F-Nasdem: RPJMD HUSNI-MO Masih Adopsi Program JM-AN

oleh -4 views

SUMBAWA BESAR, SR (19/06/2016)

Hari ini rakyat Sumbawa menunggu momentum bersejarah ini yaitu penyusunan RPJMD lima tahun mendatang sebagai tanda asa rakyat pada pemerintahnya dalam mengaktualisasikan janji politik bupati dan wakil bupati terpilih, yang terurai dengan baik sehingga rakyat yakin dan menentukan pilihannya dalam pilkada lalu. Hasilnya pasangan Husni-Mo terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa lima tahun mendatang.

Fraksi Nasdem tetap mendukung pemerintah dan jika diperlukan akan berada di garis terdepan sepanjang pemerintah berbicara tentang kebutuhan rakyat. Sebaliknya akan mempertentang program pemerintah apabila tidak selaras dengan harapan rakyat. Karena itu Fraksi Nasdem fokus memberikan pemikirannya dalam menyusun rancangan RPJMD yang diajukan pemerintah. Tentu akan ada masukan atau ide-ide baru guna memperkuat apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah melalui eksekutifnya.

Dalam penjelasan bupati pada sidang paripurna pertama 13 Juni 2016 lalu bahwa perjalanan penyusunan RPJMD ini begitu hati-hati, tahapan demi tahapan telah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, pendekatan politik, pendekatan partisipatif, pendekatan top-down (atas kebawah) dan pendekatan bottom-up (bawah keatas) dan bahkan ada pelibatan langsung dari kalangan berkompeten dalam penyusunan RPJMD ini. Hal tersebut menunjukkan betapa seriusnya pemerintah memikirkan kemajuan daerah sehingga benar-benar diharapkan mampu mengakomodir semua sisi kepentingan dan menjawab segala bentuk persoalan di Kabupaten Sumbawa yang kemudian melahirkan kebijakan strategis yang tersusun dalam RPJMD tahun 2016-2021. Pemerintah dengan tagline “Hebat Bermartabat” mencoba mencurahkan pemikirannya pada hal-hal yang produktifitas tinggi agar mencapai visi misi dua tahun kedepan sesuai dengan janji politiknya.

Fraksi Nasdem meminta klarifiksi kepada pemerintah terhadap pemberitaan media lokal bahwa bupati telah mempergunakan dana sebesar Rp 1,7 miliar dalam agenda safari ramadhan dan khusus diberikan pada Kecamatan Utan. Jika itu benar maka sumber anggaran dari mana, agar tidak menimbulkan interpretasi negatif dari mitra pemerintah sendiri. Kemudian terkait dengan pengangkatan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan Permendiknas Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah, bahwa kepala sekolah harus bergelar minimal sarjana strata satu (S1), atau diploma empat pendidikan, lulus uji kompetensi selama 100 jam untuk mendapatkan ijazah. Namun dari lansiran media lokal bahwa Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 Sumbawa, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Ropang, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Moyo Hulu, tidak memenuhi unsur tersebut, bahkan kuat dugaan kepala sekolah yang ditunjuk tidak melalui assesment kepala sekolah yang dilakukan beberapa waktu lalu. Jika kemudian kedua hal itu terbukti dilanggar dan tidak memenuhi unsur kepatutan maka kami Fraksi Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat guna menilai mana yang benar dan mana yang salah.

Menanggapi keinginan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, Fraksi Nasdem melalui jurubicaranya, Edy Syarifuddin, memberikan catatan-catatan kecil agar bisa diperhatikan. Pertama, Fraksi Nasdem menyoroti bahwa pemerintah Husni-Mo tidak konsisten dalam menyampaikan pemikirannya. Hal ini mengingat isi dokumen rancangan yang diajukan eksekutif dengan perangkat personil yang super hebat masih mengadopsi program pemerintah JM-AN. Fraksi Nasdem menduga ada ambiguitas pemerintah sekarang akan capaian selama lima tahun kedepan.

Meski disampaikan dalam laporan sidang pertama tanggal 13 Juni 2016 lalu bahwa langkah implementasi visi ada 13 prioritas pembangunan antara lain, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi, percepatan pembangunan infrastuktur, peningkatan nilai tambah komoditi unggulan daerah, peningkatan produktivitas petani, peternak dan nelayan, mendorong tumbuhnya aktivitas usaha masyarakat, mendorong realisasi investasi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup, peningkatan kualitas iman dan taqwa, peningkatan toleransi dan keharmonisan dalam masyarakat, pengembangan potensi budaya dan kearifan local, dinilai sebuah harapan semu. Karena isi RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2021 merupakan adopsi orang lain, hingga Fraksinya mengatakan bahwa pemerintah masih terbata-bata menterjemahkan isi dari visi dan misinya sendiri. Bagaimana mungkin pemerintah dapat berjalan baik jikalau pemilik visi sendiri tidak memiliki arah yang jelas dan masih mengadopsi program orang lain.

