Jelang Mutasi, Timses Husni-Mo Beberkan Kinerja SKPD

oleh -12 views

Dishubkominfo dan Kehutanan Masuk SKPD Lemah

SUMBAWA BESAR, SR (29/07/2016)

Jelang mutasi perdana pemerintahan Husni-Mo yang tinggal beberapa minggu, tim suksesnya memberikan catatan. Catatan tersebut berdasarkan hasil pengamatan tim sukses terhadap sejumlah SKPD di Kabupaten Sumbawa. Dari catatan itu ada SKPD yang mendapat apresiasi atas kinerjanya, ada juga yang harus dievaluasi karena belum memberikan greget dan kepuasan dalam pelayanan publik.

Ditemui usai Rapat Paripurna Penetapan APBD 2015 di DPRD Sumbawa, Kamis (28/7) kemarin, Ketua Timses Husni Mo, Syamsul Fikri S.Ag M.Si menyebutkan ada beberapa SKPD yang kinerjanya lemah. Ia menyebutkan Dishubkominfo. Kelemahan dinas itu dari sisi pengaturan, tata ruang dan lainnya termasuk penataan perpakiran. Karenanya perlu dilakukan penyegaran terhadap pimpinan SKPD tersebut. Demikian dengan Dinas Kehutanan, kinerjanya kurang bagus dibuktikan dengan maraknya aksi illegal logging hampir merata di semua kawasan hutan. Upaya yang dilakukan kehutanan dengan turun ke lapangan dinilai Fikri—akrab Ketua Demokrat yang juga Ketua Komisi I DPRD Sumbawa ini disapa, karena ada intervensi Bupati. “Kalau tidak ada intervensi bupati, hutan kita akan habis,” tukas Fikri.

Disinggung lemahnya kehutanan karena kewenangan berada di propinsi dan keterbatasan personil, Fikri menyatakan itu bukan alasan. Dinas kehutanan sangat memahami tugas dan fungsinya. “Apa karena kewenangan propinsi, lalu kehutanan di sini hanya menonton saja, lepas tangan dan lainnya. Inikan tidak benar,” tandasnya. Fikri meminta Bupati untuk mengevaluasi kinerja kehutanan. Ia juga berharap siapapun yang menjadi kepala dinas kehutanan nanti masalah hutan Sumbawa yang kian memprihatinkan menjadi PR yang harus dituntaskan.

Baca Juga  Isu Perpecahan Mo—Novi dan Parpol Pengusung Tidak Solid, Ini Faktanya !

Selanjutnya Bappeda, Fikri juga berharap untuk dievaluasi dan dilakukan penyegaran. Menurut Fikri, Bappeda harus memiliki visi tentang pemerintahan yang bersahabat. Visi misi bupati harus bisa diimplementasikan oleh kepala bappeda. “Kepala Bappeda yang ada sekarang saya nilai baik, tapi kinerja di jajaran Bappeda dapat dievaluasi agar mampu mengimbangi kinerja bupati. Artinya dapat bekerja dengan cepat,” imbuhnya.

Bagaimana dengan RSUD Sumbawa ? Fikri enggan memberikan penilaian dan komentar. Menurutnya masalah RSUD menjadi urusan Bupati. Meski demikian dia berharap siapapun yang ditunjuk Bupati sebagai direktur nanti, pelayanan RSUD harus lebih ditingkatkan, minimalisir persoalan dan menjadi rumah sakit kebanggaan daerah.

Di bagian lain Fikri memuji kinerja sejumlah SKPD. Misalnya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang kinerjanya cukup bagus bahkan menjadi satu-satunya SKPD yang mendapat penilaian raport hijau dari Ombudsman RI. Banyak inovasi yang sudah dicapai KPPT dalam upaya memberikan pelayanan cepat dan murah kepada masyarakat sehingga sangat pas kepuasan public sangat tinggi. “Ini yang diharapkan Bupati, kepala SKPD tidak hanya menjalankan rutinitas belaka, tapi kreatif dan inovatif,” ujarnya. Karena itu Fikri menyarankan agar Kepala KPPT bisa dipertahankan bila perlu mendapat promosi sebagai bukti keberhasilan dari kinerjanya.

Kemudian DPPK, juga dinilai cukup bagus. Namun ada aturan ASN yang mengharuskan rotasi bagi pejabat yang sudah menduduki jabatan tersebut selama 5 tahun. Siapapun yang memimpin DPPK nanti, harus lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya Dinas Diknas Sumbawa. Fikri memuji kepemimpinan Sudirman Malik yang mampu membawa dunia pendidikan menjadi lebih baik. Pimpinan SKPD itu memiliki semangat yang luar biasa bahkan ada ruh sahabat pada kinerjanya, di samping loyalitas terhadap pimpinan. “Kadis Diknas juga mempunyai hubungan yang baik dengan Bupati dan Wakil Bupati. Jadi saya kira baik untuk dipertahankan. Beliau (Dirman Malik) enerjik dan berani melakukan suatu perubahan di Kabupaten Sumbawa,” puji Fikri.

Baca Juga  Semarak, Konvoi “MUJUR” di Kota Sumbawa

Meski demikian apapun yang menjadi catatan timses, ungkap Fikri, bukan menjadi tolok ukur utama. Bupati memiliki hak prerogative yang tentunya melakukan mutasi pejabat didasarkan pada indicator-indikator. Fikri tidak ingin catatan dari timses ini dianggap mengintervensi kebijakan bupati. Meski nantinya keputusan Bupati dan Wakil Bupati meleset dari harapan timses, Fikri menyatakan akan tetap mendukung. “Kami tidak kecewa karena kami sadar bahwa bupati dan wakil bupati lah yang punya kewenangan dalam masalah ini. Kami hanya memberikan masukan yang juga bisa menjadi bagian dari penilaian bupati,” ujar Fikri.

Politisi yang dikenal vocal ini juga berharap masyarakat dan siapapun untuk tidak kebakaran jenggot ketika hasil mutasi diumumkan. Siapapun yang ditempatkan menjadi pimpinan SKPD itu adalah orang yang tepat yang dianggap mampu mewujudkan Sumbawa Hebat dan Bermartabat. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.