Sejumlah Fraksi DPRD Sumbawa Tolak Pembengkakan OPD

oleh -3 views

SUMBAWA BESAR, SR (23/08/2016)

Hampir semua fraksi di DPRD Sumbawa menolak usulan penambahan dinas dan badan pada Ranperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penolakan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa di DPRD Sumbawa, Senin (22/8) kemarin.

Seperti yang disampaikan Fraksi Bintang Keadilan (FBK). Melalui jubirnya, Adizul Sahabuddin SP menyarankan dalam proses pengorganisasian berpijak pada analisis kebutuhan dan kosekuensi tahap-tahap dalam kaidah pengorganisasian (steps in organizing) yaitu menetapkan suatu lembaga kedinasan yang benar-benar harus ada sesuai dengan tujuan dan strategi (organizational goal and strategy) sehingga proses terjadinya penghapusan dan memunculkan lembaga baru sejatinya dilandasi prinsip efektifitas dan bukan sebaliknya. Sebagaimana diketahui bahwa proses pengorganisasian sangat berkorelasi pada pendanaan. Karenanya rencana perubahan susunan perangkat daerah ini diharapkan memperhatikan azas efektif, efisien dan kebutuhan daerah. “Penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik (good governance) dengan pengoptimalan fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Sumbawa perlu dilakukan. Tentu saja, keseluruhan kerja dilaksanakan dengan tanpa mengabaikan penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Junaidi, jubir Fraksi Hanura menyampaikan tanggapan Fraksi atas Ranperda OPD
Junaidi, jubir Fraksi Hanura menyampaikan tanggapan Fraksi atas Ranperda OPD

Demikian dengan Fraksi Hanura yang disampaikan Junaidi selaku juru bicara, bahwa Hanura menginginkan adanya perampingan struktur tapi kaya fungsi dengan mengusulkan mengusulkan penggabungan beberapa urusan pemerintahan, yaitu dari 22 dinas yang diusulkan menjadi 18 dinas. Penggabungan tersebut semata-mata untuk efektivitas kerja dan efisiensi anggaran dan pertimbangan lainnya. Hanura tidak ingin usulan penambahan dinas dan badan oleh eksekutif kontradiksi dengan pernyataan pernyataan Bupati Sumbawa yang mengkritisi kerap APBD Tahun 2015 terkait masih banyaknya belanja daerah untuk birokrasi. Pernyataan yang keluar dari pimpinan, baik presiden, gubernur atau bupati baik lisan maupun tertulis sudah merupakan kebijakan yang harus ditepati. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sesuai ucapan dan perbuatan.

Baca Juga  Beberapa Catatan dari Pilkada Sumbawa 2020

Sementara Fraksi PAN meminta agar pembentukan perangkat daerah dipertimbangkan dengan matang. Sebab ada kecendrungan pembentukan perangkat daerah bukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan potensi tapi semata-mata didasarkan kepada keinginan daerah, yang mengakibatkan pembengkakan organisasi dan tentu saja berdampak pada pembebanan anggaran daerah. Melalui jubirnya, Khaeril mengharapkan rasio belanja aparatur dengan belanja publik adalah rasional, tidak hanya untuk belanja aparatur yang lebih besar.

Giliran Fraksi PDIP. Sebagaimana yang disampaikan Jubirnya, bahwa pembentukan dan susunan  perangkat daerah harus efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta memiliki tata kerja yang jelas. PDIP memandang bahwa penjelasan Bupati Sumbawa terhadap Ranperda OPD masih terlalu umum dan belum menggambarkan dengan jelas latar belakang serta pertimbangan mengapa beberapa SKPD digabung atau dipisah dan dipertahankan untuk berdiri sendiri. PDIP juga mempertanyakan apakah pengkajian maupun pemisahan SKPD tersebut telah melalui mekanisme proses pengkajian terhadap analisa beban kerja terhadap kuantitas dan kualitas urusan yang menjadi tanggungjawab dari SKPD bersangkutan termasuk beban anggaran yang akan diberikan kepada masing-masing SKPD. PDIP berharap usulan eksekutif dalam Ranperda OPD itu tidak didasarkan kepada kepentingan semata tetapi menjadi suatu kebutuhan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi dan otonomi daerah.

Paripurna OPD 1Sedangkan Fraksi Golkar berbeda dengan beberapa fraksi lainnya. Melalui jubirnya, Agus Salim mengatakan fraksinya memberi apresiasi dan dukungan kepada pemerintah daerah sepanjang dalam penyusunannya memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan formulasi perangkat daerah yang termuat dalam ranperda ini, karena terdapat penambahan 7 dinas daerah dan 2 badan daerah. Fraksi Golkar hanya mengingatkan pemerintah daerah sudah mempertimbangkan konsekwensinya seperti penyesuaian eselon/pangkat sesuai jabatan yang ada serta jabatan kosong pada dinas dan badan yang baru dimekarkan agar roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan optimal. Selain itu kemampuan keuangan daerah yang disesuaikan dengan penambahan dinas dan badan daerah yang baru tersebut. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.