Bupati KSB Syaratkan LHKPN Dalam Mutasi Pejabat

oleh -7 views
Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM

SUMBAWA BARAT, SR (08/08/2016)

Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi syarat yang ditetapkan pemerintahan Dr. Ir. H.W. Musyafirin MM—Fud Syaifuddin ST selaku Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat, dalam menempatkan pejabat eselon II pada mutasi perdana mendatang. Karenanya Bupati Musyafirin yang ditemui SAMAWAREA, Senin (8/8) memberikan ultimatum kepada para pejabat eselon II untuk segera menyerahkan LHKPN sebelum digelarnya mutasi. Jika ini tidak dilakukan, Bupati mengancam bukan hanya tidak mendapat promosi jabatan, tapi pejabat bersangkutan akan diberikan sanksi dengan menonjobkan pejabat dimaksud. “Ini tidak main-main, ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan,” tegas Bupati.

Untuk mengingatkan hal itu, Bupati telah menghimbau dan menyurati para pejabatnya menyerahkan LHKPN. Sebab laporan harta kekayaan ini merupakan kewajiban penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi No: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. “Upaya ini kami lakukan bagian dari reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sekaligus memastikan kekayaan yang bersangkutan, apakah berasal dari sumber yang sah atau dari sumber yang terdapat potensi konflik kepentingan,” tandasnya. (HEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb
Baca Juga  Wagub Berdialog dengan Pengurus Inti Forum Risiko Bencana

No More Posts Available.

No more pages to load.