Komit Berantas Ilegal Logging, Polisi Surati Dishut

oleh -3 views
Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP Yusuf Tauziri SIK saat menerima aksi demo PMII

Minta Peta Wilayah Hutan dan Identifikasi Pemilik Izin

SUMBAWA BESAR, SR (15/09/2016)

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Sumbawa, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Yusuf Tauziri SIK menegaskan bahwa pihaknya sangat konsen dalam penanganan kasus illegal logging. Dan Kapolres telah memberikan atensi untuk dijadikan prioritas. Karena itu setiap ada informasi dari masyarakat terkait dengan adanya aksi illegal logging maupun pengiriman kayu langsung ditindaklanjuti. Salah satu buktinya, sejumlah truk kayu yang sebagian besar berasal dari Bima dan Dompu sempat diamankan untuk dilakukan pemeriksaan baik kelengkapan dokumen maupun fisik kayu. Dari hasil pemeriksaan, semua kayu-kayu tersebut memiliki dokumen yang lengkap. Dalam pemeriksaan ini pihaknya melibatkan Dinas Kehutanan sebagai saksi ahli karena yang berkewenangan dalam mengecek dokumen maupun fisik kayu yang diangkut. “Kami hanya memiliki waktu 1×24 jam untuk mencari kejelasan mengenai kayu ini. Dan selama ini kayu itu memiliki dokumen lengkap sehingga tidak ada alasan dilakukan proses lebih lanjut,” kata Bang Yusta—sapaan akrab perwira low profil ini saat menerima pengunjukrasa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumbawa di Mapolres Sumbawa, Kamis (15/9).

demo-pmii-1Lebih jauh dijelaskan Bang Yusta, dalam UU No. 18 Tahun 2013 intinya menyebutkan bahwa pelanggaran illegal logging terdiri dari dua hal yaitu pelanggaran saat penebangan dan pelanggaran saat pengangkutan. Untuk penebangan, pihaknya sudah bersurat ke Dinas Kehutanan untuk mengetahui sekaligus mendapatkan peta mana hutan lindung, hutan rakyat dan hutan produksi terbatas (HPT). Untuk hutan lindung dilarang keras melakukan penebangan, sedangkan hutan rakyat dan HPT diijinkan sepanjang mengantongi Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), IPKL dan APL (Area Penggunaan Lain). Selain peta, pihaknya juga telah bersurat untuk meminta siapa-siapa yang mengantongi IPK, IPKL dan APL. “Sampai sekarang kami masih menunggu jawaban dari surat yang kami kirim,” kata perwira yang baru dilantik sebagai Kasat Reskrim Polres Sumbawa, 24 Agustus lalu.

Baca Juga  Pemda Sumbawa Himbau OPD dan Sekolah Bantu Muslim Rohingya

Jika belum ada jawaban, lanjut Bang Yusta, pihaknya akan mendatangi Dinas Kehutanan. Sebab dengan mengantongi peta dan mengidentifikasi pemilik ijin, akan memudahkan pihaknya dalam melakukan tindakan. Ketika sudah mengetahui mana wilayah Hutan Lindung, Hutan Rakyat dan Hutan Produksi Terbatas, jajarannya bisa langsung turun ke lapangan saat menemukan adanya pengangkutan maupun penebangan kayu. “Kalau ada yang mengangkut kayu dan mengaku dari Hutan Rakyat, kita bisa cek langsung ke tempatnya. Demikian ketika mengantongi ijin, kami bisa memastikan ijin itu asli atau palsu, karena akan kami singkronkan dengan data yang kami kantongi,” ujarnya.

Menjawab keinginan PMII untuk dilibatkan dalam sosialisasi terkait illegal logging, Bang Yusta menyatakan sangat mendukungnya. Sebab dalam UU No. 18 Tahun 2013 bahwa yang bertanggung jawab dalam pemberantasan illegal logging bukan polisi semata. Polisi hanya salah satu bagian dalam penegakan hukum, karena di sana ada peran pemerintah daerah dan parsisipasi masyarakat termasuk PMII. “Giat sosialisasi ini sangat penting agar jangan sampai masyarakat terutama yang tinggal di sekitar hutan lindung terprovokasi kemudian dijadikan alat oleh pengusaha-pengusaha nakal,” pungkasnya. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD