Transparansi Penggunaan Dana Desa, Kades se NTB Diworkshopkan

oleh -7 views

SUMBAWA BESAR, SR (06/09/2016)

Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerjasama dengan BPM-PD dan Bagian Humas Setda Kabupaten Sumbawa menggelar Workshop Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kepala Desa se NTB. Kegiatan yang bertujuan untuk mendukung informasi publik di Provinsi NTB ini dipusatkan di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (6/9).

Wabup Sumbawa, Drs H Mahmud Abdullah
Wabup Sumbawa, Drs H Mahmud Abdullah

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dalam sambutannya menilai kegiatan workshop implementasi keterbukaan informasi di desa akan sangat membantu dalam membangun transparansi dan kredibilitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola dana desa di Kabupaten Sumbawa. Secara obyektif, Ia mengakui bahwa pemberlakuan peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik memerlukan berbagai instrumen pendukung. Mulai dari infrastruktur kelembagaan, pengelola informasi, SDM, piranti teknologi informasi, sampai dengan payung hukum di tingkat daerah. Dari segi payung hukum, Kabupaten Sumbawa sudah memiliki Peraturan Bupati Sumbawa No. 39 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, hingga Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya nomenklatur organisasi perangkat daerah yang baru, pihaknya akan segera melakukan penyesuaian aturan terkait Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sumbawa. “Untuk kita maklumi bersama bahwa dana desa menjadi isu utama dibandingkan dengan isu-isu lain tentang desa. Ini karena besarnya anggaran desa yang digelontorkan pemerintah pusat sesuai amanat yang diatur dalam UU No 6/2014 tentang Desa,” katanya.

Baca Juga  Rapat Terbatas Bareng Gubernur NTB, Presiden Jamin Persiapan MotoGP 2021

Workshop PPID 2Tahun 2016 besaran dana desa di Kabupaten Sumbawa, mencapai sekitar Rp 101 miliar lebih untuk 157 desa. Dengan besarnya dana tersebut penting untuk mengawasi pelaksanaannya. Harus ada keterbukaan dan kejujuran. Semua anggaran yang terpakai harus memiliki pertanggungjawaban yang baik dan berkualitas, serta ada bukti bahwa rakyat ikut merasakan. Selain itu partisipasi masyarakat harus didorong dan dilibatkan dalam pelaksanaan anggaran dana desa. Misalnya dengan mengefektifkan peran badan permusyawaratan desa. “Untuk itulah hari ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama dengan Komisi Informasi Provinsi NTB melakukan upaya agar pemerintahan desa memiliki kredibilitas dalam mengelola dana desa melalui transparansi pemanfaatan dana desa. Saya berharap melalui workshop ini, seluruh peserta dapat memahami dan menjalankan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan baik, sehingga akan sangat membantu dalam melaksanakan program-program pembangunan yang menggunakan dana desa dan membutuhkan partisipasi masyarakat,” ujarnya Selain itu sambungnya, memahami klasifikasi informasi yang dimiliki desa. Misalnya informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta atau yang harus tersedia setiap saat. “Jangan sampai terjadi, apa yang seharusnya bisa diketahui publik, tetapi justru kita rahasiakan, sementara informasi yang seharusnya harus kita rahasiakan justru kita sampaikan kepada publik,” harap Haji Mo sapaan akrab Wabup Sumbawa. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.