Fraksi HANURA Beri Catatan Pada RPJMD Sumbawa 2016-2021

oleh -5 views

SUMBAWA BESAR, SR (19/06/2016)

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahunan yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih yang memuat kondisi daerah, strategi, arah kebijakan program pembangunan yang mengacu pada kebijakan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Dokumen publik ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih optimal serta merupakan akuntabilitas publik pemerintah daerah. RPJMD juga merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, yang dijadikan rujukan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang berisi indikator kinerja yang akan dicapai dan dijadikan acuan dalam penyusunan kegiatan oleh SKPD setiap tahunnya. Mengingat betapa krusial fungsi dari RPJMD 2016-2021, dibutuhkan kemauan dan kemampuan politik dari seluruh pemangku kepentingan dalam mencermati agar nantinya dapat direalisasikan dan dirasakan dampaknya secara nyata oleh masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Melalui jurubicaranya, Ardi Juliansyah S.IP, Fraksi Hanura mengaku telah mendiskusikan RPJMD ini di tingkat bawah. Rata-rata pertanyaan masyarakat hampir sama, yaitu sudah sejauh mana janji-janji kampanye pasangan bupati dan wakil bupati Sumbawa terpilih termuat dalam RPJM ini. RPJMD sebagai siklus lima tahunan tentu merupakan perbaikan dari hasil evaluasi RPJMD lima tahun sebelumnya, tapi membandingkannya secara frontal dengan keadaan lima tahun lalu menurut Fraksi Hanura bukanlah sebuah kebijaksanaan. Pemerintah periode lalu tentu memiliki kekurangan, karena itulah tugas bersama berusaha sekuat tenaga memperbaikinya dalam periode ini. Pemerintah yang lalu juga tentu memiliki prestasi, yang bisa dijadikan motivasi untuk bersama-sama memberikan prestasi yang lebih baik lagi di periode ini. Untuk menyempurnakan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016—2021, Fraksi Hanura memberikan beberapa masukan maupun kritikan.

Untuk Bidang Pendidikan, Fraksi Hanura sepakat dengan pemerintah daerah mengarahkan kebijakan umum peningkatan daya saing termasuk bidang pendidikan dengan peningkatan kwalitas pendidikan wajib belajar 12 tahun  yang dalam RPJMD 2016-2021 diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, termasuk bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk membangun sma/smk di setiap kecamatan dengan segala fasilitas pendidikan yang disediakan di setiap sekolah tersebut. Fraksi Hanura mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tidak hanya memprioritaskan pada bidang infrastruktur sekolah dan mengatasi kekurangan jumlah guru, tapi peningkatan kompetensi guru juga harus menjadi perhatian sebagai kebijakan peningkatan daya saing pendidikan. “Kami ingin mempertanyakan sudahkah kompentensi daya saing menjadi acuan dalam pelantikan kepala sekolah di Tahun 2016 ini ? Bukankah permendiknas No. 13 Tahun 2007 mensyaratkan minimal sarjana (S1) untuk menjadi kepala sekolah ?” tanya Fraksi Hanura.

Baca Juga  Gerak Cepat DPRD NTB Bahas Perda, Berkontribusi Besar Bagi Pendisiplinan Masyarakat 

Kemudian Bidang kesehatan. Terkait peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya sinergitas pemerintah daerah dengan BPJS, Fraksi Hanura mengingatkan agar peran dan fungsi BPJS benar-benar dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Diakui atau tidak selama ini manfaat BPJS masih sulit dirasakan. Masyarakat kerap dipaksa untuk mengikuti prosedur berbelit-belit yang diterapkan oleh BPJS, sementara masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat dan cepat.

Fraksi Hanura mengingatkan kepada pemerintah daerah dan BPJS benar-benar bersinergi yang nyata memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang sudah harus merogok kantong setiap bulannya untuk membayar iuran BPJS justru mendapatkan pelayanan yang seadanya.

Sementara itu, terkait rencana pembangunan rumah sakit baru, Fraksi Hanura sangat sepakat dengan pemerintah daerah, karena kondisi rumah sakit umum daerah yang ada sekarang sudah jauh dari kata layak. Meski demikian pemerintah daerah haruslah benar-benar mempertimbangkan plus minus dibangunnya rumah sakit yang baru tersebut. Hal ini mengingat kebutuhan masyarakat Sumbawa saat ini tidak hanya pada tersedianya rumah sakit baru, tapi ketersediaan dokter spesialis harus menjadi perhatian.

Untuk Bidang Ekonomi, Fraksi Hanura mengingatkan agar pemerintah daerah dapat membuka akses lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan kredit di bank-bank pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu memberikan porsi yang lebih besar bagi pengembangan usaha masyarakat.

Bidang Infrastruktur. Fraksi Hanura setuju dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa, dengan prioritas pada pemenuhan kondisi mantap di seluruh jalan kabupaten. Penyediaan sumber daya air dan energi, tanggap darurat bencana, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kwalitas perumahan dan pemukiman, mengembangkan sistem “kwaliti control” yang ketat agar kwalitas bangunan pemerintah dapat meningkat memenuhi umur teknis guna menunjang efektifitas perencanaan dan pengawasan.

Baca Juga  Bupati Sumbawa Klarifikasi Isu dan Jawab Kritikan

Dalam hal ini, Fraksi Hanura meminta kepada pemerintah daerah untuk benar-benar memperhatikan pemerataan infrastruktur terutama di daerah terpencil. “Sudah sering kita melihat dan mendengar masyarakat Sumbawa yang berada di wilayah terpencil berteriak mengenai infrastruktur yang tidak memadai hingga saat ini. Semoga kemenangan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih di daerah-daerah terpencil menjadi angin segar yang akan menghentikan teriakan teriakan mereka,” ujar Ardi—sapaan singkat putra Drs H Jamaluddin Malik—Bupati Sumbawa periode sebelumnya.

Selanjutnya, Bidang Sosial Keagamaan. Fraksi hanura meminta kepada pemerintah daerah agar benar-benar dapat melibatkan tokoh agama, budaya dan masyarakat dalam upaya menciptakan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama. Hal ini penting guna menciptakan karakter masyarakat yang tangguh dan bermoral tinggi sebagai manusia yang beriman dan taqwa kepada tuhan yang maha esa.

Khusus Bidang Seni Budaya, hingga saat ini di Kabupaten Sumbawa masih sangat kurang fasilitas kesenian berbasis budaya lokal. Untuk itu, Fraksi Hanura meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih banyak menumbuhkan dan menyediakan sarana prasarana pementasan kesenian berbasis budaya. Hal ini penting agar pelestarian budaya dapat berkelanjutan guna memperkuat jati diri masyarakat menghadapi era globalsasi.

Bidang Lingkungan Hidup. Hingga saat ini, urusan lingkungan hidup menjadi urusan yang cukup krusial. Di Kabupaten Sumbawa sendiri masalah lingkungan hidup ini belum dapat teratasi dengan baik. Terutama pada bulan ramadhan seperti saat ini, volume sampah meningkat hingga dua kali lipat dari hari-hari biasanya. Untuk urusan persampahan saja, tempat pembuangan akhir sampah yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa hanya ada 1 yakni TPA Raberas. Sementara sarana dan prasana seperti dump truk masih jauh dari kata cukup, termasuk ketersediaan tenaga kerja persampahan yang masih kurang. Untuk itu Fraksi Hanura meminta kepada pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasana tambahan bagi bidang lingkungan hidup khususnya persampahan. (JEN/SR)

Fraksi hanura Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sumbawa: Ilham mustami, S.Ag (penasehat merangkap anggota), Yamin, SE., M. Si (ketua merangkap anggota), Saad, S.Ap (wakil ketua merangkap anggota), Ardi Juliansyah, S.ip (sekretaris merangkap anggota), Cecep Lisbano, S.ip  (bendahara merangkap anggota),  Akhmad Junaidi  (anggota). 

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.