Cara Jitu Firin-Fud Hindari Aparatur dari Korupsi

oleh -6 views
Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin ST

Wajibkan Sholat Berjamaah Saat Dinas

SUMBAWA BESAR, SR (22/07/2016)

Menciptakan aparatur yang jujur, disiplin dan bebas korupsi menjadi komitmen pemerintahan Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin ST. Untuk mewujudkan komitmen ini, pasangan Bupati dan Wakil Bupati KSB tersebut memiliki cara jitu.

Dicegat SAMAWAREA di sela-sela menghadiri Resepsi HUT Adhiyaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa, Jumat (22/7) sore, Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin ST, mengatakan, untuk menghindari aparatur dari korupsi, seluruh PNS diharapkan satu paham dengan aturan yang ada. Tentunya ini harus dimulai dari Bupati dan Wakil Bupati selaku pemimpin. Selama ini Ia dan bupati selalu terbuka dalam melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan. Ia ingin memastikan tidak ada lagi oknum-oknum yang bermain proyek atau menerapkan komitmen fee dari suatu program. Pihaknya memberikan pemahaman kepada seluruh aparatur bahwa proyek tersebut bukan tujuan utama pelaksanaan program yang ada di setiap SKPD. Pelaksanaan proyek diserahkan kepada ahlinya yaitu rekanan atau kontraktor. Hanya yang dilakukan adalah pengawasan secara ketat. “Makanya kami melarang aparatur bermain fee agar pengawasan yang mereka lakukan terhadap suatu proyek atau program pembangunan dapat dilakukan secara maksimal. Berbeda ketika mereka menerima komitmen fee, pengawasannya akan melempem hingga berdampak pada timbulnya persoalan baik terhadap kualitas proyek itu sendiri maupun pada diri mereka karena menjadi temuan dan berisiko hukum,” tukasnya.

Baca Juga  Polres Sumbawa Memenuhi Standar Pelayanan Publik
Wakil Bupati KSB bersama Wakil Bupati Sumbawa, Kapolres Sumbawa, Wakil Ketua PN dan Kasi Pidsus Kejari Sumbawa
Wakil Bupati KSB bersama Wakil Bupati Sumbawa, Kapolres Sumbawa, Wakil Ketua PN dan Kasi Pidsus Kejari Sumbawa

Untuk menghindari hal tersebut, kata Fud—sapaan pejabat tegas tapi terukur ini, pihaknya akan menyentuh aparatur dari sisi moral dan kedisiplinan. Karena itu Ia terus menekankan masalah kedisiplinan PNS melalui arahan agar mereka datang dan pulang kantor tepat waktu. Selain itu mewajibkan aparatur sholat dzhuhur dan asyar secara berjamaah di masjid komplek kantornya. Selaku pemimpin daerah, ia bersama bupati memiliki pemahaman bahwa sholat adalah tiang agama, siapa yang melaksanakannya akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik atau melanggar aturan. “Misalnya pagi hari sampai jam 11 siang mereka ada keinginan korupsi, insya Allah akan hilang ketika mereka melaksanakan sholat Dzuhur. Demikian ketika keinginan itu muncul setelah sholat dzuhur sampai pukul 3 sore akan hilang ketika mereka akan melaksanakan sholat asyar. Munculnya keinginan itu karena manusia memiliki syahwat ingin kaya dan tidak pernah merasa puas,” ujar Fud.

Apalagi lanjutnya, sholat ini adalah kewajiban aparatur di KSB yang sebagian besar beragama Islam. Sebab sholat adalah perintah Allah agar mereka terhindar dari perbuatan tercela. “Kalau perintah Allah saja tidak mau dijalankan apalagi perintah kami,” tukas wakil bupati yang juga politisi PBB ini.

Upaya lain menghindari aparatur dari tindakan korupsi, lanjut Fud, adalah dengan mengundang Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Sumbawa untuk memberikan pengarahan baik kepada rekanan pengadaan barang dan jasa, PPK, KPA dan kepala SKPD. Mereka bisa bertanya kepada tim sebelum melangkah agar dalam pelaksanaan program terhindar dari kesalahan dan proses penyerapan anggaran berjalan maksimal. Ada beberapa daerah yang penyerapan anggarannya sangat kecil. Hal ini karena mereka ketakutan merealisasikan program khawatir terjerat hukum. Dengan adanya TP4D kejaksaan ini, kekhawatiran tersebut akan sirna. Apalagi lanjut Fud, ada kebijakan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa persoalan administrasi tidak boleh dibawa ke ranah pidana. Termasuk hasil temuan BPK diberikan waktu 60 hari atau dua  bulan untuk memperbaikinya. “Kalau memang bisa diperbaiki kenapa harus dipidana. Karena belum tentu kita mempidanakan orang, uang negara bisa kembali. Karena banyak orang yang menganggap ketika dipidana dia tidak akan mengembalikan uang. Sebab aturan ASN jelas ketika masuk penjara sanksinya pemecatan. Sementara dia sudah makan uang negara dan bisa terbayar ketika dia melaksanakan pekerjaan. Kalau sudah dipecat dan uang tidak punya serta menganggap bahwa masuk penjara sudah menjadi kompensasi, maka uang negara akan hilang dan ini menjadi sebuah persoalan,” demikian Fud. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD