Doktor Abi Mang Resmi Gugat DPP dan DPD Golkar

oleh -12 views

Diberhentikan dari Golkar dan Diusulkan PAW di DPRD

SUMBAWA BESAR, SR (21/07/2016)

Dr. Drs. A. Rahman Alamudy, SH., M.Si menggugat DPP Golkar, DPD Golkar NTB dan DPD Golkar Kabupaten Sumbawa ke Pengadilan Negeri Sumbawa, Kamis (21/7). Gugatan ini diajukan menyusul pemberhentiannya sebagai Kader Golkar sekaligus usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa. Saat mendaftarkan gugatannya, Doktor Abi Mang—akrab politisi yang kini menjabat sebagai salah satu pimpinan DPRD tersebut didampingi kuasa hukumnya, H Rofiq Ashari SH.

Kepada SAMAWAREA, H Rofiq selaku kuasa hukum, menjelaskan bahwa keputusan DPP Golkar memberhentikan kliennya saat terjadinya dualisme kepengurusan partai dinilai tidak tepat. Pemberhentian tersebut bertentangan dengan AD/ART Golkar, Peraturan Organisasi (PO) Golkar, dan surat keputusan Menterian Hukum dan HAM RI yang mengesahkan kembali kepengurusan Riau. Bahkan Menteri Hukum dan HAM juga mengamanatkan harus ada rekonsiliasi Partai Golkar mulai dari pusat hingga daerah. Justru yang terjadi sebaliknya yakni pemberhentian di berbagai daerah sehingga menimbulkan gejolak dan persoalan hukum. “Putusan mahkamah partai melalui Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Golkar telah merehabilitasi klien kami dari segala tuduhan,” kata Rofiq.

Demikian dengan proses PAW terhadap kliennya juga tidak bisa dilaksanakan karena mekanismenya tidak benar. Terlebih lagi kliennya tidak memiliki kesalahan yang jelas. Ia mengingatkan bahwa pemberhentian anggota DPR atau DPRD sebagaimana UU MD3, ketika ada gugatan maka harus menunggu sampai adanya putusan inkrach. “Jadi kami minta para tergugat bersabar dan menahan diri karena gugatan hukum ini masih berproses. Jadi tunggu ada putusan inkrach,” ujarnya.

Baca Juga  Pelajar SMP Tabrak Bocah SD, Motor Nyaris Dibakar Massa

Sementara Ketua PN Sumbawa melalui Panitera, M Saleh SH mengakui adanya gugatan tersebut. Gugatan itu telah didaftarkan dan tercatat dengan nomor 37/Pdt Sus/Parpol 2016 tanggal 21 Juli 2016. Untuk persiapan persidangan, Ketua PN akan menunjuk majelis hakim. Selanjutnya majelis hakim menetapkan jadwal sidang. Sebelum sidang, Kedua pihak akan dipertemukan untuk dilakukan mediasi. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.