Inilah Jawaban Bupati Sumbawa Terhadap Pandangan Fraksi DPRD

oleh -12 views

Soal Ranperda RPJMD Sumbawa untuk Lima Tahun

SUMBAWA BESAR, SR (20/06/2016)

Bupati Sumbawa memberikan jawaban terhadap tanggapan atau pemandangan umum Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sumbawa atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016—2021. Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati, Drs H Mahmud Abdullah pada Sidang Paripurna III yang dipimpin Ketua DPRD Lalu Budi Suryata SP didampingi dua pimpinan lainnya, H Ilham Mustami S.Ag dan Kamaluddin ST M.Si serta dihadiri seluruh anggota DPRD setempat dan para SKPD, Senin (20/6).

FRAKSI PDIP

Mengawali jawabannya Wakil Bupati menyampaikan terima kasih kepada perhatian Fraksi PDI Perjuangan mengenai sajian data-data dalam rancangan RPJMD. Pemerintah daerah telah berupaya untuk menyajikan data yang relevan dalam penyusunan rancangan RPJMD. Perlu disadari bahwa kedalaman dan keluasan cakupan data sangat ditentukan oleh skala perencanaan, sehingga perencanaan makro didasarkan pada data yang sifatnya makro. Demikian pula perencanaan yang sifatnya teknis operasional maka data yang diperlukan bersifat detail dan mendalam. Ke depan untuk menjaga keseragaman data pembangunan daerah maka semua data baik makro maupun mikro akan diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Terhadap harapan agar bobot prioritas pembangunan terintegrasi dengan pengalokasian anggaran di dalam dokumen rancangan RPJMD merupakan catatan penting untuk penyempurnaan rancangan RPJMD ini. Melalui kesempatan ini perlu juga dijelaskan bahwa pengalokasian anggaran yang tertuang di dalam rancangan RPJMD merupakan alokasi anggaran indikatif  minimal yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan ketersediaan pendapatan daerah. Dalam perjalanan setiap tahunnya apabila terjadi peningkatan pendapatan maka kebijakan yang akan ditempuh adalah mengoptimalkan potensi pendapatan tersebut untuk sebesar-besarnya membiayai program-program pembangunan tahun berjalan. Demikian pula apabila terjadi perubahan kebijakan nasional terhadap pengalokasian baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung maka dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu Rancangan RPJMD ini harus pula memiliki fleksibilitas, selain untuk menciptakan ruang bagi penjabaran teknis untuk perencanaan strategis perangkat daerah, juga agar bisa mengakomodir perubahan-perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa datang dan belum dapat diprediksi secara pasti pada saat ini. Selanjutnya mengenai harapan untuk perencanaan  pembangunan yang sifatnya riil dan nyata, baik pada aspek pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya, secara teknis akan dituangkan lebih detail dalam rencana strategis perangkat daerah. Penjelasan ini sekaligus menjawab pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi PAN.

Tentang rencana pembangunan rumah sakit, Wabup menyampaikan terima kasih atas dukungan Fraksi PDI Perjuangan. Tentu saja tetap mengedepankan kajian-kajian serta analisis perencanaan yang komprehensif. Di dalam rancangan RPJMD yang telah disampaikan, sudah memuat semangat tersebut. Sebagai tambahan penjelasan mengenai pembangunan rumah sakit ini, bahwa saat ini sedang dilaksanakan Feasibility Study (FS) yang bertujuan untuk menentukan indikasi lokasi dan luas lahan yang diperlukan guna membangun rumah sakit yang refresentatif. Hasil kajian tersebut akan dijadikan dasar untuk melakukan langkah pembebasan lahan atau penyiapan lahan. “Kami berharap proses tersebut dapat selesai pada Tahun 2017 bersamaan dengan penyusunan DED. Sehingga proses konstruksi fisik dapat dimulai pada Tahun 2018,” pintanya.

Di dalam rancangan RPJMD lanjutnya, telah dituangkan pada indikator kinerja daerah pada aspek daya saing dan penganggarannya dialokasikan melalui program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit. Penjelasan ini sekaligus menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra , Fraksi Hanura, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Nasdem, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Bintang Keadilan.

Terkait dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance), pemerintah Kabupaten Sumbawa sangat sependapat untuk memberikan ruang bagi aparatur sipil negara secara profesional dan terbuka dengan tetap mengedepankan etika birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Hal ini sudah mulai diimplementasikan dengan mengadakan assessment test bagi pejabat Eselon II yang berlangsung pada awal Bulan Juni lalu, yang hasilnya nanti akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan antara lain untuk menempatkan SDM aparatur pada tempat yang tepat, sehingga kinerja birokrasi khususnya dan kinerja pembangunan umumnya akan berlangsung lebih baik dari sebelumnya. Penjelasan ini sekaligus menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Terkait percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah berkomitmen untuk senantiasa konsisten mengimplementasikan agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021. Untuk periode lima tahun ke depan, pemerintah daerah menargetkan penuntasan 100 persen jalan mantap di seluruh wilayah kabupaten dengan titik berat pada membuka akses bagi wilayah terisolir khususnya di wilayah selatan. Selain itu di bidang sumber daya air, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas jaringan irigasi di 71 daerah irigasi kewenangan kabupaten. Demikian pula dengan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman seperti ketersediaan layanan air bersih dan sanitasi layak diarahkan untuk bersinergi dengan program 100-0-100 (seratus kosong seratus) dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yaitu 100 persen ketersediaan air bersih, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi layak.

