Inspektorat Persilahkan Polisi Usut Pembangunan IGD

oleh -5 views

SUMBAWA BESAR, SR (29/09/2016)

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa mempersilahkan Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa, mengusut dugaan penyimpangan pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sumbawa. Hal ini berdasarkan hasil koordinasi Polres Sumbawa dengan institusi pemerintah daerah tersebut belum lama ini. “Hasil rapat dengan jajaran inspektorat, kami dipersilahkan untuk menyelesaikan temuan-temuan yang terindikasi pidana,” kata Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Yusuf Tauziri SIK di ruang kerjanya, Kamis (29/9).

Menurut Bang Yusta—akrab perwira santun ini disapa, koordinasi dengan Inspektorat merupakan perintah pimpinan Polri melalui surat telegram (STR) Kapolda NTB. Dalam STR tersebut intinya bahwa setiap penanganan tindak pidana korupsi harus dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah.

Kasat Reskrim AKP Yusuf Tauziri SIK
Kasat Reskrim AKP Yusuf Tauziri SIK

Mengenai penanganan dugaan penyimpangan pembangunan IGD, lanjut Bang Yusta, pihaknya akan memanggil sejumlah pihak terkait. Diawali dari pengambilan keterangan pelapor untuk menegaskan kembali dugaan penyimpangan berikut dokumen foto yang diajukan saat mengadukan kasus ini. Atau mungkin ada dokumen pendukung lainnya yang masih dimiliki pelapor. Dari keterangan pelapor ini, ungkap Bang Yusta, akan dipelajari untuk kemudian disingkronkan dengan keterangan lain dari saksi-saksi yang akan dihadirkan kemudian.

Seperti diberitakan SAMAWAREA, pembangunan IGD dan Manajemen RSUD Sumbawa menelan anggaran Rp 3,7 Miliar. Proyek dengan masa pengerjaan 142 hari kalender tersebut dikerjakan PT Adhisthana dengan Konsultan Perencana CV Geo Techno Desaign dan Konsultan Pengawas CV Daito. Sejak awal pembangunannya sudah muncul permasalahan. Seperti pembongkaran beberapa bagian dan fasilitas bangunan oleh pekerja subkontraktor karena rekanan belum membayar hasil pekerjaan. Selain itu ada beberapa yang mengalami kerusakan di antaranya plafon yang jebol dan telah diperbaiki saat masa pemeliharaan. Kini kontraktor harus berhadapan dengan aparat penegak hukum karena ada dugaan penyimpangan dalam pengerjaannya. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD
Baca Juga  Pasar Empang Terbakar, 17 Kios Hangus