Paripurna Nyaris Deadlock, Akhirnya Perda OPD Ditetapkan

oleh -12 views

Satuan Pemadam Tetap di BPBD dan RSUD Sub Bagian Dikes

SUMBAWA BESAR, SR (28/08/2016)

DPRD Kabupaten Sumbawa menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, ditetapkan menjadi Perda. Perda tersebut ditetapkan pada Sidang Paripurna yang digelar di gedung DPRD, Jumat 926/8) malam. Sidang tersebut nyaris tidak bisa terlaksana. Pasalnya sejumlah anggota DPRD utusan fraksi, tidak hadir dan belum mencapai kuorum. Padahal Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc dan pimpinan DPRD serta tamu undangan dari eksekutif sudah hadir sejak usai sholat isya sesuai jadwal yang ditetapkan. Akhirnya pukul 22.10 Wita, sidang paripurna beragendakan Laporan Pansus DPRD dan Pendapat Akhir Bupati tentang Ranperda OPD tersebut dilaksanakan setelah satu per satu anggota DPRD muncul dan menandatangani daftar hadir. Pansus DPRD melalui juru bicaranya, Andi Rusni SE melaporkan bahwa pada prinsipnya Pansus dapat menerima tanggapan dan/atau jawaban Bupati Sumbawa terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa mengingat hal tersebut merupakan hasil pengkajian bersama Pansus dan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, telah terjadi perubahan Susunan Perangkat Daerah yang diatur dalam pasal 4, yakni menghapus ketentuan ayat (4) huruf f terkait Dinas Pemadam Kebakaran Tipe C dan menghapus ketentuan ayat (5) huruf f terkait Badan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tipe C, dan huruf g terkait Badan Penyelenggara/Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tipe C. Dengan perubahan itu sehingga terdapat tiga secretariat, 21 dinas dan 4 badan. Yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah.

Kemudian adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPR-KP), Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pangan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPP-PA), Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS), Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTS), Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Baca Juga  Jabir Disiapkan DPP PAN Sebagai Balon Pilkada Sumbawa

Rapat Pansus OPD 1Rapat Pansus OPD 2Selanjutnya Pansus menyetujui 4 Badan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3-PD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (BPD), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Sedangkan kecamatan masih tetap 24 kecamatan. Selanjutnya dinas daerah yang menangani urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Kebakaran struktur kelembagaannya tetap berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran. Kemudian untuk Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan diwadahi dalam bentuk Bagian pada Sekretariat Daerah, dan untuk Badan Penyelenggara/Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI akan tetap menjadi lembaga tersendiri yakni Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI seperti yang ada saat ini.

Di bagian lain, Pansus memberikan catatan terhadap Satuan Pemadam Kebakaran. Meski sepakat satuan tersebut tetap berada pada BPBD, namun pemerintah daerah didesak untuk memberikan perhatian serius terkait sarana dan prasarananya. Hal ini mengingat wilayah Kabupaten Sumbawa yang sangat luas, dengan rentang kendali yang sangat jauh. Jika Satdamkar tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai maka akan menyebabkan rakyat sengsara dan melakukan penanggulangan bencana kebakaran seadanya. Untuk itu Pansus meminta Pemda melakukan pembagian Zona Kebakaran menjadi 4 wilayah dengan menempatkan sarana dan prasarana seperti Mobil Damkar minimal 1 unit di Zona Timur (Kecamatan Plampang atau Maronge), Zona Tengah (Kota Sumbawa Besar), Zona Barat (Kecamatan Utan atau Alas), dan Zona Selatan (Kecamatan Lenangguar atau Lunyuk).

Baca Juga  DKPP Pantau Progress Infrastruktur Pulau Kenawa dan Gili Balu

Selain Satuan Pemadam Kebakaran, Pansus juga menyoroti perubahan pada RSUD Sumbawa yang telah menjadi Sub Bagian dari Dinas Kesehatan. Pansus mengingatkan konsekwensinya, bahwa dengan struktur saat ini saja, RSUD sudah menyimpan banyak masalah, baik pelayanan keperawatan maupun menyangkut penunjang kegiatan operasionalnya. Apalagi, jika struktur di RSUD Sumbawa harus dirampingkan dan dirubah dari struktural ke fungsional sesuai perintah PP 18/2016.

Sementara Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc dalam laporan akhirnya, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sumbawa atas persetujuan Ranperda OPD untuk ditetapkan menjadi Perda, meski sebelumnya muncul berbagai pandangan, masukan dan saran yang sangat konstruktif, bahkan sangat mungkin terjadi silang pendapat dan adu argumentas. Semua ini demi tercapainya rumusan peraturan daerah yang baik dan berkualitas. Pemerintah daerah dalam hal pembentukan perangkat daerah tetap memperhatikan asas yaitu adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Ia berharap perangkat daerah yang dibentuk dan telah disepakati bersama dapat memberikan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat serta mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sumbawa. (JEN/SR)

 

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.