Kader HMI  Bertanggung Jawab Merawat Masa Depan Indonesia 

oleh -19 views

MATARAM, SR (04/09/2016)

Masa depan Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Kader HMI merupakan bagian dari tanggung jawab itu. Karenanya setiap dari kader HMI harus memiliki tanggung jawab untuk merawat Indonesia, dari berbagai posisi baik itu eksekutif, legislative, yudikatif, ataupun bidang-bidang lain. Demikian diungkapkan Prof. Dr. Mahfud MD dalam sambutannya pada pelaksanaan kegiatan Temu Nasional Alumni HMI Pemangku Jabatan Publik, di Hotel Lombok Raya-Kota Mataram, Sabtu (3/9) kemarin. Hadir dalam kesempatan itu di antaranya Ketua DPD RI Irman Gusman, Tokoh HMI Akbar Tanjung, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., MSi, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Anggota DPRD Provinsi NTB, dan sejumlah tokoh HMI lainnya serta ribuan kader HMI se Indonesia.

Machfud MD
Machfud MD

Disebutkan Mahfud, ada tiga hal yang perlu dijaga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan berdasarkan konsep masyarakat madani. Yaitu menjaga kebersatuan dan keberagaman, mengawal demokrasi serta penegakan hukum. Lebih jauh dijelaskan professor Bidang Ketatanegaraan ini, dalam hal keberagaman, Indonesia dinilai paling gemilang mengelola toleransi. Indoneisa merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau-pulaunya mencapai 17.508 dan 1.128 suku bangsa dengan segala corak budaya, bahasa dan keberagaman entitas lainnya. Namun mampu dipersatukan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lainnya. “Modal ini tidak dimiliki negara lain, kita lihat negara-negara lain, bagaimana Filipina, Eropa, Timur Tengah. Patutlah, Indonesia menjadi laboratorium toleransi keberagaman bagi negara-negara di dunia,” tandasnya.

Baca Juga  “Seumur Hidup Pertamakali Saya Menjadi Pembina Upacara”

Sedangkan penyebab krisis dan radikalisme di Indonesia bukanlah karena keberagaman namun ketidak-adilan dan inkonsistensi pemerintah dalam menegakan hukum. Kelompok radikal merupakan kelompok-kelompok kecil kemudian menjadi besar karena masyarakat yang merasa terzolimi bergabung di dalamnya.

Irman Gusman Ketua DPD RI
Irman Gusman Ketua DPD RI
Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin SH M.Si
Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin SH M.Si

Ketua DPD-RI, Irman Gusman yang juga memberikan sambutan menitik beratkan pada konsep demokrasi di Indonesia dan redesign system pengkaderan HMI. Ia menjelaskan, demokrasi dipilih dalam system ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi karena mampu mengakomodir apa yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan mengeluarkan pendapat, melindungi Hak Azasi Manusia, persamaan hak di dalam hukum dan pemerintahan yang bertanggung jawab yaitu good government dan clean government .

Sedangkan untuk redesign system pengkaderan HMI, Irman menyatakan, pengkaderan HMI hendaknya tidak lagi hanya pada pendidikan politik semata tapi bidang lain agar kedepan kader HMI mampu menghadapi persaingan global. Ia berharap Kader HMI mampu mengisi bidang-bidang lain baik itu sebagai entrepreneurship dan lainnya, sehingga mampu eksis dalam setiap perkembangan zaman.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., M.Si memberikan contoh nyata bagi kebersatuan dan keberagaman di Indonesia adalah Nusa Tenggara Barat. NTB sebutnya didiami oleh tiga suku besar yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo (Sasambo) di tambah suku-suku lain di Indonesia, namun mampu menciptakan harmonisasi dan kerjasama dalam bermasyarakat. Saat ini yang dibangun adalah harmonisasi dan sinergisitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Di era otonomi daerah ini banyak terjadi ketidak-sinkronan kebijakan yang menyebabkan terhambatnya pembangunan. Dalam hal supremasi hukum jelas pejabat kelahiran asal Sumbawa ini, bahwa NTB tetap komit dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Namun Ketua DPD Partai Nasdem ini berharap istilah ‘kriminalisasi kebijakan’ patut dikaji lebih mendalam lagi. Diakuinya banyak pejabat publik di daerah terjerat kasus korupsi karena kebijakannya. Mereka tidak melakukan korupsi namun karena kebijakannya yang memperkaya orang lain, akhirnya ia terjerat kasus Korupsi. (RIZ/SR)

bankntb DPRD DPRD