BPJS Distribusi 8.479 KIS untuk Masyarakat Sumbawa

oleh -36 views
dr Anurman Huda Kepala Divisi Regional XI BPJS Kesehatan Bali Nusra didampingi Kepala BPJS Cabang Bima, Elly Widiani dan Kadis Sosial, Dr. M Ikhsan Safitri,

SUMBAWA BESAR, SR (18/07/2016)

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) mendistribusikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Tahun 2016 untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Sumbawa. Jumlah KIS yang didistribusikan melalui Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa ini mencapai 8.479 lembar. Artinya, pemegang kartu BPJS Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu di daerah ini bertambah dari 161.000 menjadi 169.479 orang. Ribuan KIS ini resmi diserahkan dr Anurman Huda Kepala Divisi Regional XI BPJS Kesehatan Bali Nusra didampingi Kepala BPJS Cabang Bima, Elly Widiani kepada Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc didampingi Kadis Sosial, Dr. M Ikhsan Safitri, Senin (18/7).

Dicegat SAMAWAREA, dr. Anurman Huda mengatakan, bahwa distribusi KIS ini dilakukan paling lambat 31 Juli 2016 untuk menambah jumlah penerima bantuan iuran APBN Tahun 2015 sebelumnya. Distribusi ini harus segera dilakukan oleh Dinas Sosial, agar masyarakat penerima bisa berobat di sejumlah fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan RSUD.

Ia mengakui masih banyak masyarakat yang belum terkafer PPI APBN. Hal ini berdasarkan data di Dinas Sosial. Nantinya dinas tersebut akan melakukan verifikasi untuk menentukan siapa yang layak diakomodir sebagai tambahan masyarakat miskin yang belum ditanggung APBN. Tentunya pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Sumbawa yang menanggungnya melalui anggaran APBD. Sebab selama ini banyak masyarakat tidak mampu di Kabupaten Sumbawa yang kesulitan biaya untuk berobat ke rumah sakit. Untuk koordinasi lebih lanjut dr Anurman berharap Dinas Sosial bisa mengirimkan daftar nama masyarakat miskin atas persetujuan Bupati untuk diusulkan ke PBI APBN melalui Kementerian Sosial. Jika nantinya Kementerian Sosial bisa menyetujuinya, BPJS siap menerbitkan KIS. “Jadi selain menyerahkan KIS untuk ribuan masyarakat miskin, kami juga mendorong Pemda untuk mengalokasikan anggaran APBD untuk menangani masyarakat miskin lain yang belum terakomodir,” katanya.

Baca Juga  Ratusan Perawat Sumbawa Kembali Tuntut Kesejahteraan

Bupati juga diharapkan dapat menerbitkan semacam surat edaran yang mengharuskan pemberi kerja mendaftarkan seluruh karyawannya ke JKN (Jaminan Kerja Nasional) agar tanggungjawab dari perusahaan tidak dibebankan kepada Pemda. “Jangan sampai karyawan perusahaan ini menjadi korban karena perusahaan lepas tangan dan tidak mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN yang memiliki mendapatkan jaminan kesehatan,” ujar Dokter Anurman Huda. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.