Tidak Lagi Ditunda, Senin, Kades Terpilih Dilantik

oleh -4 views
Pilkades Desa Pelat berlangsung aman dan sukses

Tarunawan: Harus Lapang Dada

SUMBAWA BESAR, SR (24/09/2016)

Meski proses hukum sedang berjalan, namun tidak menghambat pelantikan kepala desa terpilih hasil Pilkades serentak 13 Agustus 2016 lalu. Pelantikan yang juga dilaksanakan secara serentak tetap berlangsung 26 September sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Seperti diketahui, masyarakat menggugat pelaksanaan Pilkades di Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu dan Desa Sebotok Kecamatan Badas, baik secara perdata di Pengadilan maupun pidana di Polres Sumbawa. Prosesnya saat ini sedang berlangsung. Masyarakat menuntut agar pelantikan kades terpilih ditunda sampai ada putusan yang tetap (inkrach) dan mengikat. “Insya Allah kami tetap melaksanakan pelantikan Kades 26 September lusa. Tidak ada penundaan lagi, karena sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan. Dan sebagian undangan pelantikan sudah kami kirim kepada kades terpilih,” tegas Kepala BPM-PD Sumbawa, Tarunawan S.Sos yang ditemui SAMAWAREA di lokasi Pembukaan Festival Moyo, Jumat (23/9) kemarin.

Demo warga Lito menolak hasil Pilkades, beberapa waktu lalu
Demo warga Lito menolak hasil Pilkades, beberapa waktu lalu

Mengenai proses hukum yang sedang berjalan khususnya Kades Lito dan Sebotok, Tarunawan mengatakan sama-sama harus bisa saling menghargai. Di satu sisi ada proses yang sudah berjalan dan telah diputuskan dengan menerbitkan SK Bupati Sumbawa terkait penetapan Kades terpilih dan wajib dilantik. Proses inilah yang harus dilaksanakan. Demikian di sisi lain, ada proses hukum yang sedang berjalan, dan juga harus dihargai. Pihaknya akan mengikuti apapun nanti keputusan pengadilan yang bersifat inkrach. “Jadi kedua belah pihak yang berselisih harus saling menghargai dan harus siap karena ketika maju di pengadilan ada dua kemungkinan, bisa menang dan bisa kalah,” ujar mantan Kadis Kehutanan ini.

Baca Juga  Panwaslu Sumbawa Ajak Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA

Ia mengakui pemerintah daerah sempat menunda jadwal pelantikan yang seharusnya 19 September. Ini dilakukan sebagai bentuk perhatian Pemda dalam mengakomodir harapan sebagian masyarakat di desa yang berselisih untuk memberikan kesempatan melaksanakan proses hukum. “Kita mundurkan satu minggu. Tapi di satu sisi ada proses lain yang sudah final dan harus dilaksanakan. Intinya marilah kita menyambut hal ini dengan lapang dada,” pintanya. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD