DPRD Sumbawa Beberkan Hasil Bintek di Jakarta

oleh -2 views

SUMBAWA BESAR, SR (09/08/2016)

DPRD Kabupaten Sumbawa merilis hasil kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) di Jakarta, belum lama ini. Publikasi informasi tersebut adalah yang pertamakalinya sepanjang sejarah dengan menggelar jumpa pers yang dikemas dalam “Coffe Morning” pimpinan DPRD bersama wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbawa di ruang Ketua DPRD, Selasa (9/8).

Bintek yang dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRD Sumbawa yang dilaksanakan 3—6 Agustus 2016 lalu ini terkait tentang  ”Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Anggota DPRD dalam mewujudkan Pemerintahan Good Governance”. Bintek tersebut bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Azzahra (LPPM-AZZAHRA) selaku penyelenggara.

Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Dalam keterangan persnya, Pimpinan DPRD Sumbawa, H Ilham Mustami S.Ag M.Si didampingi Kabag Humas I Made Patria AP dan Kabag Keuangan Sekretariat DPRD, Agus Mustamin S.Sos M.Si serta pejabat lainnya, mengatakan, bintek tersebut membahas empat persoalan. Adalah pengawasan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI, Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (PAW) sesuai PP No. 16 Tahun 2010, Sosialisasi Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang pedoman umum penyusunan APBD TA 2017 dan Sosialisasi PP  No. 19 Tahun 2016, serta Standar Pengawasan Audit Keuangan Pemerintah.

Dijelaskan Haji Ilham—sapaan akrabnya, bahwa pengawasan dan tindaklanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI oleh DPRD tertuang dalam Permendagri No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peran DPRD sangat strategis dalam melakukan fungsi pengawasan atas hasil pemeriksaan BPK RI guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam tugas dan wewenangnya, DPRD dapat mendorong pemerintah daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pemerintah daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion). Selain itu DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (adversed opinion). DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari pemerintah daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut terhadap saran-saran yang disampaikan oleh aparat pengawasan maupun pemeriksa keuangan negara, terletak pada pimpinan instansi yang diperiksa. “Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, melainkan terletak pada penyelesaian efektif yang ditempuh oleh instansi yang diperiksa,” kata Haji Ilham.

Baca Juga  Hari Ketiga Tasrik, ACT Sembelih 77 Ekor Sapi di Dusun Perung Sumbawa  
Pimpinan DPRD Sumbawa, H Ilham Mustami S.Ag didampingi Ketua PWI Sumbawa, Jamhur Husain dan Redpel Radar Sumbawa, Fajar Rachmat
Pimpinan DPRD Sumbawa, H Ilham Mustami S.Ag didampingi Ketua PWI Sumbawa, Jamhur Husain dan Redpel Radar Sumbawa, Fajar Rachmat

Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD

Selanjutnya mengenai Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (PAW). Menurut PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD bahwa anggota DPRD berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Anggota dapat diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD. Kemudian dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Selain itu diberhentikan dan diusulkan partai politiknya sesuai dengan aturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, serta menjadi anggota atau partai politik lain. Meski demikian anggota yang diberhentikan oleh partai politiknya belum sah jika yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan. Pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pedoman Penyusunan APBD 2017

Dalam Bintek itu juga pimpinan dan Anggota DPRD Sumbawa mendapat pengetahuan mengenai Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2017 dan Sosialisasi PP No. 19 Tahun 2016. Berdasarkan Permendagri tersebut, ungkap Haji Ilham, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yaitu dengan kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi yang bersangkutan.

Baca Juga  Merasa Dicemarkan dan Dilecehkan, Wartawan Polisikan Kades Penyaring

Karena itu pemerintah daerah harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kondisi dan potensi dari masing-masing daerah, mengingat bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun azas penyusunan APBD beber Haji Ilham, adalah disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Serta ditetapkan dengan Perda. Permendagri ini juga mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan sebagai wujud apresiasi pemerintah atas pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Salah satunya memberikan tunjangan ketiga belas.

Standar Pengawasan Audit Keuangan Pemerintah

Hal lainnya yang diperoleh dalam Bintek adalah standar pengawasan audit keuangan pemerintah. Diterangkannya, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Penerapannya, KATA Haji Ilham, masih sering terjadi kesalahan dalam memahami aturan dan standar pengawasan sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Hal ini diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dalam memahami aturan antara DPRD dengan pihak eksekutif. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.