Komisi III Desak Polisi Usut Insiden Jembatan Samota

oleh -6 views
Kondisi Jembatan Samota, Juni 2016 lalu

SUMBAWA BESAR, SR (19/06/2016)

Kasus Jembatan Samota yang menelan korban jiwa beberapa waktu lalu, mendapat perhatian Komisi III DPRD Sumbawa. Komisi yang menangani bidang infrastruktur ini meminta pihak kepolisian Polres Sumbawa mengusut kasus tersebut. “Jika ada unsure kelalaian dari kontraktor pelaksana, proses hukum,” tegas Rusli Manawari—Ketua Komisi III DPRD Sumbawa kepada SAMAWAREA, Minggu (19/6).

Rusli yang juga politisi PPP ini mensinyalir ada kesan pembiaran dari pelaksana proyek agar jembatan yang belum tuntas itu dilalui secara bebas oleh masyarakat terutama pengguna jalan. Pasalnya tidak terdapat portal atau tanda yang melarang agar tidak menggunakan jembatan tersebut apalagi dilalui kendaraan. Akibat anggota polisi beserta dua anaknya terjun bebas di jembatan itu. Dalam kejadian itu satu orang meninggal dunia, dua lainnya mengalami luka serius. “Kami minta diusut tuntas, jangan biarkan kelalaian tanpa ada tindakan,” tegas Rusli.

Rusli Manawari, Ketua Komisi III DPRD Sumbawa (Baju Putih) didampingi politisi PPP, Ismail M SH
Rusli Manawari, Ketua Komisi III DPRD Sumbawa (Baju Putih) didampingi politisi PPP, Ismail M SH

Hal senada dikatakan Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Sumbawa, H Asaat Abdullah ST yang mendukung agar kasus itu diusut secara hukum. Ia menilai kecelakaan yang menelan korban jiwa tersebut adalah kelalaian rekanan. Penanganan kasus ini secara ini ungkap Haji Saat—sapaan akrabnya, memberikan warning bagi para rekanan terutama yang menangani proyek APBD I dan APBN agar dampak dari yang dikerjakannya tidak menimbulkan kerawanan dan bahaya bagi masyarakat. “Rambu-rambu itu penting sebagai tanda bagi masyarakat untuk berhati-hati sekaligus mengetahui jika lokasi itu ada aktivitas proyek,” ujarnya.

Baca Juga  Ketua PWI NTB : Anggota DPRD Harus Mengerti Hukum
H Asaat Abdullah ST, Ketua DPC Nasdem Kabupaten Sumbawa
H Asaat Abdullah ST, Ketua DPC Nasdem Kabupaten Sumbawa

Kasus ini sudah terjadi beberapa kali. Sebelumnya di Simpang Sernu, seorang pengendara tewas terjungkal di dalam lubang galian pelebaran Jalan Garuda. Tapi selama ini itu dianggap sebuah kelaziman kecelakaan lalulintas, padahal sebenarnya hal tersebut cenderung kelalaian rekanan.

Yang perlu mendapat perhatian juga, kata Haji Saat, masih bertenggernya tiang listrik di tengah jalan wilayah Sernu dan Jalan Garuda. Harusnya ada rambu-rambu atau peringatan yang terpasang. “Jangan sampai ada korban dulu baru ada perhatian,” kata Haji Saat, seraya mengingatkan para rekanan APBD I dan APBN untuk taat azas dengan mengacu pada UU Jalan. Sebab ketika terjadi kecelakaan atau persoalan terkait jalan nasional, yang bertanggung jawab adalah pemerintah pusat, demikian propinsi maupun kabupaten sesuai status jalan. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.