Misi pertama pemerintah, berharap kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan  dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai. Meretas rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), dan memfasilitasi Penegerian UNSA serta fasilitasi peningkatan kualitas perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Sumbawa. Fraksi Nasdem sangat menghargai semangat itu, sebagai bentuk komitmen moral secara politik pemerintah yang sudah disampaikan ke publik bahwa UNSA harus difasilitasi menjadi universitas negeri, meski Nasddem tidak melihat upaya penganggaran dari pemerintah guna mengakselarasi penegerian UNSA. Kondisi ini semata-mata reaksi politik pemerintah untuk mengungkapkan dan menyakinkan lembaga pendidikan tinggi khususnya UNSA bahwa sudah diperhatikan, dan ini kesalahan besar memberikan angin segar yang berdampak buruk bagi lembaga pendidikan di daerah ini.

Baca Juga  Panwaslu Sumbawa Komit Kelola Keuangan Sesuai Kaidah Hukum

Di  bagian lain pandangannya, Fraksi Nasdem mengusulkan kepada pemerintah sekarang ini agar fokus pada penyelesaian kasus-kasus yang tertinggal antara lain Kasus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang hingga kini belum tuntas. Ada indikasi mark-up anggaran pembebasan lahan, dan pemaksaan kehendak mengakumulasi tanah yang bukan daerah strategis. “Kami meminta dengan hormat kepada aparat penegak hukum agar dapat menuntaskan persoalan itu, kami tidak menginginkan ada Sumber Waras jilid dua di Kabupaten Sumbawa, kami tidak ingin ada persoalan yang tidak tuntas dalam pemerintahan Husni-Mo supaya kita benar-benar bermartabat di mata rakyat,” ujarnya.

Sementara pelayanan di bidang kesehatan, Fraksi Nasdem melihat ada sesuatu yang tidak biasa. Pemerintah terus menganggarkan biaya pembangunan rumah sakit umum daerah yang ada, sementara pemerintah juga tengah memastikan pembangunan baru RSUD ke lokasi yang lebih representative. Sebagai pemerintah yang hebat adalah pemerintah yang bisa melakukan penghematan biaya dan tidak melakukan pekerjaan berulang-ulang pada kegiatan yang sama, terlebih lagi dalam dokumen rancangan peraturan daerah terkait RPJMD 2016-2021 sama sekali tidak nampak ada pembiayaan RSUD baru. “Kami benar-benar dibingungkan oleh statemen yang tidak didukung dengan rencana aksi pemerintah, oleh karenanya kami butuh jawaban pasti,” pintanya.

Misi kedua, konsentrasi pemerintah pada pelayanan pemerintah (good governace), dengan harapan penerapan penuh pelayanan perizinan satu pintu. Indikator kinerja program (outcome) berdasarkan capaian kinerja program dan kerangka pendanaan setda masih belum terukur dengan jelas, misalkan kapan pelayanan satu pintu akan diberlakukan bagaimana sistem pelayananannya dan siapa atau setingkat golongan berapa atau eselon berapa yang akan memegang kendali pelaksanaan pelayanan satu pintu tersebut. Pusat pelayanan itu sendiri berupa kantor atau badan ini masih belum nampak dalam perancangan RPJMD yang diajukan.

Misi ketiga, pemerintah menitik-beratkan pada pembangunan infrastruktur, suatu pola integrasi yang baik, menyelaraskan kegiatan pembangunan dari pusat, provinsi dan daerah, upaya menjaga quality control bangunan agar memenuhi umur rencana. Pendapat Fraksi Nasdem, ini merupakan tugas pemerintah bukan saja pada pemerintahan yang sekarang melainkan sudah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya. “Awalnya kami yakin pemerintah dengan tagline hebat ini dapat memaparkan konsep baru yang benar-benar baru, misalkan saja target penuntasan jalan mantap sesuai dengan janji pemerintah dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun kerja, itu baru hebat, meski dalam hitungan teknis agak irasional dapat dicapai, karena ada beberapa ruas jalan mantap yang masuk dalam kawasan hutan lindung yang membutuhkan ijin dari Menteri Kehutanan, maka diperlukan penghapusan status kawasan lindung pada jalan mantap terlebih dahulu. Tetapi sejauhmana goodwill pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dengan pemerintah pusat akan hal itu kami ragukan. Kita sudah memiliki pengalaman terkait dengan pelabuhan internasional yang diwacanakan pemerintah sebelumnya yakni Pelabuhan Teluk Santong hanya persoalan konversi lahan, pemerintah sudah menyiapkan lahan konversi di wilayah selatan, tapi nyatanya hingga hari ini belum dapat direalisasikan padahal Feasibility Study (FS) dan DED sudah lengkap,” bebernya.

