Komisi II Minta 5 Perusahaan Pertambangan Ditertibkan

oleh -4 views

SUMBAWA BESAR, SR (14/09/2016)

Aktivitas pertambangan atau pengolahan sumberdaya alam batuan dan mineral di Kabupaten Sumbawa baik yang dilakukan perusahaan maupun masyarakat secara individu terbilang marak. Namun sebagian kegiatannya tanpa mengantongi ijin resmi dari pemerintah melalui leading sector terkait.

Komisi II DPRD Sumbawa melalui laporannya pada Sidang Paripurna, Selasa (13/9) kemarin, mengidentifikasi dari 16 daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan, terdapat 5 perusahaan yang ijinnya sudah habis masa berlakunya. Tapi perusahaan dimaksud masih tetap beroperasi dan terkesan ada pembiaran sehingga sangat merugikan daerah dari aspek ekonomi dan lingkungan hidup. Karenanya Komisi II mendesak pemerintah daerah untuk dapat menertiban dan segera menghentikan aktifitas operasional perusahaan tersebut.

Terkait keberadaan ilegal mining di beberapa lokasi wilayah Kabupaten Sumbawa, Komisi II memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas langkah penertiban yang telah dilakukan. Upaya ini harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan terorganisir dengan baik melalui sosialisasi kepada masyarakat penambang PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dengan melibatkan instansi terkait termasuk Kepolisian Resort Sumbawa dan Kodim 1607.

Mengenai sanksi pertambangan tanpa izin (PETI) ini perlu dipublikasikan secara massif sebagaimana diatur dalam UU nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 158 yang berbunyi ‘setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3) pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (10 miliyar).

Baca Juga  Momen Idul Adha, JM-Arasy Sampaikan Berbagai Keberhasilan

Mengingat kewenangan di bidang pertambangan dan energi khususnya di kabupaten telah dilimpahkan ke pemerintah provinsi, maka Komisi II menyarankan kepada pemerintah daerah untuk berkoordinasi dalam membuat masterplan pertambangan tersebut mengacu pada peraturan yang ada seperti tata ruang daerah hingga tata ruang nasional, peraturan lingkungan hidup dan kehutanan agar tidak tumpang tindih. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.