SUMBAWA BESAR, SR (26/08/2016)
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa kelimpungan. Pasalnya pada Tahun Anggaran 2016 ini Kabupaten Sumbawa kehilangan sekitar Rp 90 miliar Dana Alokasi Umum (DAU). Kondisi tersebut bisa mengancam sejumlah program yang telah tersusun dan direncanakan terlaksana pada tahun ini. Terhadap kondisi tersebut, Bupati Sumbawa HM Husni Djibril B.Sc mendadak mengundang secara khusus semua pimpinan DPRD untuk membahas persoalan ini. Hadir dalam pertemuan tertutup yang dipimpin Bupati di ruang kerjanya, Kamis (25/8) kemarin, di antaranya tiga pimpinan DPRD, Dr. Drs. A Rahman Alamudy SH M.Si, H Ilham Mustami S.Ag, Kamaluddin ST M.Si, Sekda Drs H Rasyidi, dan Kepala DPPK Drs H Baharuddin.
Dicegat SAMAWAREA, Sekda Sumbawa, Drs H Rasyidi mengakui adanya pemotongan DAU Kabupaten Sumbawa oleh pemerintah pusat sebesar Rp 90 miliar. Ada beberapa alasan mengapa terjadinya pemotongan DAU. Di antaranya kapasitas fiskal karena prediksi pendapatan di APBN tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya terjadi deficit anggaran yang cukup besar sehingga mempengaruhi realisasi pencairan kepada seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Sumbawa. Alasan lainnya adalah kebutuhan belanja, serta prediksi sisa saldo kas di akhir Tahun Anggaran 2016. Hal ini berkaitan dengan rendahnya penyerapan anggaran pada tahun anggaran berjalan (Januari—Agustus 2016).
Pemerintah pusat mengharapkan penyerapan anggaran sudah mencapai 50 persen ke atas, tapi kenyataannya di masing-masing daerah termasuk Sumbawa berada di bawah atau tidak sesuai dengan harapan dengan berbagai persoalan yang ada. Kenyataan ini memunculkan prasangka atau prediksi pusat bahwa ada dana yang mengendap dan tidak terpakai. Tapi yang disesalkan Sekda, mengapa pusat tidak mengundang seluruh daerah untuk dimintai klarifikasi mengapa hingga Agustus penyerapan anggaran rendah. Sumbawa misalnya, biasanya meski penyerapan anggaran hingga Agustus masih rendah, tapi di akhir tahun pasti bisa diselesaikan atau terserap 100 persen. “Harusnya pusat memanggil kami untuk memberikan penjelasan. Sayangnya itu tidak dilakukan sehingga pemotongan DAU itu berdasarkan prasangka atau prediksi mereka, tanpa mengetahui kondisi dan kebiasaan di daerah,” tukas Sekda.
Meski demikian, hal ini menjadi pembelajaran dan menjadi pemikiran bersama dengan DPRD sehingga ke depan pelaksanaan program bisa cepat dan tepat waktu agar penyerapan anggaran menjadi maksimal sepanjang tahun berjalan.
Sementara Pimpinan DPRD Sumbawa, Dr. Drs. A. Rahman Alamudy SH M.Si didampingi Ilham Mustami S.Ag dan Kamaluddin ST M.Si, mengatakan rapat itu digelar untuk persiapan pembahasan APBD-P pekan mendatang. Hal ini berkaitan dengan pemotongan DAU dan DAK oleh pemerintah pusat. Tentunya dengan adanya pemotongan ini berpengaruh terhadap program yang telah tersusun. Sebab pemotongan ini terjadi setelah dilakukan pembahasan KUAPPAS. Untuk mengatasi hal ini harus ada rasionalisasi sejumlah program. Program yang dinilai belum urgen untuk dilaksanakan dapat ditunda dan dianggarkan pada APBD murni 2017. Selain itu beberapa item yang dianggap tidak penting dapat dipangkas. “Detailnya nanti akan dijelaskan Bupati para rapat paripurna mendatang,” kata Doktor Abi Mang. (JEN/SR)
