Diskusi Publik ‘Sahabat Center’ Lahirkan 9 Poin Penting

oleh -8 views

SUMBAWA BESAR, SR (12/09/2016)

Sahabat Center telah melaksanakan diskusi public belum lama ini. Kegiatan yang dilaksanakan di Wisma Daerah Sumbawa ini bertemakan “Dampak Penundaan dan Pemotongan Anggaran Daerah Terhadap Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Sumbawa”. Diskusi tersebut menghadirkan pemateri dari berbagai kalangan yakni akademisi, politisi, LSM dan pemerintah daerah yang dipandu langsung Koordinator Badan Pekerja Sahabat Center, Lukman Hakim, S.P., M.Si. Peserta yang hadir di antaranya dari SKPD, politisi, pemuda, tokoh masyarakat, mahasiswa dan unsur lainnnya.

Mengawali diskusi tersebut Asisten I Pemerintahan Sekda Sumbawa, Dr. HM Ikhsan M.Pd mewakili Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa Kabupaten Sumbawa mengalami penundaan DAU berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 125 Tahun 2016 didasarkan atas pertimbangan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas daerah pada akhir Tahun 2016 masih tergolong tinggi. Karenanya harus ada peningkatan kinerja SKPD terutama pada aspek penyerapan anggaran, sehingga harus ada kebijakan optimalisasi anggaran pemerintah daerah pasca pemotongan dan penundaan anggaran. Kebijakan tersebut antara lainnya memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Gaji dan tunjangan pegawai daerah, terutama guru tetap disalurkan secara normal. Program prioritas daerah tetap terlaksana. Dilakukan penyesuaian ADD mengikuti pengurangan/penundaan Dana Perimbangan. Pemangkasan kegiatan yang progresnya masih rendah. Penundaan beberapa rencana kegiatan ke tahun anggaran berikutnya, dan meningkatkan penyerapan anggaran SKPD. Selanjutnya Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suriyata SP menyatakan bahwa kinerja DPRD Sumbawa sudah sesuai dengan tupoksinya yakni dalam rangka mengawasi kinerja eksekutif atau SKPD-SKPD yang ada. Budi meminta eksekutif dalam pembahasan RAPBD harus sesuai jadwal yang telah ditetapkan, agar tidak mendapat sanksi karena keterlambatan pembahasan.

Baca Juga  Johan Minta Pemerintah Segera Buat UPT Kerbau di Sumbawa

sahabat-center-1sahabat-center-2Sementara Syafruddin MM dari kalangan akademisi (UNSA) memberikan masukan bahwa untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat perlu adanya inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya penerbitan obligasi daerah dengan tujuan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini menurut kandidat doktor tersebut, hanya 10 % dari total APBD merupakan PAD Kabupaten Sumbawa. Muhammad Ikraman S.Pt dari pegiat LSM, mengkritisi Musrembang Kabupaten Sumbawa yang ekslusive atau tertutup. Selama ini tim Musrenbang yang turun ke desa dan kecamatan hanya birokrat tidak ada unsur masyarakat, perguruan tinggi, dan profesi. Kesannya masyarakat ditinggalkan (partispatif minus). Ikraman juga meminta Pemda untuk membuat sistem yang mempermudah akses masyarakat terhadap hasil APBD dan rencana kerja pemerintah tahun berikutnya.

Dari rangkaian pemaparan dan masukan berbagai pihak, Diskusi tersebut melahirkan sedikitnya 9 poin penting. Yakni, penundaan dan pengurangan merupakan punismant pemerintah pusat terhadap daerah. Pemerintah pusat beranggapan bahwa daerah belum mampu menyerap anggaran yang telah diberikan sesuai dictum yang tercantum dalam PMK No. 125 Tahun 2016.

Diharapkan kepada seluruh SKPD untuk meningkatkan kinerja serta melakukan inovasi dan kreatifitas dalam menyusun program dan kegiatan di SKPD dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintahan pusat. Diharapkan dalam penyusunan APBD yang dilakukan eksekutif dan legislative sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak mengalami keterlambatan yang berakibat pada rendahnya kualitas pembahasan program maupun kegiatan di SKPD-SKPD.

Baca Juga  FMMB Tangerang Banten Bangun Huntara di Lombok dan Sumbawa

Harus ada perbaikan-perbaikan terhadap SKPD yang masih lambat dalam bekerja. Kemudian, berkembangnya inovasi pelayanan publik dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dikaitkan dengan OPD baru. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan kualitas belanja daerah sesuai dengan prinsip konsistensi prioritas belanja, ketepatan alokasi, ketepatan waktu, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi belanja. Memberikan reward and punismant terhadap ASN di Kabupaten Sumbawa. Harus ada tindak lanjut diskusi-diskusi dengan tema-tema strategis dalam pembagunan daerah. “Melalui diskusi ini mari kita bersama merawat motivasi dan momentum percepatan pembangunan daerah untuk mewujudkan “Sumbawa Hebat dan Bermartabat,” pungkas Lukman—sapaan akrab Ketua BP Sahabat Center. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.