KSB-KS Jadi Contoh Selesaikan Kisruh Tapal Batas di NTB

oleh -8 views
Wagub NTB, HM Amin SH M.Si

MATARAM, SR (04/09/2016)

Saling klaim batas wilayah antar dua kabupaten kerap terjadi di wilayah NTB. Selain Kabupaten Sumbawa—Sumbawa Barat, kisruh tapal batas ini juga terjadi antara Kabupaten Lombok Tengah—Lombok Barat, dan Lombok Barat—KabupatenSumbawa Barat (KSB), serta Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan Lombok Barat. Kondisi ini mendapat perhatian Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin SH M.Si. Kepada SAMAWAREA, Ia meminta bupati untuk bijak dalam memandang dan menangani situasi tersebut. Saling klaim ini bisa berdampak pada macetnya akselerasi pembangunan. Pemprov katanya akan terus berupaya menfasilitasi kisruh tapal batas ini sehingga saling klaim tidak berbuntut panjang. “Pemprov hanya berperan sebatas fasilitator untuk disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri lah yang akan mengkaji sesuai data yang dimiliki masing-masing daerah sebagai bahan analisis, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan lapangan,” ungkapnya.

Amin juga menyebutkan bahwa diberlakukannya moratorium atau penundaan pemekaran daerah dan wilayah, salah satu penyebabnya adanya terjadinya permasalahan seperti ini. Tapi disikapi secara bijak dan saling memahami, semua pasti bisa terselesaikan. Contoh, persoalan KSB-Sumbawa, cukup di tingkat Provinsi, dan sekarang tidak ada masalah lagi. “Jadi kami minta daerah lain bisa mengikuti pola KSB-Sumbawa dalam menyelesaikan masalah tapal batas,” kata Wagub, seraya berpesan kepada pemangku kebijakan di daerah supaya tidak mewariskan hal-hal yang kurang baik terhadap generasi penerus.

Asisten Bidang Aparatur dan Pemerintahan Setda NTB, Agus Patria yang ditemui terpisah menyampaikan permasalahan tapal batas atau wilayah yang masih belum selesai, sudah diserahkan ke pusat dan sekarang tinggal menunggu pemerintah pusat turun meninjau. “Kita sudah kontak pusat, dan Provinsi hanya memfasilitasi,” katanya.

Baca Juga  Inilah Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Pemilu 2019

Seperti persoalan Loteng dengan Lobar soal Nambung. Masing-masing daerah memiliki data, namun data itu nanti akan dijadikan data tambahan sebagai bahan pertimbangan tim dari Mendagri. “Sudah ditetapkan Nambung masuk Lobar, namun kalau merasa keberatan bisa ajukan keberatan disertai bukti kuat, bahan mengambil keputusan untuk merubah penetapan. Sementara untuk KLU-Lobar akan digelar pertemuan dan kita fasilitasi untuk selesaikan masalahnya,” demikian Agus Patria. (RIZ/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.