Sumbawa Dipercaya Sebagai Pelaksana ICMM

oleh -3 views

SUMBAWA BESAR, SR (27/06/2016)

Kabupaten Sumbawa adalah salah satu dari enam kabupaten di Provinsi NTB dan Jawa Timur yang dipercaya menjadi pelaksana Program Riset Operasional dari Improving Cantraceptive Method Mix (ICMM). Program advokasi Keluarga Berencana berbasis data atau bukti nyata dilakukan dengan pendekatan Advance Family Planning (AFP) sebagai salah satu dari program yang dilaksanakan oleh Yayasan Cipta Cara Padu. Untuk menjamin pelaksanaan program tersebut, sejak Tahun 2013, di Kabupaten Sumbawa telah dibentuk tim lintas sektor pelaksana strategi advokasi yang disebut dengan District Working Group (DWG). Pertemuan Advokasi Keberlanjutan DWG Sumbawa Pasca Program Contaceptive Method Mix (ICMM) dilaksanakan di Wisma Daerah Kabupaten Sumbawa, Senin (27/6).

Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Sumbawa, Dr H Muhammad Ikhsan M.Pd dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas rencana keberlanjutan kegiatan advokasi revitalisasi program KB pasca Program ICMM dan advokasi dukungan kepala daerah untuk keberlanjutan kegiatan advokasi revitalisasi program KB pasca Program ICMM. Selain itu melakukan pendokumentasian strategi dan hasil capaian advokasi revitalisasi program KB. Kegiatan ini diikuti 75 orang yang terdiri dari Direktur Eksekutif, Program Manager, program Officer, M & E Officer DAN asisten Program YCCP Pusat, Provincial Program Officer YCCP dan PWG Nusa Tenggara Barat, serta Field Officer YCCP, DWG Sumbawa, Humas, Tim KB Desa, dan Tim KB Kecamatan.

Baca Juga  Komisi II Minta Kaji Ulang Syarat Menabung 10% untuk Bantuan Bariri

ICMM 2ICMM 1Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dalam sambutannya mengatakan program Improving Contraceptive Method Mix (ICMM) merupakan program riset operasional dan Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu dari 6 kabupaten di Propinsi NTB dan Jawa Timur yang menjadi lokasi pelaksanaan program ICMM tersebut. Karena itu  peran DWG dan PWG sangat penting dalam merencanakan, mengelola dan mengintegrasikan pelaksanaan program KB ke depan. Karena Distrik Working Group (DWG) yang beranggotakan lintas sektor sebagai pelaksana strategi advokasi di daerah telah banyak memperolah hasil/quick wins dalam mendukung program KB khususnya Metode Kontrasepsi Efektif Jangka Panjang (MKJP) di daerah ini.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui BKBPP dalam menyukseskan pelaksanaan advokasi KB telah membangun kemitraan dalam membangun keintegrasian dan keterpaduan program baik antar institusi pemerintah daerah maupun dengan berbagai komponen masyarakat, sehingga buah dari semuanya itu telah mampu membawa Kabupaten Sumbawa menjadi ‘model’ program yang acapkali menjadi acuan ‘pilot project’ dari beberapa kabupaten maupun provinsi lain di luar NTB. Sekaligus mengilhami raihan prestasi baik level provinsi dan nasional. Inovasi-inovasi yang tercipta tidak lain untuk memberikan ketajaman-ketajaman dalam menjawab berbagai tantangan yang ada.

Salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengintegrasikan program pusat dan daerah adalah dengan mencanangkan kampung KB yang terletak di Dusun Nisung Desa Karang Dima Kecamatan Badas, 17 Maret 2016 lalu. Melalui kampung KB tersebut diharapkan akan menjadi pusat-pusat penggarapan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dalam kewilayahan yang lebih terbatas, yakni kampung. “Saya selaku pimpinan daerah mengharapkan agar kampung KB lainnya dapat terbentuk di tiap-tiap kecamatan sehingga masyarakat dapat melihat dan merasakan langsung manfaat mengikuti program KB itu. Betapa tidak, akan banyak program pemberdayaan keluarga yang akan hadir di kampung KB, bukan hanya sebatas program KB atau layanan kontrasepsi semata,” ujar Wabup.

Baca Juga  Tambah 19 Orang Sembuh dari Covid, Paling Banyak Kota Mataram

Kegiatan ini akan menjadi upaya bersama bagi peningkatan kesertaan masyarakat ber-KB di Kabupaten Sumbawa yang dilandasi dari data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kenyataan di lapangan, hingga akhirnya dapat mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD