DAU Dipangkas, NTB Pelopori Gerakan Sadarkan Pemerintah

oleh -2 views

MATARAM, SR (04/09/2016)

Pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan pemerintah pusat terhadap 168 Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia berbuntut panjang. Sampai saat ini beberapa daerah belum bisa menerima kebijakan tersebut, termasuk para politisi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Karenanya sejumlah politisi mempelopori Gerakan Sadarkan Pemerintah. “Kami akan mengajak 169 provinsi, kabupaten/kota untuk melakukan gerakan sadarkan pemerintah supaya pemotongan ditunda, salah satunya dengan menemui DPR RI untuk menyampaikan dampak pemotongan itu di lapangan,” kata Wakil Ketua Bidang Keuangan DPRD NTB, Mori Hanafi yang dicegat usai menemui Wakil Gubernur, H Muhammad Amin, Jumat (2/9) kemarin.

Mori Hanafi menyatakan langkah mendatangi kementerian teknis tidak menjadi opsi karena garis koordinasi politisi adalah politik dalam hal ini DPR RI. Langkah ini merupakan cara terakhir untuk menyadarkan pemerintah tentang dampak pemangkasan DAU empat bulan ke depan terhadap keberlangsungan program. Mori menilai ada yang kurang tepat dengan cara penilaian pemerintah pusat. Terdapat item yang bisa ditunda atau direvisi selain DAU seperti program percepatan pembangunan infrastruktur. “Kalau urusan jalan, bangunan fisik bisa dikerjakan tahun depan, tidak untuk urusan gaji dan program masyarakat miskin,” tegasnya.

Untuk menunjukkan keseriusan bentuk gerakan lawan kebijakan pusat, pihaknya akan menyurati eksekutif tingkat Provinsi dan tiga daerah (kabupaten) di NTB yang terkena penundaan serta beberapa provinsi dan daerah lain guna menyatukan persepsi. (RIZ/SR)

bankntb DPRD DPRD
Baca Juga  Persoalan PLTU Ditangani DPRD