Pemerintah daerah mengapresiasi pandangan Fraksi-fraksi DPRD dalam kaitan dengan akselerasi pembangunan infrastruktur. Ia berharap dukungan dari fraksi-fraksi DPRD untuk dapat secara bersama-sama mengawal percepatan pembangunan infrastruktur ini sehingga pada akhir periode RPJMD nanti harapan dan target yang telah disepakati dapat dicapai. Penjelasan ini sekaligus menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra , Fraksi Partai Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Bintang Keadilan.

Harapan untuk pengembangan potensi unggulan daerah dan peningkatan produktivitas usaha masyarakat, pemerintah daerah sependapat dengan Fraksi PDI Perjuangan untuk lebih inovatif melakukan pendampingan yang terarah dalam peningkatan produktivitas komoditas unggulan secara berkelanjutan. Hal ini telah dituangkan dalam arah kebijakan RPJMD. Begitu pula dalam rangka menciptakan lapangan kerja melalui penciptaan wirausaha baru, pemerintah daerah telah merencanakannya di dalam dokumen RPJMD. Penjelasan ini sekaligus menjawab pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Terkait dengan harapan Fraksi PDI Perjuangan dalam rangka melestarikan dan menumbuhkembangkan potensi budaya dan kearifan lokal serta upaya menjaga kondusifitas daerah dan toleransi antar umat beragama, pemerintah daerah sependapat dengan Fraksi PDI Perjuangan. Di dalam rancangan RPJMD ini telah dituangkan dalam misi 6 dan misi 7. Mengenai kegiatan inventarisasi sektor budaya dan kearifan lokal secara operasional akan dituangkan pada rencana strategis perangkat daerah. Meski demikian apabila ada hal-hal yang dipandang penting dalam rangka menyempurnakan rancangan RPJMD tersebut, secara bersama-sama perlu disempurnakan untuk melahirkan dokumen RPJMD yang representatif. Mengingat aspek budaya dan kearifan lokal merupakan kekayaan daerah yang tak ternilai, yang dapat menunjang keberhasilan proses pembangunan semua sektor yang ada, termasuk dalam rangka memelihara nilai-nilai luhur yang menjamin keberlangsungan stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan, sikap toleransi dan saling menghargai antar sesama. Tentu semua itu menjadi tanggungjawab bersama. Penjelasan ini sekaligus menjawab pemandangan umum yang disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Nasdem.

FRAKSI GOLKAR

Selanjutnya penjelasan terhadap pemandangan umum yang telah disampaikan Fraksi Partai Golkar. Berkaitan dengan kewenangan untuk pembangunan perikanan, bahwa sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai sub urusan perikanan tangkap yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, ijin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di bawah 5 GT, ijin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dibawah 5 GT, serta pendaftaran kapal perikanan di bawah 5 GT. Sedangkan pada sub urusan perikanan budidaya, pemerintah kabupaten berkewenangan di dalam penerbitan IUP bidang pembudidayaan ikan yang usahanya di dalam daerah kabupaten, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, serta pengelolaan pembudidayaan ikan. Dengan demikian maka pemerintah kabupaten masih memiliki kewenangan pada perikanan tangkap maupun perikanan budidaya sesuai dengan batas-batas ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Karena itu, pemerintah daerah tetap akan merencanakan pembangunan baik untuk mendukung pembangunan perikanan tangkap maupun perikanan budidaya sesuai batasan kewenangan tersebut.

Harapan Fraksi Partai Golkar agar pemerintah daerah dapat memformulasikan kebijakan khusus tentang bantuan permodalan berskala mikro, tentu tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, tidak diatur mengenai bantuan permodalan berskala mikro, namun peraturan tersebut mengatur tentang pemberian hibah dan bantuan sosial yang sasarannya antara lain kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba. Oleh karena itu dalam menyikapi kebutuhan permodalan bagi usaha berskala mikro, pemerintah daerah akan menempuh kebijakan memfasilitasi terbentuknya BUMDEs atau lembaga keuangan dan perbankan lainnya dalam rangka menyediakan akses permodalan usaha yang terjangkau oleh usaha mikro

Demikian pula dengan harapan untuk kebijakan penertiban pekerja migran akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Di dalam rancangan RPJMD telah direncanakan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat dan berbasis kompetensi dalam rangka menyikapi tantangan dan permasalahan ketenagakerjaan di masa mendatang.

Selanjutnya mengenai KTM Labangka, sesungguhnya telah terpayungi di dalam program pengembangan wilayah transmigrasi, serta beberapa program pada urusan lainya yang secara terintegrasi akan diarahkan untuk pengembangan kawasan, dan secara lebih spesifik operasional akan dituangkan ke dalam rencana strategis perangkat daerah. Pemerintah daerah akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka memperkuat dukungan peningkatan akses, terutama akses wilayah selatan, serta akses sumberdaya air, baik untuk menunjang upaya pemanfaatan potensi sumberdaya yang tersedia maupun untuk menjadikan KTM sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Meskipun demikian harapan Fraksi Partai Golkar akan menjadi catatan di dalam pembahasan tingkat selanjutnya.

