yang membuat penetapan lama,” paparnya.

Baca Juga  Geliatkan Roda Partai, Beberapa PAC HANURA Disegarkan

Adanya versi berbeda ini membuat para anggota dewan merasa fungsi budgeting dewan tidak dianggap oleh eksekutif. Namun semua itu sudah tidak ada masalah karena sebelumnya ada miskomunikasi. “Intinya, kita syukuri karena APBD-P kita sudah ditetapkan, tinggal evaluasi Menteri Dalam Negeri, diperkirakan tanggal 5 Oktober mendatang,” ujarnya. Setelah di evaluasi Mendagri lanjutnya, diperkirakan paling telat tanggal 10 Oktober mendatang, anggaran itu bisa di eksekusi. (NA/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.