Amnesti Pajak, Ungkap, Tebus, Lega

oleh -10 views

SUMBAWA BESAR, SR (27/07/2016)

Sebagai upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran maupun kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan, Kantor Pajak Pratama (KPP) Sumbawa bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar Sosialisasi Undang – undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Tahun 2016, Rabu (27/7). Kegiatan yang digelar di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa yang dibuka Wakil Bupati tersebut, turut hadir Forkopimda, para Kepala SKPD, dan wajib pajak.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan, diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak. Ini kebijakan yang dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum. Karena dari sisi pajak sendiri, dengan adanya tax amnesty maka ada potensi bertambahnya penerimaan dalam APBN baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya. Kondisi ini akan membuat APBN lebih sustainable. “Dengan kondisi APBN yang sustainable maka kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Haji Mo’ sapaan akrab Wakil Bupati Sumbawa.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mahmud Abdullah
Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mahmud Abdullah
Peserta sosialisasi sebagian besar pengusaha Sumbawa
Peserta sosialisasi sebagian besar pengusaha Sumbawa

Satu sisi adanya tax amnesty tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Sedangkan dari sisi di luar fiskal atau pajaknya, diharapkan terjadinya repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri sehingga akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro. “Apakah itu dilihat dari nilai tukar rupiah, cadangan devisa, maupun dari neraca pembayaran atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan, sehingga kebijakan ini sangat strategis karena memiliki dampak yang sifatnya makro, menyeluruh dan fundamental bagi perekonomian negara kita,” lanjut Wabup.

Baca Juga  Kapolres Dompu Serahkan Bansos Beras Mabes Polri kepada Purnawirawan dan Ponpes

Dengan disahkannya undang-undang ini, negara menjamin hak setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh undang-undang pengampunan pajak. Fasilitas tersebut pada intinya adalah dengan mendeklarasikan total harta baik yang terletak dalam maupun di luar wilayah NKRI, merepatriasi aset di luar ke dalam wilayah NKRI, serta membayar sejumlah uang tembusan dengan besaran yang ditentukan berdasarkan waktu deklarasi atau repatriasi. Wajib pajak tidak akan ditelusuri lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Pajak bagaimana harta tersebut diperoleh dan sumber penghasilan darimanakah harta tersebut diperoleh. Pengampunan pajak adalah program pemerintah yang wajib didukung oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Sumbawa, tanpa memandang latar belakang profesi, baik dari kalangan pejabat dan pimpinan, karyawan, pengusaha, petani, nelayan, dan sebagainya. “Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat wajib pajak di Tana Samawa untuk mengikuti program pengampunan pajak, menyebarluaskannya pada khalayak, serta ikut mendukung Direktorat Jenderal Pajak dalam menyukseskan program pengampunan pajak. Pemerintah Kabupaten Sumbawa siap bekerjasama dengan KPP Pratama Sumbawa Besar untuk mendukung dan menyukseskan program pengampunan pajak ini,” demikian Haji Mo’. (JEN/SR)

No More Posts Available.

No more pages to load.