Soal Program Kemiskinan, Pendamping PKH Curhat ke Wabup KSB

oleh -4 views

SUMBAWA BARAT, SR (19/08/2016)

Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berharap adanya singkronisasi program dengan pemerintah daerah. Pasalnya PKH dan Pemda KSB sama-sama memiliki program pengentasan kemiskinan. Selama ini pendamping PKH cukup sulit menyamakan data hasil pendataan mereka dengan data yang dimiliki Pemda. Hal ini menimbulkan persoalan di masyarakat, mengingat banyaknya komplin yang diterima oleh pendamping PKH karena tidak terakomodir dalam program pemerintah. Padahal dalam pengamatan dan pendataan pendamping PKH, masyarakat tersebut sangat layak untuk diakomodir. Demikian dikemukakan Koordinator PKH Sumbawa Barat, Sugiarto saat bersilaturahim dengan Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin ST, Kamis (18/8) kemarin.

Yogi akrab dia disapa mengatakan, singkronisasi data ini sangat penting sehingga pendamping PKH seperti mereka dapat diberikan ruang untuk memberikan masukan terkait dengan program pengentasan kemiskinan baik menyangkut Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), BPJS dan program bedah rumah. Artinya masih banyak program untuk masyarakat miskin yang perlu diadvokasi. Karena itu dibutuhkan kerjasama kedua pihak karena sama-sama memiliki tujuan untuk menekan angka kemiskinan di KSB.

Wabup Fud Syaifuddin ST menerima para pendamping PKH di ruang kerjanya, kamis kemarin.
Wabup Fud Syaifuddin ST menerima para pendamping PKH di ruang kerjanya, kamis kemarin.

Di bagian lain, pendamping PKH meminta pemerintah daerah dapat menfasilitasi keberadaan Sekretariat PKH. Selama ini dalam mendukung kerja PKH termasuk menerima aspirasi masyarakat, terkadang dilakukan di jalan-jalan, atau membuat janji untuk bertemu di suatu tempat secara nomaden. Bukan hanya itu, pemerintah daerah juga diminta untuk menfasilitasi pengadaan sarana transportasi berupa trail khususnya untuk digunakan pendamping PKH yang memiliki jangkauan tugas pendampingan di daerah terpencil seperti Mataiyang dan Mantar. Kemudian adanya dana sharing pemerintah pusat dan daerah terkait dengan tambahan honor pendamping PKH.

Baca Juga  Hj Niken Paparkan Peran PKK Wujudkan NTB Gemilang

Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin ST di ruang kerjanya menyambut baik seluruh aspirasi yang disampaikan pendamping PKH. Ia menyatakan sangat setuju dengan singkronisasi program pengentasan kemiskinan tersebut. Pendamping PKH ungkap Fud—akrab pemimpin merakyat ini disapa, dapat langsung menyampaikan kepada pemerintah desa atau kecamatan ketika menemukan masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Jika masih dipersulit, Wabup meminta dapat langsung menyampaikannya kepada dirinya. “Inilah implementasi kegotong-royongan itu, sebab pembangunan di daerah termasuk di dalamnya mengatasi segala permasalahan masyarakat tidak semata tugas pemerintah, tapi semua pihak harus berperan,”  tukasnya.

Mengenai kepentingan lain menyangkut sekretariat, sarana transportasi dan honor, akan menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Namun untuk saat ini, Wabup mengaku tidak berbuat banyak mengingat anggarannya sudah diketok sebelum ia dan Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM, dilantik sebagai bupati dan wakil bupati KSB. (HEN/SR)BPMLH KSBESDM KSBKetahananHUT kelautan KSBHUT Laut KSB

bankntb DPRD DPRD