Usulan mengenai upaya peningkatan profesionalisme pelayanan medis serta perbaikan manajemen sistem pelayanan kesehatan, patut diapresiasi dan pemerintah daerah sangat sependapat. Di dalam rancangan RPJMD telah direncanakan dengan mengupayakan tercapainya akreditasi layanan kesehatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Rencana ini sejalan dengan implementasi sistem jaminan kesehatan nasional yang mensyaratkan penyelenggara layanan kesehatan memenuhi kriteria terakreditasi. Hal ini telah dituangkan ke dalam inidkator kinerja daerah pada urusan kesehatan yaitu pada indikator cakupan puskesmas yang terakreditasi serta cakupan pemenuhan standar akreditasi nasional rumah sakit tingkat dasar.

Selanjutnya tentang harapan Fraksi Partai Golkar mengenai kebijakan preventif sesungguhnya telah direncanakan melalui beberapa program termasuk di antaranya program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat, program pengembangan lingkungan sehat, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan program-program lainnya. Penjelasan ini sekaligus menjawab Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional

Mengenai komite sekolah, pemerintah daerah sepakat perihal urgensi keberadaan regulasi daerah terkait peran komite sekolah. Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa komite sekolah/madrasah berperan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan melalui pemberian pertimbangan dan dukungan tenaga, sarana, prasarana dan pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Terkait dengan agenda menciptakan daya saing, usulan Fraksi Partai Golkar untuk kegiatan promosi produk-produk unggulan Kabupaten Sumbawa sesungguhnya telah tertuang di dalam misi ke 4 pada indikator kinerja program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan dan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Secara lebih operasional teknis akan dituangkan ke dalam rencana strategis perangkat daerah. Demikian pula terhadap kebijakan penciptaan iklim investasi di Kabupaten Sumbawa. Di dalam rancangan RPJMD, pemerintah daerah akan menempuh beberapa strategi di antaranya meningkatkan pelayanan melalui penyiapan regulasi yang diarahkan kepada sistem pelayanan dan informasi investasi satu pintu yang mudah dan cepat, penyederhanaan prosedur pelayanan perijinan melalui pembentukan pelayanan terpadu satu pintu, penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga kondusifitas daerah, serta meningkatkan promosi investasi. Selain itu dalam menunjang kemudahan berinvestasi pemerintah daerah juga merencanakan percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka dan memperlancar aksesibilitas arus uang, orang, barang dan jasa. Penjelasan ini sekaligus menjawab pemandangan umum yang disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi PAN.

Selanjutnya menanggapi usulan Fraksi Partai Golkar perihal pemanfaatan areal publik untuk akses pemasaran hasil produksi masyarakat, hal tersebut merupakan salah satu langkah yang juga akan ditempuh oleh pemerintah daerah. Beberapa langkah lainnya yang telah direncanakan adalah program pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah, program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

Sesuai dengan harapan Fraksi Partai Golkar, bahwa RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021 diharapkan mampu menjawab tantangan perekonomian di masa depan serta disesuaikan dengan RPJPD. Kemudian harapan untuk menciptakan konektivitas daerah dan pusat melalui sinergitas program, tentu menjadi harapan bersama. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas tersebut termasuk dalam dangka menunjang pembangunan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan infrastruktur kawasan selatan serta aksesibilitas telekomunikasi, dan infrastruktur dasar lainnya.

Mengenai pembangunan pariwisata, pemerintah daerah akan menempuh kebijakan yang membuka ruang bagi komunitas lokal untuk berpartisipasi aktif di dalam pembangunan bidang kepariwisataan bekerjasama dengan pemerintahan desa dan kecamatan setempat. Beberapa obyek destinasi wisata yang kini semakin banyak digandrungi para pelancong, seperti wisata alam pegunungan dengan pemandangan dan air terjunnya, wisata bahari dengan keindahan laut dan pulau-pulau kecilnya, serta situs-situs benda purbakala dan obyek megalitik harus dapat dimanfaatkan secara optimal dalam masa periode tahun 2016-2021 ini. Termasuk di dalamnya untuk mendukung pengembangan Kawasan Samota.

Baca Juga  Salut !! PORA Lakukan Misi Kemanusiaan untuk Korban Gempa Lombok

Ada beberapa kendala yang dirasakan selama in seperti minimnya atraksi wisata, aksesibilitas (yang menyangkut transportasi dan infrastruktur pendukung), amenitas (yang menyangkut akomodasi, dan sarana/prasarana penunjang lainnya), serta kelembagaan (yang menyangkut organisasi/kelompok pengelola, termasuk masyarakat setempat, serta regulasinya) akan menjadi perhatian untuk dipertajam di dalam rencana strategis perangkat daerah.

FRAKSI HANURA

Selanjutnya penjelasan terhadap pemandangan umum yang telah disampaikan Fraksi Hanura, bahwa dukungan agar pembangunan pendidikan tidak hanya menggarap aspek infrastruktur tetapi juga kompetensi. Dalam hal ini pemerintah daerah telah merencanakan peningkatan kualitas/mutu dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Terhadap masih rendahnya aksesibilitas terhadap SMA/SMK karena ketersediaannya yang belum merata, pemerintah daerah akan tetap bersinergi dengan pemerintah provinsi, sehingga layanan pendidikan di Kabupaten Sumbawa baik untuk pendidikan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten maupun pendidikan menengah yang kewenangannya dialihkan ke provinsi berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014, akan tetap semakin baik di Kabupaten Sumbawa. Jawaban ini sekaligus menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Selanjutnya mengenai BPJS, pemerintah daerah merencanakan untuk meningkatkan koordinasi dan bersinergi dalam hal sosialisasi, peningkatan akses, kualitas dan transparansi mekanisme pelayanan kesehatan sehingga tingkat kepuasan masyarakat atas layanan BPJS menjadi lebih baik dari sebelumnya. Demikian pula terhadap harapan untuk peningkatan pelayanan dan ketersediaan tenaga layanan baik tenaga medis maupun dokter, pemerintah daerah akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengalokasian tenaga kesehatan, baik melalui jalur pengangkatan CPNS maupun penempatan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Penjelasan ini sekaligus menjawab pemandangan umum Fraksi PAN dan Fraksi Partai Demokrat.

