RPJMD Sumbawa Menggunakan Lima Pendekatan

oleh -25 views

SUMBAWA BESAR, SR (19/06/2016)

Bupati Sumbawa HM Husni Djibril B.Sc memberikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016—2021. Penjelasan mulai dari proses penyusunan RPJMD hingga siap diajukan ke DPRD ini disampaikan pada Rapat Paripurna di DPRD Sumbawa, belum lama ini.

Dalam penjelasan Bupati menyebutkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan menggunakan lima pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, top-down dan bottom-up. Proses penyelesaian rancangan akhir RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021 ini telah melalui beberapa tahapan, yang diawali dengan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD pada Januari 2016 dengan melakukan analisis terhadap capaian-capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya, identifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan, hingga perumusan isu-isu strategis yang akan menjadi fokus intervensi lima tahun kedepan. Selanjutnya melalui pendekatan politik, rancangan teknokratis tersebut dilakukan penyelarasan dengan visi-misi dan agenda prioritas bupati/wakil bupati terpilih yang dilaksanakan pada Februari hingga Maret 2016 dalam rangka menyusun draf rancangan awal RPJMD 2016-2021. Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan draf rancangan awal RPJMD, dilakukan penyerapan aspirasi masyarakat melalui akomodasi pemikiran dari para stakeholders termasuk diskusi dengan figur-figur kompeten seperti Kelompok Sumbawa Adventure, kelompok wirausaha/ pengusaha maju, pelaku pariwisata, serta akademisi sebagai bagian dari pendekatan bottom-up yang dilaksanakan pada April 2016. Hasil diskusi-diskusi tersebut selanjutnya oleh kelompok kerja penyusunan rancangan awal RPJMD merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta rancangan program-program pembangunan daerah untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi sebagai bagian dari pendekatan top-down dalam rangka penyelarasan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan nasional. Hasil penyelarasan tersebut selanjutnya dilakukan konsultasi publik yang dilaksanakan pada awal Juni 2016, serta Musrenbang RPJMD yang dilaksanakan pada 7 Juni 2016 sebagai bagian dari pendekatan partisipatif. Penyempurnaan hasil musrenbang RPJMD tersebut telah menghasilkan rancangan akhir RPJMD yang siap dibahas bersama DPRD sebagai bagian dari pendekatan politik. Secara substansi, Raperda RPJMD ini memuat visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa, agenda prioritas, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program prioritas beserta indikator kinerjanya, serta indikator kinerja daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 adalah terwujudnya masyarakat Sumbawa yang berdaya saing, mandiri dan berkepribadian berlandaskan semangat gotong-royong. Empat kata kunci dari visi tersebut, yaitu berdaya saing ditandai dengan adanya sumberdaya manusia yang berkualitas, birokrasi yang bersih, handal dan profesional, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Mandiri artinya masyarakat Sumbawa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan. Di samping itu mandiri juga dapat diartikan sebagai kondisi dimana pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumberdaya alam dan meningkatkan pendapatan daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Berkepribadian artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa benar-benar memahami dan melaksanakan prinsip hidup (parenti) Tau Samawa yakni ‘takit ko nene kangila boat lenge’. Prinsip hidup ini ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang religius, patuh kepada hukum dan penuh toleransi terhadap keberagaman. “Tiga hal tersebut akan dapat kita gapai dengan semangat gotong royong yang tercermin melalui kerjasama antar semua elemen bangsa yang ada di daerah kita ini,” ucap Bupati.

Baca Juga  Presiden Jokowi: Infrastruktur dan Kemudahan Berusaha Kunci Menangkan Persaingan

Visi ini lanjutnya akan diwujudkan melalui 3 agenda pembangunan. Yaitu agenda peningkatan daya saing, agenda peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, dan agenda penguatan karakter kepribadian masyarakat, yang terakumulasi ke dalam 13 prioritas pembangunan daerah, adalah peningkatan kualitas pendidikan,  peningkatan derajat kesehatan,  pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi,  percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah komoditi unggulan daerah,  peningkatan produktivitas petani, peternak dan nelayan, mendorong tumbuhnya aktivitas usaha masyarakat, mendorong realisasi investasi, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup,  peningkatan kualitas iman dan taqwa. Kemudian peningkatan toleransi dan keharmonisan dalam masyarakat, serta pengembangan potensi budaya dan kearifan lokal.

Ke 13 prioritas tersebut, diimplementasikan melalui 7 misi pembangunan daerah. Misi pertama adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Misi pertama ini merupakan respon atas masih rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Sumbawa, dengan prioritas pertama pada peningkatan kualitas pendidikan melalui agenda aksi peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas penyelenggaraan paud, meningkatkan ketersediaan dan kompetensi guru, dan fasilitasi penegerian UNSA serta fasilitasi peningkatan kualitas perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Sumbawa. Prioritas kedua adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan agenda aksi menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan, melaksanakan pelayanan prima di setiap puskesmas, dan memantapkan pelayanan RSUD termasuk pembangunan baru RSUD yang lebih refresentatif.

Misi kedua mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance), dengan prioritas pada pemantapan pelaksanaan berbagai agenda reformasi birokrasi, dan agenda aksi pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah. Selanjutnya, memastikan kredibilitas sistim pengisian jabatan melalui lelang terbuka, penyederhanaan sistim dan prosedur pelayanan perizinan dengan melaksanakan seutuhnya sistim pelayanan satu pintu, penerapan sistim pelayanan yang terstandarisasi pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, serta melaksanakan keterbukaan informasi publik secara utuh melalui ketersediaan website di setiap perangkat daerah yang terintegrasi dengan website pemerintah daerah.

Misi ketiga mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dengan agenda aksi pada pemenuhan kondisi mantap seluruh jalan kabupaten, bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam peningkatan kemantapan jalan provinsi, jalan nasional, penyediaan infrastruktur perhubungan, sumberdaya air dan energi, tanggap darurat bencana, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, mengembangkan sistem quality control yang ketat agar kualitas bangunan pemerintah dapat meningkat kualitasnya hingga memenuhi umur teknis, serta mengembangkan sistem informasi berbasis spasial guna menunjang efektivitas perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Baca Juga  Belum Ada Informasi Resmi Perekrutan P3K

Misi keempat mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahtaraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja, dengan agenda prioritas peningkatan nilai tambah komiditi unggulan daerah melalui pengembangan kegiatan industri berbasis pertanian, peningkatkan produktivitas petani, peternak dan nelayan melalui peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk unggulan daerah, mendorong tumbuhnya aktivitas usaha masyarakat melalui pengembangan fasilitas perekonomian, serta mendorong realisasi investasi agar bisa mendongkrak laju pertumbuhan perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Misi kelima mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan agenda prioritas optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, dan peningkatan partispasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Misi keenam mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama, dengan agenda prioritas peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan dan peningkatan kapasitas tempat beribadah, peningkatan kapasitas pemuka agama melalui berbagai pelatihan dan pembinaan, memfasilitasi pengembangan syiar keagamaan melalui berbagai kegiatan di rumah ibadah dan di masyarakat secara langsung, serta agenda prioritas meningkatkan toleransi dan keharmonisan dalam masyarakat, melalui peningkatan peran pemuka agama dan pemuka masyarakat dalam mewujudkan toleransi antar umat bergama dan suku bangsa melalui fasilitasi forum komunikasi umat beragama dan forum lintas etnis, peningkatan peran masyarakat dalam mendeteksi adanya faham radikal yang bisa mengancam harmoni kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Misi ketujuh memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal, dengan agenda prioritas pada pengembangan potensi budaya dan kearifan lokal yang tumbuh ditengah masyarakat, melalui fasilitasi peningkatan peran lembaga adat dan budaya, lembaga kesenian, serta peran dan prestasi pemuda baik dalam olah raga maupun dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal.

Dari tujuh misi dan 13 prioritas pembangunan daerah tersebut, telah dielaborasi kedalam 50 tujuan, 144 sasaran, 151 strategi dan arah kebijakan, 238 program pembangunan daerah beserta indikator dan target kinerja yang ingin diwujudkan selama lima tahun kedepan. Sebagai gambaran dari terwujudnya visi pembangunan daerah, telah dirumuskan 104 indikator kinerja daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah secara terinci telah tertuang dalam lampiran raperda tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pidato penjelasan ini.

Di akhir penjelasannnya, Bupati menyatakan bahwa penyusunan RPJMD ini telah melibatkan pemangku kepentingan dan berbagai elemen masyarakat. Kareannya RPJMD ini bukanlah milik bupati dan wakil bupati, melainkan milik seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan RPJMD ini dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat tau dan Tana’ Samawa. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD