F-PPP Minta Husni-Mo Komit Realisasikan Visi-Misi

oleh -10 views

SUMBAWA BESAR, SR (19/06/2016)

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah melibatkan banyak pihak dan pemangku kepentingan sekaligus menggunakan pendekatan-pendekatan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dalam merumuskan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Pasalnya, dokumen RPJMD menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran tahunan untuk periode lima tahun ke depan. Sebagaimana visi pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 “Terwujudnya masyarakat Sumbawa yang berdaya saing, mandiri dan berkpribadian berlandaskan semangat gotong royong”. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2016-2021, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan akan memberikan catatan dan usul saran.

Melalui juru bicaranya, Ismail SH, menjelaskan bahwa dimensi kebijakan daerah menempatkan program prioritas pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, dinilai FPPP sangat relevan karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 masih rendah, berada pada urutan 6 dari 10 kabupaten/kota di NTB. Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pendidikan dari jenjang PAUD, meningkatkan kompetensi guru sesuai undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Diketahui bahwa aspek pendidikan dan kesehatan merupakan aspek dasar yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Semua masyarakat memiliki hak yang sama memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, terjangkau dan berkualitas.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta pemerintah daerah untuk berkomitmen melakukan relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa ke tempat yang lebih refresentatif. Hal ini dalam rangka untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat. “Kami menekankan agar melakukan analisis dan kajian secara komprehensif. Relokasi RSUD sudah tidak bisa di tawar-tawar lagi. Kami berharap pemerintah daerah melalui dinas teknis terus memberikan pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hidup sehat dan bersih,” desaknya.

Baca Juga  Respon Permohonan Izin, Tim DPMPTSP Setiap Hari Verifikasi Lapangan

Dalam upaya mewujudkan rirokrasi yang bersih, handal dan profesional, Fraksi PPP memberikan apresisasi kepada pemerintah daerah untuk memastikan kredibilitas sistem pengisian jabatan melalui lelang terbuka. Hal ini akan memberikan ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berkompetisi secara sehat sehingga dapat menghilangkan kesan like and dislike (suka dan tidak suka) pada hampir setiap mutasi pejabat. Karena era sekarang ini masyarakat membutuhkan pelayanan cepat, tepat dan prima serta biaya murah. Penghapusan lebih dari 3000 perda oleh Presiden RI Jokowi harus menjadi spirit bagi pemerintahan daerah agar tidak menerbitkan regulasi yang akan menghambat investasi sekaligus menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan satu pintu harus benar-benar diimplementasikan sesuai standar operasional prosedur (S O P) perangkat daerah. Kemajuan dan percepatan pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur yang memadai karena pembangunan infrastruktur yang memadai di segala bidang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah.

Mencermati luas wilayah Kabupaten Sumbawa dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur serta kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah harus membangun sinergitas dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat guna pemenuhan dan peningkatan seluruh infrastruktur terutama kemantapan jalan. Perbaikan infrastruktur jalan akan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah sekaligus memacu peningkatan perekonomian daerah. Selain pemantapan jalan, infrastruktur seperti sarana air bersih, perhubungan, sumber daya air dan energi juga tanggap darurat bencana.

Terkait masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa (16,87 % dari jumlah penduduk tahun 2014), pemerintah daerah harus terus menumbuhkan dan mengembangkan potensi unggulan daerah, meningkatkan perekonomian daerah disertai optimalisasi pengelolaan sumber daya daerah secara berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat di semua bidang, serta terus membuka kran investasi dalam rangka perluasan lapangan bagi usia produktif di daerah.

Baca Juga  Proses Pilkades Jorok Utan dan Semamung Dinilai Prosedural

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta pemerintah daerah untuk menindak tegas oknum pelaku ilegal logging karena tingkat kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa sekarang ini sudah semakin kritis. “Kita semua tentu tidak ingin mewarisi kerusakan alam dan lingkungan hidup bagi para generasi penerus daerah ini. Oleh karena itu sudah menjadi tugas kita semua untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan ilegal fishing juga harus menjadi perhatian, karena aktifitas para oknum pelaku menggunakan bom dan potasium telah merusak biota laut dan kelestarian perairan laut di Kabupaten Sumbawa khususnya di Teluk Saleh Kecamatan Empang. Pemerintah daerah harus menempatkan pos terpadu dalam menjaga perairan laut dan membangun partisipasi aktif masyarakat sekaligus memberikan edukasi pentingnya pelestarian lingkungan perairan laut.

Di bagian lain Fraksi PPP mengajak untuk terus membangun sikap toleransi antar umat beragama dan antar etnis dalam rangka menjaga kondusifitas daerah serta terlibat aktif dalam memberikan informasi kepada aparat keamanan TNI/POLRI terhadap kemungkinan adanya faham radikal di Kabupaten Sumbawa. Fraksi PPP meminta pemerintah terus mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal yang menjadi jati diri tau dan Tana Samawa. Pengembangan budaya tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional. (JEN/SR)

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

Kamaluddin, ST.M.Si (Penasehat), Ismail M, SH  (Ketua),  Muhammad Noer, S.Pd.I (Wakil Ketua), Rusli Manawari (Sekretaris), H.A. Rakhman HMS, S.Pd (Bendahara).

 

bankntb DPRD DPRD