Harapan Fraksi Hanura terhadap akses kredit di lembaga keuangan/perbankan, akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Untuk itu dalam mendukung program  pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah, program pengembangan industri kecil dan menengah, program peningkatan kelembagaan industri kecil dan menengah dan beberapa program lainnya, pemerintah daerah merencanakan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan lembaga keuangan/perbankan termasuk mengupayakan pembentukan badan usaha milik desa sehingga akses permodalan bagi masyarakat menjadi lebih terbuka. Penjelasan ini sekaligus menjawab pemandangan Fraksi Partai Demokrat.

Kemudian harapan Fraksi Hanura untuk pelibatan tokoh agama, budaya dan masyarakat umum dalam upaya menciptakan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama, tentu menjadi harapan semua. Semangat gotong royong yang menjadi landasan dalam rumusan visi pemerintahan ini mengisyaratkan bahwa dibutuhkan keterlibatan semua komponen bangsa dan khususnya masyarakat Kabupaten Sumbawa secara bahu membahu untuk berpartisipasi dalam setiap geliat proses pembangunan daerah termasuk di dalamnya penciptaan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama. Jawaban ini sekaligus menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Sedangkan terhadap ketersediaan fasilitas pertunjukan kesenian yang dirasakan masih terbatas, akan menjadi catatan penting untuk diagendakan dalam RPJMD ini. Sesungguhnya hal tersebut telah direncanakan di dalam RPJMD melalui program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada urusan pariwisata. Sedangkan untuk fasilitas kesenian di tingkat-tingkat desa, pemerintah daerah akan mendorong peran serta pemerintahan desa sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimilikinya.

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi pada urusan lingkungan hidup, sebagaimana disampaikan oleh Fraksi Hanura, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memperluas cakupan layanan persampahan secara bertahap dari tahun ke tahun. Dalam lima tahun kedepan, pemerintah berencana untuk menambah sarana dan prasarana persampahan, dan juga akan membangun dua TPA baru sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam upaya memperluas cakupan layanan persampahan. Dan program tersebut telah tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2021.

FRAKSI PPP

Selanjutnya penjelasan terhadap pemandangan umum yang telah disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Pemerintah daerah sependapat dengan Fraksi PPP tentang peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat untuk menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD tahun 2016-2021. Dalam rangka mendukung keberhasilan prioritas pembangunan kesehatan, pemerintah daerah merencanakan untuk membangun rumah sakit di lokasi baru yang diharapkan akan lebih refresentatif, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin lebih baik. Untuk itu, akan tetap dilakukan analisis dan kajian komprehensif. Kemudian mengenai apresiasi Fraksi PPP atas rencana untuk memastikan kredibilitas sistem pengisian jabatan melalui lelang terbuka. Telah menjadi komitmen Husni Mo, bahwa pemerintah daerah ke depan haruslah menjadi pemerintah daerah yang melayani, sehingga diperlukan perangkat-perangkat yang tepat dan sesuai kapasitas dan kompetensinya dengan tugas dan beban kerja yang diembannya. Pemerintah daerah telah berkomitmen bahwa pengisian jabatan yang kosong akan dilakukan melalui lelang terbuka untuk memberikan ruang bagi aparatur sipil negara secara profesional dan terbuka dengan tetap mengedepankan etika birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Kemudian mengenai harapan Fraksi PPP tentang aktifitas masyarakat yang merusak lingkungan seperti illegal loging, illegal fishing, illegal mining dan lain-lain, pemerintah daerah dalam dokumen rancangan RPJMD ini berkomitmen melakukan upaya penegakan hukum. Di antaranya melalui program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan, program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan, program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan. Di bidang lingkungan hidup pemerintah daerah akan menyusun regulasi-regulasi baru di tingkat daerah untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk perusakan lingkungan dan mempertahankan fungsi dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

FRAKSI PAN

Jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional. Bahwa prestasi meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang keempat kalinya secara berturut-turut, adalah keberhasilan bersama. Semua patut menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin besar dan kompleks, standar penilaian untuk mendapatkan predikat tersebutpun tentu akan semakin tinggi, terutama bila dikaitkan dengan adanya dana insentif daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat atas prestasi WTP serta beberapa indikator penentu lainnya. Semuanya membutuhkan kerja keras di semua lini dan komponen yang ada di daerah ini. Pada aspek penataan aparatur dan kelembagaan, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pembenahan, sehingga kebijakan ke depan akan lebih berpeluang memberikan hasil terbaik bagi daerah ini. Demikian pula dari aspek lingkungan serta antisipasi perubahan dan dampak-dampaknya, akan menjadi perhatian untuk dapat terimplementasikan dalam proses pembangunan secara lebih efektif.

Mengacu pada realisasi PAD selama tahun 2011-2015, dengan pertumbuhan yang fluktuatif dan cenderung menurun, serta pertumbuhan terendahnya terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 6,22 persen, sehingga sesuai dengan harapan Fraksi PAN, pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan PAD minimal pada tingkat pertumbuhan 12,53 persen pertahun mulai tahun 2017, yang akan dilakukan melalui upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Seperti menjaring objek dan wajib pajak serta retribusi baru, penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) pada objek PBB-P2 dan BPHTB sesuai kondisi pasar, peninjauan tarif atas beberapa obyek pajak daerah dan retribusi daerah, penganggaran belanja daerah yang berdampak pada peningkatan PAD baik secara langsung maupun tidak langsung di samping juga meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Demikian pula dengan kesenjangan antara anggaran belanja aparatur dengan anggaran belanja program/kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat periode 2011-2015, dapat dijelaskan bahwa pada rancangan RPJMD 2016-2021, telah diupayakan peningkatan proporsi belanja untuk program/kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat yaitu melalui alokasi belanja modal (investasi) minimal 25% dari total belanja dan pengeluaran pembiayaan mulai tahun 2017 dan diupayakan meningkat menjadi lebih dari 25 % pada tahun-tahun berikutnya.

Terhadap kendala belum representative sarana penunjang proses belajar mengajar, melalui rancangan RPJMD ini pemerintah daerah telah merencanakan untuk meningkatkan ketersediaan sarana prasarana belajar mengajar yang representative agar mampu memenuhi standar nasional pendidikan. Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya maka sasaran antara lain yang ingin dituntaskan dalam periode RPJMD ini adalah pemenuhan standar pelayanan minimal di semua satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Selanjutnya mengenai gambaran proyeksi perekonomian makro dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021 sebagaimana dipertanyakan Fraksi PAN, sesungguhnya secara indikatif telah tertuang di dalam rancangan RPJMD dan menjadi bagian dari indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat khususnya pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Sebagai gambaran dapat disampaikan bahwa telah terjadi perubahan pendekatan perhitungan kondisi makro perekonomian dari 9 (sembilan) sektor pembangunan menjadi 17 kategori lapangan usaha yang semuanya telah terelaborasi melalui program program pembangunan pada rancangan RPJMD yang akan dibahas dan disepakati bersama.

FRAKSI GERINDRA

Kemudian penjelasan terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra. Di antaranya proses penegerian UNSA. Pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi proses tersebut. Mengingat bahwa perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD dibatasi pada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka upaya tersebut tidak dituangkan secara eksplisit ke dalam program pembangunan, melainkan melalui tindakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini karena penentu kebijakan penegerian perguruan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah akan berperan di dalam memberikan dukungan dan melakukan fasilitasi dalam proses penegerian tersebut. Penjelasan ini sekaligus menjawab pemandangan umum Fraksi Nasdem.

Selanjutnya mengenai pembangunan pendidikan, terutama pada aspek ketersediaan tenaga pendidik di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data yang tersedia sebenarnya sudah memadai dilihat dari rasio guru terhadap jumlah murid. Masalah yang dihadapi saat ini adalah tingkat kompetensinya, terutama tenaga pendidik yang berstatus sebagai guru tidak tetap. Untuk menyikapi hal tersebut di dalam rancangan RPJMD ini dituangkan melalui program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra mengenai penugasan guru menjadi kepala sekolah, pemerintah daerah akan tetap berupaya untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan. Meskipun demikian, patut menjadi perhatian semua pihak, terutama dalam situasi-situasi tertentu dimana standar ideal belum bisa dicapai, maka beberapa pertimbangan teknis penting untuk dijadikan acuan, dengan sasaran utama bahwa pengelolaan manajemen sekolah harus dijamin dapat berlangsung dengan baik. Untuk itu, dalam periode pemerintahan tahun 2016-2021, pemerintah daerah juga akan melakukan beberapa pembenahan terhadap kapasitas dan kompetensi guru, agar dapat memenuhi standar ideal sesuai kemampuan yang dimiliki.

Selanjutnya mengenai harapan Fraksi Partai Gerindra untuk realisasi rencana pengembangan sistem informasi berbasis spasial, dapat dijelaskan bahwa sistem informasi tersebut sedang dalam pengembangan oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa dan saat ini sudah dapat diakses melalui portal informasi geospasial Kabupaten Sumbawa di https://geoportal.sumbawakab.go.id yang juga sudah berhasil dikoneksikan dengan portal informasi geospasial nasional yang dikelola Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia dan akan diintegrasikan dengan basis data non spasial yang bisa diakses melalui portal http://geoportalbankdatasumbawa.net. Portal tersebut, selain dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja, juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder di luar pemerintahan (akademisi, politisi, dunia usaha, dll) untuk berbagai kepentingan seperti riset penelitian, investasi, promosi dan lain-lain.

Terkait dengan pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra mengenai terobosan-terobosan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Sumbawa. Selama ini para petani memiliki keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi untuk mengembangkan usaha taninya, karena keterbatasan kapasitas, keterbatasan akses permodalan, serta beberapa keterbatasan lainnya, sehingga memiliki ketergantungan yang kuat terhadap rentenir. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah merencanakan kebijakan secara bertahap mulai dari upaya untuk mendekatkan akses permodalan dengan memfasilitasi terbentuknya BUMDEs atau lembaga keuangan dan perbankan lainnya, mengoptimalkan peran gabungan kelompok tani (gapoktan), serta penyiapan regulasi yang akan menjadi pedoman, serta pengalokasian anggaran melalui skema pembiayaan.  Sementara pola pembinaan usaha, serta kapasitas petaninya di dalam rancangan RPJMD ini akan dilaksanakan melalui program penyediaan sarana prasarana pertanian dan program penguatan kapasitas kelembagaan petani. Adapun teknis operasionalnya akan dijabarkan lebih rinci dalam rencana strategis perangkat daerah. Semua itu diupayakan dapat terwujud dalam periode pemerintahan tahun 2016-2021, dan kebijakan pembiayaannya tentu terlebih dahulu akan disepakati bersama lembaga DPRD ini.