Contoh lain uji petik lemahnya pemerintah sekarang, sebut Fraksi Nasdem, adalah Izin Pendirian Bangunan (IMB) Gedung Yayasan Alma’rif yang berlokasi depan Hotel Sutan. Tanah dengan kemiringan cukup kritis berdiri satu lokal yang secara teknis diragukan kestabilan tanahnya. Apakah ini bagian yang diharapkan, apakah ini cara menjaga kualitas bangunan (quality control) bangunan ? Menurut Fraksinya, sangat tidak relevan, sementara hal itu sangat berisiko karena tanah timbunan tanpa pemadatan yang baik beresiko bencana rubuhnya bangunan dan membahayakan keselamatan orang yang ada di bawahnya. Fraksi menduga ada pembiaran terhadap pendirian gedung yang memang sangat jauh dari kriteria aman, hingga penerapan kata hebat pada pemerintah ini masih diragukan. “Kita tidak bisa berharap lebih hebat jika masih berlaku tidak hebat dalam bekerja,” imbuhnya.

Persoalan lain, terhentinya proses keberlanjutan pembangunan dan pelebaran Jalan Garuda yang sedianya akan terhubung dengan jalan boulevard depan rumah sakit, juga bukan merupakan prioritas pembangunan pemerintahan Husni-Mo. Masukan Fraksinya, adalah mendorong pemerintah untuk menuntaskan pembangunan jalan boulevard pada Tahun 2017, dan Jalan Samota yang ikut terhenti karena persoalan pembebasan lahan dan izin masyarakat juga tidak menjadi prioritas yang dibahas dalam RPJMD ini. Karenanya wajar jika Fraksi Nasdem berasumsi bahwa kecenderungan pemerintahan Husni-Mo menghindari persoalan tanpa mencari solusi yang baik.

Misi keempat, pemerintah mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu diapresiasi. Namun pihaknya menilai bahwa pemerintah Husni-Mo tidak memiliki sensitifitas terkait mewujudkan kesejahteraan rakyat. Buktinya keberadaan tempat kuliner dan wisata lokasi “Jempol” di Labuhan Sumbawa tidak menjadi bagian yang didorong untuk ditata, padahal lokasi itu sangat berpotensi sebagai salah satu variabel terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Meski demikian Fraksi Nasdem mendorong pemerintah guna melanjutkan penataan lokasi itu hingga selesai pada Tahun 2017.

Baca Juga  Perdana Pasca Pilpres, Jokowi—Prabowo Bertemu di MRT Lebak Bulus

Berikut potensi lain, dari data 165 desa dan 24 kecamatan tentu terdapat karakteristik wilayah dan kondisi geografis desa yang berbeda-beda. Misalkan kondisi geografis pedalaman, terpencil, pesisir, kepulauan dan pegunungan. Dari data itu pula bahwa ada sekitar 36 desa yang tergolong dalam kondisi atau wilayah pedalaman, 30 desa terpencil, 64 desa wilayah pesisir, dan 26 desa wilayah pegunungan. Pemerintah yang hebat semestinya bisa menjawab semua persoalan dengan lugas tanpa ragu-ragu. Selain itu dari data Nasdem ditemukan bahwa potensi sumber mata air dan debit alirannya di Kabupaten Sumbawa masih tergolong baik. Terdapat 120 titik mata air yang bisa dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Ia mencontohkan Kecamatan Lenangguar 35 titik dan Moyo Utara 9 titik potensi. Namun justru yang paling banyak keluhan terkait ketersediaan air bersih ataupun air kebutuhan pertanian datang dari 2 daerah tersebut. Semestinya pemerintah dapat memprioritaskan membangun fasilitas penunjang kebutuhan masyarakat seperti yang sudah dijanjikan tuntas dalam dua tahun kerja. Atau sebaliknya Fraksi menduga pemerintah tidak melihat hal itu sebagai sebuah potensi yang dapat dijadikan indikator percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah masih merasa enjoy dengan hal-hal rutin dalam jangka waktu 5 tahun mendatang. Terkait dengan misi ini Fraksi Nasdem kembali mengingatkan pemerintah, bahwa masyarakat sekarang menunggu realisasi janji politik bupati terpilih seperti janji pupuk gratis, dan pinjaman tanpa bunga. Fraksi Nasdem berharap semua janji pemerintah dapat direalisasikan agar rakyat kembali percaya dengan pemerintahnya sendiri.

