Dana Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru Tidak Tertunda

oleh -19 views

(Tanggapan terhadap tulisan Sdr. Agus Sadid, M.Pd yang berjudul Buruknya Tata Kelola Guru? )

Oleh: Amir Mahmud, ME (Kasubbag Program Dinas Diknas Kab. Sumbawa)

SUMBAWA BESAR, SR (31/08/2016)

Tulisan ini adalah opini pribadi, tidak merupakan uraian atau penjelasan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Penjelasan saya dalam tulisan ini semata-mata merupakan pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditempuh pemerintah pusat terhadap pemerintah kabupaten/kota, baik dari tafsir terhadap keputusan-keputusan yang ada maupun dari pengalaman sebagai aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.  Tulisan Sdr. Agus Sadid, M.Pd pada Gaung NTB hal 10, tertanggal 31 Agustus 2016 perlu kita luruskan dalam rangka menghindari kesimpangsiuran pemahaman, khususnya guru terkait pemberitaan tentang penghentian dana tunjangan guru yang baru saja dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kasubag Program Dinas Diknas Sumbawa, Amir Mahmud ME
Amir Mahmud ME

Penghentian dana transfer kepada kabupaten/kota, sebagaimana tertuang dalam surat Kementerian Keuangan Nomor S-159/PK/2016, sama sekali tidak terkait dengan tata kelola guru atau apapun yang terkait dengan guru sebagai profesi, melainkan murni persoalan perencanaan dan penganggaran. Kebijakan tersebut diambil sebagai hasil evaluasi antara Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Keuangan serta daerah-dearah kabupaten/kota se-Indonesia. hasilnya diperoleh data riil jumlah guru penerima Dana Tunjangan Profesi Guru (Dana TP Guru) serta Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTP Guru), yang menunjukkan terdapat overbudgeting yang besarannya mencapai 23,3 Trilyun.  Angka ini dalam belanja pegawai seringkali disiapkan sebagai dana tambahan (accreation) untuk mengantisipasi berbagai skema perubahan yang kemungkinan terjadi, misalnya perubahan jumlah penerima, atau perubahan besaran yang bisa diterima oleh setiap guru atau pegawai. Jadi angka tersebut merupakan kemungkinan anggaran yang tidak akan terserap dan sama sekali tidak menggangu alokasi Dana TP dan TPG bagi guru-guru yang sudah bersertifikasi sampai Tahun 2016 ini. Besarnya angka overbudgeting tersebut karena merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya, mengingat anggaran tersebut berasal dari Dana Transfer Khusus yang hanya dialokasikan sesuai dengan ketentuan, dan tidak bisa dialokasikan untuk mendanai kegiatan lain.

Baca Juga  Kapolres: Terapkan "Kerik Salamat” untuk Wujudkan Kamtibmas

Angka pemotongan untuk kabupaten Sumbawa mencapai Rp. 67.285.893.150 dari jumlah awal sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 137 Tahun 2016 sebesar Rp. 149.524.207.000. rencana penghentian akan dilakukan pada Triwulan III dengan rincian jumlah Rp. 37.381.051.750 pada Triwulan III dan Rp. 29.904.841.400 pada Triwulan IV. Sisanya sebesar  Rp. 82.238.313.850 atau 55% dari dana semula (kemudian ditambah sisa lebih tahun 2015) merupakan besaran riil untuk pembayaran Dana TP Guru dan DTP Guru. Dengan dana sebesar itu maka Dana TP Guru maupun DTP Guru tetap akan terbayar hingga akhir tahun.

Terhadap kelebihan dana yang dipertanyakan Sdr. Agus Sadid, M.Pd akan dialokasikan kemana, dan siapa yang menerima?  Jelas bahwa sisa dana tersebut tidak akan dialokasikan kemana-mana, dan juga tidak akan diterima oleh siapapun yang tidak berhak menerimanya. Sekali lagi, dana tersebut merupakan Dana Tranfer Khusus dan tidak bisa dibelanjakan untuk hal-hal lain. Jika terdapat sisa, maka akan terakumulasi menjadi sisa lebih anggaran untuk tahun berikutnya.  Guru yang tidak berhak, baik karena belum sertifikasi atau sudah bersertifikasi tetapi karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan  maka tetap tidak akan menerima tunjangan tersebut.

Sekali lagi, pemotongan atau penghentian transfer oleh pemerintah pusat tidak akan memperlambat atau bahkan menunda pencairan tunjangan guru karena dana untuk itu sudah tersedia di kas daerah. Terhadap beberapa daerah yang akan mengambil langkah untuk menunda tunjangan, seperti disinyalir Sdr. Agus Sadid sebenarnya bukan tunjang guru tetapi adalah tunjang aparatur perangkat daerah, karena alasan untuk mempertahankan belanja modal (untuk publik) yang sebelumnya sudah dialokasikan. Kita tahu, bahwa penundaan dana tranfer khusus untuk tunjangan guru adalah skema pemotongan keempat yang dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah untuk menutup defisit APBN, sebelum itu sudah dilakukan pemotongan dana DAK sebesar 10%, kemudian disusul Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Nah dari alokasi DAU inilah beberapa pemerintah kabupaten/kota mengambil kebijakan untuk menghentikan tunjangan bagi aparatur, bukan tunjangan guru.

Baca Juga  IPMLY: Hoax Adalah Musuh Kita Bersama

Memang harus diakui, bahwa overbudgeting dalam skema dan realisasi perencanaan adalah kerugian karena ada biaya peluang (cost opportunities) yang hilang. Seharusnya anggaran tersebut bisa dialokasi untuk belanja lain, tetapi karena tertumpuk pada satu pos maka ada yang peluang hilang, untuk belanja-belanja lain yang tidak bisa termanfaatkan. Kejadian ini tentu saja akan menjadi pertimbangan lebih lanjut dari pemerintah pusat dalam menghitung kebutuhan riil (termasuk untuk tunjangan guru) dan sekaligus proyeksi terhadap perkembangan kebutuhan belanja secara lebih teliti, tentunya berbasis data yang akurat dan valid. Wallahu’alam….(*)

 

bankntb DPRD DPRD