Demikian pula dengan harapan untuk peningkatan produksi pertanian, dukungan infrastruktur irigasi, infrastruktur pembangunan peternakan, sumberdaya manusia hingga kesejahteraan aparatur, semuanya telah terpayungi dalam rancangan RPJMD ini. Sedangkan penjelasan mengenai kelanjutan pembangunan Jalan Garuda, Samota, dan pengaman pantai Labuhan Sumbawa-Pantai Goa tetap akan dilanjutkan dengan mengupayakan bersinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kemudian mengenai harapan Fraksi Partai Gerindra tentang pembatasan pertumbuhan pasar modern, akan menjadi catatan untuk perumusan kebijakan yang bersifat khusus antar dua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah ini. Untuk diketahui bahwa selama ini proses perijinan dilakukan masih berpedoman kepada kebijakan yang ada, dan dengan tetap konsisten melakukan penegakan terhadap ketentuan yang berlaku.

FRAKSI NASDEM

Selanjutnya Wabup memberikan jawaban terhadap pandangan Fraksi Nasdem. Diawali dengan penjelasan atas informasi yang berkembang di media massa mengenai dana yang disampaikan pada saat Safari Ramadhan di Kecamatan Utan. Meskipun substansinya berada di luar materi rancangan RPJMD tetapi penting untuk dijelaskan bahwa dana dimaksud adalah alokasi belanja yang telah tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2016 baik melalui bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa maupun belanja program yang diselenggarakan melalui perangkat daerah yang berlokasi di wilayah kecamatan tersebut. Informasi anggaran tersebut dipandang penting untuk disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahuinya. Dengan demikian menjadi jelas bahwa angka Rp 1,7 milyar bukanlah jumlah uang yang disampaikan oleh Tim Safari Ramadhan Pemerintah Daerah pada saat itu melainkan sekedar informasi yang disampaikan agar masyarakat mengetahuinya.

Baca Juga  Insiden dengan Malaysia, Ini Pesan Bang Zul untuk Atlet NTB

Kemudian mengenai anggapan bahwa program-program pembangunan yang diajukan dalam rancangan RPJMD masih mengadopsi program-program pemerintahan terdahulu, Wabup mengatakan bahwa penyusunan RPJMD masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan mengenai penamaan program pembangunan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah saat ini masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, dalam hal kesamaan penamaan program tentu disebabkan karena penyusunannya berpedoman kepada ketentuan yang sama.  Kendati demikian bukanlah berarti bahwa semangat RPJMD ini mengadopsi keseluruhan substansi RPJMD terdahulu, karena dalam hal indikator dan target kinerja termasuk indikator kinerja daerah yang menjadi kriteria kondisi yang ingin dicapai dalam masa pemerintahan ini tidak selamanya sama.

Mengenai adanya kesamaan dalam beberapa prioritas pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, dan lain-lain tentu tidak dapat dielakkan, karena kondisi lingkungan strategis yang menuntut penanganan prioritas pada sektor tersebut. Hal lain yang perlu dipahami bersama bahwa konsep Pembangunan Daerah Jangka Menengah tidak bisa terlepas dari Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan nasional, serta menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga tidaklah otomatis karena terjadinya pergantian kepala daerah/wakil kepala daerah akan mengakibatkan terputusnya rantai manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian pula mengenai pembangunan fasilitas di RSUD yang ada sekarang, semuanya dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada masyarakat tanpa harus menunggu rumah sakit yang baru terbangun. Dengan demikian kontinuitas dan kualitas layanan dapat tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Selanjutnya mengenai pembangunan rumah sakit yang baru, sudah menjadi komitmen dan ditargetkan dapat terealisasi dalam periode 2016-2021. Selanjutnya, mengenai pelayanan perijinan satu pintu merupakan salah satu kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam rancangan RPJMD pada kebijakan umum peningkatan daya saing. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan oleh perangkat daerah setingkat dinas yang dibentuk dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah saat ini sedang dalam proses pemetaan urusan serta verifikasi tipelogi perangkat daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Terkait harapan Fraksi Nasdem mengenai lokasi “Jempol”, pemerintah daerah tetap akan melanjutkan pengembangan dan penataannya dengan pendekatan secara terintegrasi antara penanganan pantai, permukiman, penataan destinasi wisata dan juga kuliner. Selain itu juga akan bersinergi dengan pemerintah pusat di dalam pembiayaan-pembiayaan sehingga menjadi kawasan yang tertata dengan baik. Hal ini akan lebih teknis dituangkan di dalam Renstra Perangkat Daerah. Menyinggung mengenai misi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan hal tersebut telah dituangkan dalam rancangan RPJMD melalui program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang akan mencakup aspek regulasi, aspek partisipasi masyarakat dan aspek teknis. Mengingat bahwa sumber daya alam yang dimiliki juga merupakan potensi bagi pembangunan berbagai lapangan usaha maka konsep misi ke 5 selain diarahkan untuk pelestarian termasuk di dalamnya mengantisipasi dampak eksploitasi pembangunan sektor lainnya juga berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengantisipasi bencana.

