Tim Pusat Evaluasi Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar di Sumbawa

oleh -6 views
Amir Mahmud ME, Kasubag Program Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS DIKNAS KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (11/08/2016)

Pelaksanaan program pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar (SPM DIKDAS) di Kabupaten Sumbawa akan dievaluasi tim pusat. Evaluasi tersebut dilaksanakan selama dua hari, 10—11 Agustus. Tim mendatangi sejumlah elemen mulai dari tim tekhnis seperti Bappeda, Dinas Diknas, DPKA, DPRD hingga Kemenag Kabupaten Sumbawa.

Kasubag Program Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa, Amir Mahmud ME mengatakan, evaluasi dengan mendatangi sejumlah tim tekhnis ini untuk mengkonfirmasi terkait dengan pelaksanaan program SPM. Tim pusat juga mendatangi pengelola sekolah yakni kepala sekolah, guru, pengawas, komite hingga orang tua siswa. Di tingkat satuan pendidikan ini, tim monitoring mendatangi masing-masing satu SD, MI, SMP dan MTs. “Hari pertama tim berkunjung ke sekolah, hari kedua pertemuan dengan tim tekhnis di Aula Dinas Diknas Sumbawa,” sebut Amir.

Diakui Amir, program ini baru berjalan setahun lebih. Namun dalam penilaian pemerintah pusat, Kabupaten Sumbawa termasuk salah satu daerah yang sukses melaksanakan program tersebut. Jika dari hasil evaluasi dua hari mendatang dinilai bagus, Sumbawa kembali berpeluang mendapatkan program serupa Tahun 2017. “Hasil evaluasi ini menentukan untuk keberlanjutan program karena kita masih membutuhkan program ini setahun lagi mengingat masih banyak kelompok yang perlu disentuh, karena memang kita belum paham sebagian besar persoalan pemenuhan SPM ini,” ujar Amir.

Baca Juga  UI Bangun Sekolah Indonesia Cepat Tanggap di Kabupaten Sumbawa

Masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar SPM. Misalnya, minimnya buku perpustakaan, meubeleur dan ruang kelas. Dari tiga item tersebut, buku perpustakaan paling parah. Kondisi ini terjadi akibat minimnya alokasi APBD terhadap pemenuhan SPM. Selain itu, dana aspirasi anggota dewan yang diharapkan dapat mengakomodasi kekurangan tersebut juga belum bisa diandalkan. Selama ini, dana aspirasi lebih focus terhadap proyek fisik seperti pagar sekolah dan paving blok. “Ke depan harus ada kesamaan pemahaman antara Dinas Diknas, TAPD dan DPRD. Artinya kalau kita sudah punya pemahaman, kita di Diknas menyusun program perencanaan berdasarkan analisa kebutuhan SPM. Kemudian teman-teman di TAPD juga punya kesadaran yang sama dengan kita. DPRD juga kita dorong untuk memenuhi anggaran SPM, agar mulus,’’ harapnya.

Selain APBD, lanjut Amir, Diknas tengah mencari cara lain dalam rangka pemenuhan SPM. Yakni menggunakan dana BOS terutama untuk pemenuhan buku. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.