Firin—Fud Ingin Wujudkan Aparatur Bebas Korupsi

oleh -8 views
Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM

SUMBAWA BESAR, SR (22/07/2016)

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik dan bebas korupsi merupakan harapan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Komitmen inilah yang akan diwujudkan Dr. Ir. H. W Musyafirin MM dan Fud Syaifuddin ST sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Saat berpidato pada HUT Adhiyaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa, Jumat (22/7) sore, Doktor Musyafirin—akrab Bupati disapa, menginginkan pada masa pemerintahannya selama 5 tahun ke depan tidak ada aparatur yang tersangkut kasus korupsi. Tidak ada lagi aparatur yang berurusan dengan aparat kejaksaan maupun kepolisian, dan korupsi harus diberantas habis. “Kejahatan dan kezholiman itu tetap ada, ini bukan karena bertambahnya orang jahat, tapi karena banyak orang baik yang diam. Jadi kita harus bergerak dan bertindak untuk memerangi upaya kejahatan salah satunya kasus korupsi ini,” kata Bupati Firin—akrab Ia disapa di hadapan Bupati Sumbawa, Wakil Bupati Sumbawa, Wakil Bupati KSB, Ketua DPRD KSB, Kajari, Kapolres Sumbawa, pejabat mewakili Kapolres KSB, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa dan beberapa pejabat lainnya.

Semua masyarakat menginginkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, dan sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Tata kelola pemerintahan yang baik atau “good governance” merupakan impian sekaligus harapan semua pihak. Melalui pelaksanaan good governance ini upaya penciptaan aparatur pemerintah yang bersih, dan bebas dari tindakan yang tidak terpuji diharapkan dapat diwujudkan secara nyata.

Baca Juga  Banjir Terjang Desa Simu dan Pemasar, 102 Rumah Terendam 
Bupati KSB bersama Bupati Sumbawa, Ketua DPRD KSB, Ketua PN, Kajari dan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Tahun 2005.
Bupati KSB bersama Bupati Sumbawa, Ketua DPRD KSB, Ketua PN, Kajari dan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Tahun 2005.

Saat ini diakui Bupati Firin, terjadi pergeseran paradigma di kejaksaan. Sebelumnya kejaksaan dianggap gagal ketika tidak ada kasus kejahatan atau korupsi yang ditangani. Namun sekarang tidak ada kasus berarti semakin bagus. Artinya upaya pencegahan atau preventif yang gencar dilakukan jajaran Adhiyaksa tersebut berjalan sukses. Apalagi Kejaksaan kini memiliki Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Tim ini bertugas mendampingi, dan melakukan pengawalan kepada setiap kepala daerah yang akan melaksanakan program pembangunan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal maupun pelaksanaan program tepat sasaran. Ketika masih ada oknum aparatur yang berbuat kesalahan dan terjerat hukum, menurut Bupati Firin, itu bukan kesalahan pihak kejaksaan. “Ini adalah kesalahan kami selaku pemimpin karena tidak mampu membina aparatur sehingga mereka berbuat hal yang tidak terpuji,” ucap Firin.

Demikian dengan paradigma pengadilan juga sudah bergeser. Di tempat orang mencari keadilan ini tidak lagi mencari kesalahan, melainkan mencari ketidaksalahan. Dengan paradigma ini jajaran pengadilan yang berwenang menjatuhkan palu keadilan, akan mengeksplor kebenaran-kebenaran. “Kami berharap harapan-harapan ini terwujud, dan kami akan berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” demikian Bupati Doktor Musyafirin. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.