FRAKSI DEMOKRAT

Untuk pertanyaan Fraksi Demokrat mengenai wilayah Kota Sumbawa Besar, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa, bahwa wilayah Sumbawa Besar adalah wilayah Kecamatan Sumbawa, yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di dalam struktur ruang Kabupaten Sumbawa. Hal ini berbeda dengan Kota Samawa Rea (KSR) yang merupakan salah satu kawasan strategis kabupaten yang meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara. Keempat kecamatan lainnya (selain Kecamatan Sumbawa) adalah Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP).

Untuk saran Fraksi Partai Demokrat terkait pengadaan lahan pemerintah daerah setiap tahun, akan menjadi perhatian. Tentunya hal tersebut disesuaikan dengan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan study kelayakan antara lain meliputi analisa kesesuaian lahan dengan rencana pembangunan, sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya kebijakan perjalanan dinas, sesungguhnya merupakan kebijakan operasional yang akan dibicarakan setiap tahun dan bukan merupakan kebijakan makro di dalam rancangan RPJMD ini. Meskipun demikian penting untuk dipahami bersama bahwa kebijakan yang akan ditempuh pada prinsipnya adalah kebijakan anggaran yang mengikuti program prioritas. Karena itu pengalokasiannya akan didasarkan pada tingkat urgensi anggaran tersebut.

Harapan Demokrat untuk penambahan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara akan menjadi perhatian. Tentu hal ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan kecenderungan proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung yang akan menentukan postur APBD setiap tahunnya. Untuk akses kredit pada lembaga perbankan, pemerintah daerah merencanakan peningkatan peran fasilitasi dan edukasi terhadap para pelaku usaha mikro kecil dan menengah sehingga memenuhi ketentuan untuk dapat mengakses kredit modal usaha pada lembaga keuangan/perbankan khususnya BUMD ataupun PT. Bank NTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan toko modern juga dijawab Wabup. Menurutnya ini akan menjadi catatan bagi pihaknya untuk mengevaluasi dampak berkembangnya supermarket berjejaring di Kabupaten Sumbawa.

Mengenai permintaan Fraksi Demokrat yang meminta kepada pemerintah daerah agar lebih fokus melakukan revitalisasi koperasi, pemerintah daerah sependapat untuk merevitalisasi koperasi unit desa yang bergerak pada usaha pengadaan pupuk, bibit dan obat-obatan pertanian sehingga petani tidak sulit mengakses sarana produksi pertanian. Menyikapi hal tersebut di dalam rancangan RPJMD ini dituangkan melalui program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan program pengembangan KSP/USP koperasi dan LKM.

Menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang meminta kepada pemerintah daerah agar menjamin pengadaan bibit jagung varietas unggul, tengah dilaksanakan pemerintah daerah. Saat ini dalam pengadaan bibit jagung dan sarana produksi lainnya termasuk pupuk, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang telah tertuang dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Hal ini sesuai kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan pada fasilitasi dan distribusi sarana produksi untuk komoditi tanaman pangan yang tepat (waktu, jenis, tempat, jumlah, kualitas dan dosis) melalui program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan.

Selanjutnya peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, pemerintah daerah sangat sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat. Di dalam rancangan RPJMD ini, upaya peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dituangkan melalui program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan dan program pengembangan industri kecil dan menengah. Secara lebih detail dan teknis akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana strategis perangkat daerah. Demikian pula dengan stabilitas harga jual produksi pertanian, pemerintah daerah sependapat. Upaya menjaga stabilitas harga jual produk pertanian tertuang dalam program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan di dalam rancangan RPJMD. Dalam implementasinya, pemerintah daerah akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Sub Divisi Regional Bulog Kabupaten Sumbawa.

Untuk pengembangan pariwisata. Dalam rancangan RPJMD akan dilakukan dengan memperluas ruang bagi optimalisasi peran pelaku industri pariwisata baik yang sudah berjalan maupun yang potensial untuk tumbuh dan berkembang. Pendekatan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam tujuan, sasaran, dan strategi misi keempat adalah fasilitasi peran komunitas untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata berbasis lingkungan dan budaya. Pelibatan komunitas dimaksudkan agar kegiatan industri pariwisata dapat memberi dampak positif langsung bagi masyarakat setempat baik sebagai penyelenggara langsung maupun sebagai bagian dari penyediaan layanan dari tiap rangkaian kegiatan yang tercakup dalam rantai usaha/industri pariwisata secara keseluruhan. Secara rinci rencana pengembangan pariwisata akan dituangkan dalam peraturan daerah tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPDA) yang dokumen teknisnya sudah disiapkan. Mengenai evaluasi terhadap event pariwisata yang sudah berjalan selama ini, pemerintah daerah tetap memandangnya sebagai suatu yang penting untuk dilakukan, agar benar-benar dapat memberikan efek ganda bagi geliat perekonomian daerah baik secara langsung maupun tak langsung. Tentang harapan penanganan Jembatan Penghubung Labu Terata dan Desa Ngali, saat ini sedang dilakukan langkah-langkah persiapan untuk dapat ditangani sesegera mungkin. Demikian pula dengan harapan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

