Warga Lito Gedor Kantor Bupati, Desak Lantik Kades Terpilih

oleh -17 views

SUMBAWA BESAR, SR (27/09/2016)

Masyarakat Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu mendatangi Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (27/9). Mereka mendesak agar pelantikan Kades terpilih segera dilaksanakan. Sebab menurut mereka, Pemda tidak konsisten terhadap jadwal pelantikan yang sudah dua kali ditunda. Sebelumnya jadwal pelantikan ditetapkan 19 September, namun ditunda dan dijadwalkan ulang 26 September. Kepastian pelantikan ini ditandai dengan disebarnya undangan kepada semua kepala SKPD dan tokoh masyarakat untuk menghadiri pelantikan yang dipusatkan di Kantor Bupati Sumbawa. Entah mengapa, Pemda kembali menunda pelantikan. “Kami minta kepastikan kapan pelantikan ini dilaksanakan. Ini sudah dua kali ditunda,” kata perwakilan warga, H. Zainuddin MS yang diterima Wakil Bupati Drs H Mahmud Abdullah di ruang kerjanya. Ia menyatakan, situasi Desa Lito sebenarnya aman dan kondusif. Hanya ada sekelompok kecil yang mengganggu kenyamanan dengan menyegel kantor desa. Meski demikian kasus penyegelan itu sudah ditangani aparat kepolisian.

Menanggapi aspirasi itu, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah meminta masyarakat tetap bersabar karena pelantikan pasti dilaksanakan. “Pelantikan pasti dilaksanakan sebelum 10 Oktober 2016,” tegas Wabup, seraya menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas. Tanpa rasa aman ini Pilkades dilaksanakan dinilai sia-sia. Wabup tidak ingin pasca Pilkades masyarakat menjadi terpecah belah.

Pakar Hukum Pemda Sumbawa, Burhan, SH., MH, juga menegaskan pelantikan pasti dilaksanakan. Mengenai proses hukum yang ditempuh sekelompok orang, menurut Burhan, tidak akan menjadi factor penghambat pelantikan, mengingat Pemda tidak menjadi bagian yang digugat. Dan Pemda tetap komit untuk mengawal proses pelantikan ini mengingat kepala desa terpilih sudah ditetapkan melalui SK Bupati. Mengenai penyegelan, Burhan mengaku Pemda sudah mengkoordinasikannya dengan Kapolres Sumbawa. Kapolres sudah berjanji akan menindak tegas pelakunya mengingat aksi itu membuat pelayanan public terhambat. Demikian dengan dugaan money politic tidak ada kaitannya dengan proses Pilkades, karena merupakan tindak pidana umum. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb
Baca Juga  Polisi Selidiki Hilangnya Obat di Lemari Narkotika RSUD Sumbawa

No More Posts Available.

No more pages to load.