Misi kelima, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, Fraksi Nasdem tidak melihat sesuatu yang progresif dalam rancangan pemerintah, sehingga pihaknya pesimistis akan tercapai. Misi Keenam, mewujudkan masyarakat yang tolerans dalam beragama. Pada dasarnya, apa yang disebut dengan egaliter, tolerans itu sudah menjadi corak masyarakat Sumbawa dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu direnungi kembali, apa yang pernah terjadi di beberapa tahun silam, seperti kasus tahun 80–an dan peristiwa 22 Januari 2012 cukup menjadi pelajaran bersama, bahwa nilai–nilai yang telah menjadi identitas masyarakat Sumbawa sudah mulai luntur. Patut menjadi perhatian pemerintah untuk mempertahankan nilai–nilai luhur yang dimiliki masyarakat Sumbawa. Perlu dicermati tipikal anggaran yang diberikan pada capaian misi ini masih sangat lemah, tidak terintegrasi visi misi dengan rancangan anggaran yang dialokasikan selama lima tahun kedepan. Bisa dipastikan dokumen RPJMD 2016-2021 akan menjadi hiasan rak buku yang masih kosong. Dan bahkan mungkin akan lahir bencana lain yang tidak pernah disangka-sangka. Masyarakat Samawa yang egaliter sudah mulai luntur dikarenakan ulah pemimpin daerah ini. Seperti adanya Ikatan Keluarga Lombok Sumbawa (IKLS) bukannya merupakan suatu yang baik bagi masyarakat Sumbawa melainkan adalah bentuk cermin ekslusifisme golongan tertentu yang bisa meletupkan bencana horizontal di daerah ini. Fraksi Nasdem menyarankan agar tidak lagi membentuk suatu kelompok masyarakat tertentu dengan menyebutkan asal dan kedudukannya, melainkan tergolong dalam satu kesatuan masyarakat Tau dan Tana Samawa dengan kerangka besar Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) dan Sultan Muhammad Kaharuddin IV sebagai sultan di Kesultanan Sumbawa.

Misi ketujuh, memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan local. Ini adalah kerangka berfikir demokrasi yang terintegrasi di bidang seni dan budaya. Kelestarian perlu dijaga dalam bingkai kesatuan masyarakat Samawa, sehingga bidang terkait dapat terus mengembangkan kreatifitas yang membawa Sumbawa jauh lebih demokratis dalam hal seni dan jauh lebih berbudaya dalam adat istiadat Tau Samawa.

Terakhir, Fraksi Nasdem berharap kepada pemerintah agar lebih bisa membawa diri. Pihaknya mendukung pemerintah yang hebat dan bermartabat sejatinya sahabat. “Jangan ada lagi sekat antara tim sukses dan rival politik, mari bersama membangun daerah ini dengan pemikiran yang cerdas. Kami juga mengusulkan untuk penghematan penggunaan dana daerah, salah satunya setiap perjalan dinas baik dalam bentuk kunjungan kerja ataupun konsultasi daerah perlu ada batasan, jika itu terkait dengan fraksi maka kami mengusulkan hanya ketua atau sekretaris fraksi saja, begitu pula komisi sehingga kita dapat melakukan efisiensi anggaran yang cukup besar, dan jika memungkinkan staf ahli sebagai corong komunikasi,” tandasnya seraya meminta kepada pemerintah guna melakukan upaya konkrit terkait dengan surat pernyataan bersih diri pegawai negeri sipil dari hal-hal kolutif dan bebas narkoba dengan melibatkan aparat penegak hukum, sebagai saksi. (JEN/SR)

FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN SUMBAWA

Hasanuddin SE (Ketua), H. Zulkarnaen (Wakil Ketua), Bunardi (Sekretaris) dan Edy Syafruddin (Anggota)

 

bankntb DPRD DPRD