FRAKSI BINTANG KEADILAN

Menanggapi pemandangan umum Fraksi Bintang Keadilan pada bidang pendidikan dapat dijelaskan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Sumbawa termasuk rendah yaitu 0,0% pada jenjang pendidikan dasar, dan 6,59% pada jenjang pendidikan menengah. Mayoritas disebabkan oleh tingkat kesadaran orang tua. Adapun faktor biaya pada dasarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah melalui penyediaan bantuan biaya pendidikan yang disalurkan ke satuan pendidikan. Khusus bagi siswa dari keluarga miskin mekanisme yang tersedia adalah penyediaan bantuan beasiswa bagi keluarga miskin (BSM) ataupun melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam dokumen rancangan RPJMD kebutuhan biaya pendidikan untuk memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat, sepanjang tidak bersifat biaya personal, telah dialokasikan melalui penyediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Terkait keberadaan SMA yang belum menjangkau semua wilayah, kondisi yang menjadi pertimbangan teknis adalah potensi jumlah siswa yang akan bersekolah yang pada beberapa wilayah sangat rendah sehingga tidak optimal untuk penyelenggaraan pendidikan menengah maupun untuk pembangunan USB, SD dan SATAP. Mengenai perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan sekolah swasta/pesantren dapat dijelaskan bahwa perbedaan yang ada hanya terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang merupakan kewenangan Kementerian Agama. Sekolah swasta pada umumnya tetap menjadi perhatian pemerintah sepanjang proses belajar mengajar dan pengelolaan administrasinya dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengenai kondisi Pasar Seketeng, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah berkomitmen bahwa dalam periode 2016-2021, ditargetkan dapat terbangun pasar induk (Pasar Rakyat Type A) pada lokasi  baru yang dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan prosesnya berawal sejak tahun 2017. Sementara pembangunan pasar induk tersebut belum dimanfaatkan maka pembenahan tetap diupayakan dan penertiban terhadap pedagang Pasar Seketeng akan dilakukan melalui pendekatan-pendekatan persuasif.

Selanjutnya terkait aktifitas yang merusak lingkungan seperti illegal logging, illegal fishing, illegal mining dan lain-lain, pemerintah daerah dalam dokumen RPJMD ini berkomitmen untuk melakukan upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Selain itu akan menyusun regulasi-regulasi baru di tingkat daerah untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk perusakan lingkungan dan mempertahankan fungsi dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian soal terbatasnya kuota pupuk di Kabupaten Sumbawa, pemerintah daerah membentuk Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan kecamatan yang akan tertuang dalam rencana strategis perangkat daerah. Demikian pula untuk menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah daerah tetap berkoordinasi/bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk penambahan kuota apabila kebutuhan pupuk meningkat.

Dalam hal energi listrik, Kabupaten Sumbawa masih kekurangan ketersediaan. Namun kewenangan di bidang energi dan sumber daya mineral bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2014. Walaupun demikian, pemerintah kabupaten akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mengatasi kekurangan energi yang terjadi di Kabupaten Sumbawa.

Di bagian lain Wabup menyampaikan terima kasih atas semangat Fraksi Bintang Keadilan untuk bersama-sama pemerintah mendukung tumbuh berkembangnya ekonomi kreatif masyarakat. Karena itu, di dalam Rancangan RPJMD ini pemerintah daerah merencanakan untuk menempuh beberapa kebijakan pembangunan yang memberi ruang bagi tumbuh kembangnya usaha ekonomi masyarakat tersebut mulai dari kebijakan fasilitasi dalam pelayanan publik, percepatan pembangunan aksesbilitas wilayah yang akan mempelancar arus barang dan jasa serta membuka keterisolasian wilayah-wilayah yang potensial, melakukan langkah-langkah edukasi terhadap kelompok-kelompok ekonomi kreatif potensial dan lain-lain.

Kemudian penuntasan kemiskinan, diakui merupakan masalah yang kompleks melibatkan beragam aspek untuk ditangani. Di dalam rancangan RPJMD ini pemerintah merencanakan menempuh kebijakan-kebijakan berdasarkan misi yang telah dirumuskan, yang kemudian akan dijabarkan di dalam kebijakan dan program-program pembangunan secara terintegrasi.  Baik melalui urusan yang menyangkut urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar, maupun urusan pemerintahan pilihan. Secara teknis operasional akan dituangkan melalui rencana strategis perangkat daerah. Selanjutnya terkait program-progam yang menjadi prioritas pembangunan telah dituangkan di dalam rancangan RPJMD ini sebagai penjabaran dari 13 Prioritas Pembangunan.

Pemerintah daerah sepakat untuk mendorong adanya regulasi tentang produk lokal sebagaimana pemandangan umum Fraksi Bintang Keadilan. Selain itu dengan terbentuknya Science and Technopark (STP) yang dipusatkan di Batu Alang Kecamatan Moyo Hulu, salah satu fokus pengembangannya juga diarahkan untuk mendukung pengembangan produk lokal berbasis teknologi. Pemerintah akan berkoordinasi lebih intensif dengan lembaga tersebut agar produk-produk lokal dapat dikembangkan baik dari sisi kualitas maupun efisiensi produksinya. Keberadaan STP ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memfasilitasi penyempurnaan karya-karya teknologi lokal agar memenuhi standar kelayakan yang ditentukan. “Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Kabupaten Sumbawa, yang telah ikut bersama-sama berkontribusi demi kesempurnaan rancangan RPJMD ini,” demikian Wabup. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD