PPK Rumah Adat KSB Dituntut 1,6 Tahun Penjara

oleh -7 views
Anak Agung Raka PD, SH, Kasi Pidsus Kejari Sumbawa

SUMBAWA BESAR, SR (21/09/2016)

Yahya Soud—Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Rumah Adat Kabupaten Sumbawa Barat, dituntut 1,6 tahun penjara. Selain itu dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Mataram, belum lama ini, Jaksa Menuntut Umum (JPU) juga membebankan terdakwa dengan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. “Terdakwa tidak dibebankan uang pengganti, karena saat dilakukan penyidikan sudah ada upaya pengembalian kerugian negara. Berdasarkan bukti setor terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 385 juta,” kata Kajari Sumbawa melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Anak Agung Raka PD, SH di ruang kerjanya, Rabu (21/9).

Atas tuntutan tersebut, ungkap Agung Raka, terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan pembelaan. Untuk agenda selanjutnya ada putusan. Rencananya sidang putusan itu akan dilakukan Senin (19/9) lalu, tapi ditunda karena majelis hakimnya tidak lengkap. “Sidang akan dilaksanakan Hari Jumat lusa,” imbuhnya.

Untuk diketahui, selain Yahya Soud, kejaksaan sudah menetapkan satu lagi tersangka yakni Teguh Maramis selaku pelaksana kegiatan. Saat ini masih dalam proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Pembangunan rumah adat milik Pemerintah KSB ini dianggarkan Rp 2 miliar. Persoalan muncul setelah proyek tersebut mangkrak menyusul adanya pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pemutusan kontrak ini dilakukan karena kontraktornya diduga kabur. Rumah adat itu dikerjakan PT AS selaku pemenang tender. Rekanan itu hanya merealisasikan pekerjaan 5,4 persen. Tapi PT AS diinformasikan telah menerima dana sebesar Rp 500 juta dari keseluruhan nilai kontraknya. (JEN/SR)

 

BPSK dukacita dukacita bankntb
Baca Juga  Gelar Sharing Komunikasi dan Motivasi, Polres Dompu Hadirkan Motivator Nasional

No More Posts Available.

No more pages to load.