Puluhan Massa Gedor Kantor Bupati Persoalkan Pilkades Lito

oleh -21 views

SUMBAWA BESAR, SR (30/08/2016)

Puluhan massa yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi Jujur dan Adil, menggedor kantor Bupati Sumbawa, Selasa (30/8) siang. Mereka yang datang menggunakan beberapa truk dan puluhan sepeda motor ini membawa aspirasi terkait hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu.

Dalam orasinya massa yang dikoordinir Halim Perdana Kusuma dengan Koordinator Umum, Sukiman tersebut meminta pemerintah daerah meninjau kembali hasil Pilkades desa setempat karena dinilai banyak pelanggaran yang ditemukan selama pelaksanaannya. Mereka juga meminta agar tidak ada pelantikan kades sebelum putusan inkrach dari Pengadilan Negeri mengingat Pilkades itu akan diperkarakan melalui jalur hukum. Selain itu massa mendesak aparat penegak hukum untuk menegakan aturan dengan memproses tuntas laporan dugaan pelanggaran Pilkades Lito. “Kami nilai Pilkades Lito cacat hukum karena dalam prosesnya diduga terjadi money politic dan adanya indikasi pemalsuan Data Pemilih Tetap (DPT) oleh panitia di tingkat desa,” kata Sukiman salah seorang orator.

Demo Pilkades LitoMenanggapi tuntutan massa aksi, Kepala BPM-PD Sumbawa, Tarunawan S.Sos memberikan apresiasi atas aksi yang berjalan aman dan damai tersebut. Pemda katanya sangat sepakat dengan keinginan massa melihat demokrasi tumbuh dengan baik dan pelaksanaan Pilkades yang jujur, adil, lancar, langsung dan transparan. Dalam mewujudkan Pilkades yang jujur dan adil itu, peran pemerintah sebagai regulator yang mengeluarkan kebijakan sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 43 Tahun 2016, Perda No. 1 tentang Desa dan Perbup No. 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Kemudian, pemerintah juga sebagai komunikator dengan menyampaikan aturan itu melalui kegiatan sosialisasi agar panitia pilkades maupun masyarakat terutama para pemilih paham dengan pelaksanaan teknis Pilkades ini.

Baca Juga  Dua Pejambret Babak Belur Diamuk Massa

Mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades, ungkap Tarunawan, kewajiban Panwas untuk melakukan investigasi sejauhmana kebenarannya. Ketika ditemukan dan tidak dapat diselesaikan di tingkat bawah, wajib bagi Panwas merekomendasikan untuk diproses secara hukum. “Dan kami siap mendampingi untuk tuntasnya proses hukum ini demi mengungkap sebuah kebenaran,” pungkasnya.

Pantauan SAMAWAREA, sebelum ke kantor Bupati, massa aksi yang bukan hanya berasal dari Desa Lito, tapi juga sejumlah desa di antaranya Lenangguar dan Lantung ini, sempat berorasi di Polres Sumbawa dan berkonsultasi di Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa. Untuk di kejaksaan massa diterima Kasi Intel Erwin Indra Praja SH MH dan Kasi Pidum Feddy Hantyo Nugroho SH di ruang Pos Pelayanan Hukum. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.