Pemberitaan Sadistis Marak, Jurnalis Langgar Etika

oleh -5 views

JAKARTA, SR (22/06/2016)

Fungsi Dewan Pers salah satunya adalah “menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik” (Pasal 15 ayat (2) c). Melalui Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers menerima beragam pengaduan dari masyarakat dan elemen lainnya. Salah satu isu pemberitaan yang menyita perhatian publik akhir-akhir ini adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan sadis terhadap seorang karyawati pabrik plastik di Kabupaten Tangerang, pada 13 Mei 2016 lalu, yang dinilai publik sungguh kejam dan diluar batas kemanusiaan. Sejumlah media membuat pemberitaan sedemikian detil, bahkan secara terang-terangan memasang foto korban tanpa upaya untuk mengaburkan gambar korban sama sekali. Hal ini melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yaitu “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. Dewan Pers telah melayangkan surat peringatan keras kepada media-media tersebut untuk tidak mengulangi pemberitaan semacam itu. Untuk menjaga marwah dan keluhuran profesi wartawan Dewan Pers mengelar Diskusi dengan Tema : “Pemberitaan Media yang Sadistis” (Laporan Kasus Pengaduan ke Dewan Pers Maret – Juni 2016). Diskusi ini ditujukan sebagai bagian dari pembelajaran bersama sekaligus evaluasi atas kinerja pers dalam memberikan pelayanan informasi yang mencerahkan bagi publik.

Hadir dalam diskusi empat narasumber, Imam Wahyudi (Anggota Dewan Pers), Sujarwanto Rahmat Arifin (Komisioner KPI), Sabam Leo Batubara (Anggota Pokja Pengaduan) dan Kombes Pol. Agus Rianto, Karo Penmas Mabes Polri. Dalam narasi pembuka diskusi, Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar menekankan pentingnya Media dalam menyajikan informasi yang baik dan layak. “Praktek kekejian sadistis bersifat contagious, menular. Kekejaman yang disiarkan secara terbuka akan memicu perilaku serupa di tempat lain dan oleh pelaku lain”. Data dari KPI menunjukkan, prosentase pelanggaran tayangan jurnalistik penyiaran mendominasi jenis pelanggaran P3SPS. “Semester pertama tahun 2016, 53% pelanggaran terjadi dalam kategori jurnalistik”. Rahmat melanjutkan, P3SPS telah tegas mengatur bagaimana sebuah tayangan sadistik dilarang muncul dalam media massa penyiaran. Kegiatan merusak dalam demonstrasi, aktifitas bentrok antara aparat dan pendemo, seyogyanya tidak tampil dalam layar kaca.

Baca Juga  Seorang Mahasiswa Dihabisi di Ladang Jagung

Diskusi yang dihadiri sekitar 50 orang dari kalangan media, pengamat media dan akademisi ini juga mengkaji mengenai pentingnya peran perusahaan pers dalam menyelenggarakan pendidikan bagi wartawan yang bekerja di medianya. Produk jurnalistik yang ada saat ini mencerminkan bagaimana pemahaman wartawan atas standar etika yang masih rendah. Pendidikan wartawan yang dilakukan secara terus menerus menjadi kebutuhan mutlak dalam menjamin produk jurnalistik yang taat etika, ujar Ketua IJTI, Yadi Hendriana. “Dalam rangka menindaklanjuti program piagam palembang, Dewan Pers akan kembali mengingatkan kewajiban media untuk meratifikasi empat Peraturan Dewan Pers yaitu Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan dan Standar Kompetensi Wartawan”, ujar Imam Wahyudi. Ia menambahkan, “Salah satu kewajiban media yang termaktub dalam keempat standar ini adalah kewajiban media dalam melakukan pendidikan kepada wartawannya”. (Dewan Pers)

bankntb DPRD DPRD